Mengapa Pencalonan ke DK PBB Bukan Sekadar Simbol
Pencalonan sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB adalah langkah politik dua tahun untuk duduk di pusat pengambilan keputusan keamanan internasional, yang digunakan negara-negara untuk mendorong agenda diplomasi multilateral, memperkuat posisi kawasan, dan menunjukkan rekam jejak sebagai kontributor terhadap perdamaian serta penegakan hukum internasional. Indonesia secara resmi mengajukan diri sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB untuk masa jabatan 2029–2030 dalam pernyataan nasional di hadapan Sidang ke-81 Majelis Umum PBB di New York, disampaikan langsung oleh Menteri Luar Negeri Sugiono pada Sabtu, 26 September waktu setempat. Langkah ini tidak boleh dibaca sebagai seremoni belaka, melainkan sebagai pernyataan niat bahwa Jakarta ingin hadir di meja tempat konflik, sanksi, dan mandat misi perdamaian diputuskan. Pertanyaannya: apakah ambisi ini sejalan dengan kapasitas dan konsistensi kebijakan luar negeri yang selama ini diperlihatkan?
Membina Persatuan dan Memajukan Perdamaian: Janji yang Harus Diukur
Pencalonan ini dibingkai dengan komitmen "Membina Persatuan, Memajukan Perdamaian" yang diusung sebagai slogan utama. Di balik bahasa normatif itu terdapat ambisi yang jelas: membangun kembali kepercayaan terhadap sistem multilateral dan memastikan saluran dialog antarnegara tetap terbuka. Di tengah krisis keuangan, pandemi, bencana iklim, persaingan geopolitik, dan konflik yang berlapis, Sugiono menegaskan bahwa agar perdamaian dan kemakmuran bertahan, multilateralisme harus tangguh dan mampu memberikan hasil nyata. Pernyataan tersebut dapat dikutip secara langsung: "Dengan setiap transformasi dan setiap krisis, satu pelajaran tetap jelas: agar perdamaian dan kemakmuran dapat bertahan, multilateralisme harus tangguh". Namun janji membina persatuan akan diuji bukan hanya di markas PBB, melainkan juga pada konsistensi sikap terhadap isu-isu yang memecah, termasuk ketika kepentingan kekuatan besar bersinggungan dengan prinsip hukum internasional.
Ketahanan, ASEAN, dan Suara atas Isu Palestina
Dalam pidatonya di Debat Umum UNGA ke-81, Menlu Sugiono menghubungkan ketahanan nasional, keberagaman, ASEAN, reformasi multilateralisme, Palestina, dan misi perdamaian PBB dalam satu narasi yang saling terkait. Ia menegaskan bahwa multilateralisme yang gagal memberi hasil akan kehilangan kepercayaan publik. Di sini ambisi kursi anggota tidak tetap menjadi instrumen untuk mendorong reformasi cara PBB menangani konflik dan ketahanan global, termasuk isu yang disebutnya sebagai "ujian paling jelas" bagi prinsip dan nurani kolektif: Palestina. Klaim bahwa negara tangguh di dalam negeri akan berkontribusi lebih besar di luar batasnya berangkat dari fakta demografis: lebih dari 280 juta penduduk dengan keberagaman yang dikelola sebagai kekuatan, bukan beban. Tetapi suara di DK PBB baru bermakna jika digunakan secara konsisten untuk membela hak asasi manusia dan penegakan hukum internasional, bukan mengikuti arus kompromi geopolitik.
Dari Ketahanan Nasional ke Ambisi Keamanan Global
Sugiono mengingatkan bahwa konsep ketahanan nasional dikembangkan sejak 1960-an untuk menjaga identitas, kedaulatan, persatuan, dan pembangunan di tengah tantangan. Di jantung ketahanan itu adalah rakyat: keluarga yang mampu memenuhi kebutuhan, petani yang berproduksi, pekerja dengan pekerjaan layak, dan anak-anak yang bisa belajar dan memimpikan masa depan. Argumen yang dibangun jelas: negara yang kuat di dalam, dari ketahanan pangan hingga energi, akan lebih siap menyumbang pada ketahanan regional dan global, termasuk melalui posisi di Dewan Keamanan PBB. Di kawasan, ASEAN disebut sebagai contoh pengelolaan perbedaan lewat dialog dan pilihan sadar untuk tetap bersama meski tidak selalu sepakat. Pencalonan anggota tidak tetap dengan demikian dipakai sebagai kelanjutan logis dari ketahanan nasional dan peran ASEAN, meski masih harus dibuktikan bahwa kapasitas itu cukup untuk mempengaruhi keputusan keamanan internasional dalam forum paling keras di PBB.
Kesimpulan: Kursi Dua Tahun, Tanggung Jawab Jangka Panjang
Pencalonan sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB periode 2029–2030 menunjukkan keinginan duduk lebih dekat dengan pusat kekuasaan keamanan global. Di panggung Majelis Umum PBB, Sugiono menjanjikan kontribusi terhadap perdamaian dunia dan penyelesaian konflik "berdasarkan nilai kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial" melalui diplomasi dan mediasi. Retorika ini sejalan dengan klaim bahwa jawaban terhadap kekurangan multilateralisme bukan menguranginya, melainkan menjadikannya lebih kuat dan lebih baik. Namun kursi anggota tidak tetap adalah hak sekaligus kewajiban: hak untuk bersuara, kewajiban untuk konsisten. Jika ambisi ini diwujudkan dengan sikap tegas pada penegakan hukum internasional, pembelaan terhadap korban konflik, dan dorongan reformasi PBB yang realistis, maka dua tahun di Dewan Keamanan bisa menjadi momentum pembuktian bahwa diplomasi multilateral bukan slogan, melainkan alat nyata untuk menjaga perdamaian.
