Kepemilikan pasif yang kini disorot
Kepemilikan pasif adalah investasi saham tanpa keterlibatan pemilik dalam operasional harian atau keputusan manajemen perusahaan; dalam perkara ini, Pandu Sjahrir menyebut kepemilikannya di Supra Sekuritas masuk kategori tersebut. Klaim itu penting, tetapi tidak menghapus kebutuhan untuk menjelaskan hubungan kepemilikan secara terbuka, terutama karena Pandu menjabat sebagai Danantara CIO.
Pandu dilaporkan memiliki 27,5% saham Supra Sekuritas secara tidak langsung melalui PT Asha Artha Sehati, perusahaan yang 99,99% sahamnya ia miliki. Kepemilikan itu tercatat sejak akhir 2023, dan Pandu menyatakan investasinya telah berlangsung lama serta bersifat pasif. Ia juga mengatakan tidak terlibat dalam kegiatan harian maupun keputusan manajemen perusahaan.
Pembedaan antara kepemilikan dan tanggung jawab operasional patut diperhatikan, tetapi pernyataan pasif saja belum cukup untuk mengakhiri pertanyaan publik. Yang dibutuhkan ialah keterbukaan mengenai kepentingan pribadi dan bukti bahwa batas antara investasi tersebut dengan tugas publik dijaga.
Sanksi OJK membuat konteksnya lebih sensitif
Perhatian terhadap saham Supra Sekuritas muncul setelah perusahaan itu termasuk di antara sembilan sekuritas yang dikenai denda regulator dalam perkara dugaan manipulasi pasar saham. OJK juga menjatuhkan sanksi terkait penyelidikan dugaan manipulasi pasar; laporan menyebut perkara tersebut berkaitan dengan transaksi saham Dian Swastatika Sentosa. Sanksi terhadap perusahaan bukan bukti bahwa Pandu melakukan pelanggaran, dan sumber yang tersedia tidak menyebut ia dituduh melakukan pelanggaran.
Namun, konteks waktunya membuat klarifikasi ini tidak bisa dipandang sebagai urusan investasi pribadi semata. Pasar modal tengah menghadapi sorotan atas transparansi kepemilikan dan potensi transaksi terkoordinasi, setelah MSCI memperingatkan kemungkinan perubahan klasifikasi pasar. Dalam suasana seperti itu, hubungan seorang pejabat investasi negara dengan sekuritas yang terkena sanksi wajar memicu pertanyaan tentang pengungkapan dan pengawasan.
Pandu menyatakan temuan dan sanksi regulator harus ditangani perusahaan melalui proses yang berlaku, serta mendukung penegakan aturan tanpa pengecualian. Sikap itu tepat; konsistensinya akan dinilai dari keterbukaan dan kepatuhan, bukan semata-mata dari pernyataan dukungan.
Transparansi harus berjalan bersama klarifikasi
Polemik ini juga menyangkut kredibilitas Danantara. Sebagai CIO, Pandu berperan dalam komunikasi dengan investor global dan mendukung pembenahan pasar. Karena itu, hubungan investasinya dengan Supra Sekuritas perlu ditangani dengan standar keterbukaan yang sepadan dengan tanggung jawab publik tersebut, tanpa menyamakan kepemilikan saham dengan keterlibatan dalam dugaan pelanggaran.
Aturan tata kelola Danantara yang dirujuk dalam pemberitaan mewajibkan pejabat mengungkapkan kepentingan pribadi, langsung maupun tidak langsung, serta melarang keterlibatan dalam keputusan yang terkait dengan kepentingan itu. Pihak Danantara juga menyatakan komitmen pada tata kelola, transparansi, dan akuntabilitas serta menghormati kewenangan OJK. Langkah berikutnya semestinya memastikan pengungkapan dan pengelolaan potensi konflik kepentingan dapat dipahami publik.
Kesimpulannya, pernyataan Pandu bahwa saham Supra Sekuritas merupakan investasi pasif memberi konteks, tetapi bukan pengganti akuntabilitas. Sanksi OJK harus ditangani melalui proses regulator, sementara Danantara perlu memastikan aturan pengungkapan diterapkan secara jelas. Dengan begitu, publik dapat membedakan kepemilikan pribadi dari tanggung jawab atas tindakan perusahaan tanpa mengabaikan pentingnya transparansi.
