Kemitraan strategis perlu menghasilkan kapasitas nyata
Kerja sama pertahanan dan maritim adalah kemitraan antarnegara untuk membangun kemampuan keamanan, teknologi, dan industri melalui proyek bersama, transfer pengetahuan, serta penguatan sumber daya manusia. Bagi Indonesia dan Korea Selatan, peluangnya besar, tetapi nilainya harus diukur dari kapasitas yang tertinggal di dalam negeri, bukan banyaknya kesepakatan yang diumumkan.
Pada 1 April 2026, peningkatan hubungan melalui Kemitraan Strategis Komprehensif Khusus membuka kesempatan untuk mempercepat perubahan industri maritim. Namun, potensi laut Indonesia belum sepenuhnya menjadi kekuatan yang mandiri dan berdaya saing: galangan kapal masih terbatas, komponen impor masih dibutuhkan, dan infrastruktur serta keahlian teknologi kelautan perlu diperkuat. Karena itu, kemitraan maritim seharusnya tidak berhenti pada pengadaan kapal atau teknologi. Prioritasnya mesti mencakup kemampuan merawat armada, menguasai proses produksi, dan menumbuhkan pemasok serta tenaga ahli lokal.
Arah ini juga berhubungan dengan kebutuhan sehari-hari. Pelabuhan, logistik maritim, dan konektivitas antarmoda yang lebih baik dapat menekan biaya distribusi dan memperluas akses pasar bagi produk kelautan. Manfaatnya akan lebih terasa jika proyek melibatkan masyarakat pesisir dan pelaku ekonomi kelautan, bukan hanya perusahaan besar.
Kepercayaan menjadi ujian kerja sama pertahanan
Kerja sama pertahanan Indonesia dan Korea Selatan tidak dapat melaju hanya dengan mengandalkan hubungan diplomatik. Persoalan kapal selam DSME 209/1400 dan program jet tempur KFX/IFX—yang kemudian memasuki produksi sebagai KF-21—telah memunculkan ketidakpercayaan timbal balik. Perselisihan mengenai komitmen dan pelaksanaan program membuat kedua pihak memiliki alasan untuk meragukan keseriusan mitranya.
Ketegangan kembali terlihat ketika PT PAL Indonesia dan Naval Group menandatangani kesepakatan untuk menjajaki perawatan, perbaikan, dan pemeliharaan kapal selam DSME 209/1400. Pada pekan yang sama, CEO Hanwha Ocean, penerus DSME, datang ke Jakarta untuk membahas keterlibatan dalam layanan serupa—perkembangan yang dilaporkan mengecewakan pihak Korea Selatan. Ini menunjukkan bahwa peluang industri tidak otomatis mengatasi persoalan kepercayaan.
Ruang kerja sama niaga antarfirma pertahanan kedua negara juga dinilai masih terbatas, terutama pada sektor dirgantara. Tawaran pemindahan produksi pesawat latih KT-1 dan kesepakatan kolaborasi industri untuk KF-21 menghadapi persoalan teknis, pemasaran, serta faktor internal dan eksternal. Korea Selatan juga menaruh perhatian pada regulasi dan kemampuan Indonesia mengamankan teknologi yang dibagikan. Tanpa tata kelola teknologi dan pembagian kewajiban yang terang, proyek baru berisiko mengulang sengketa lama.
DICC perlu mengubah peluang menjadi kesepakatan yang bisa diuji
Pertemuan Komite Kerja Sama Industri Pertahanan (DICC) Indonesia–Korea Selatan yang dijadwalkan berlangsung di Jakarta pekan ini menjadi salah satu arah penting kemitraan. Forum itu berpeluang membahas sejumlah perkara yang telah membayangi hubungan industri pertahanan. Namun, pertanyaan penentunya bukan sekadar apakah kesepakatan akan tercapai, melainkan apakah hasilnya dapat memenuhi harapan pemerintah dan perusahaan Korea Selatan sekaligus memberi manfaat konkret bagi industri nasional.
Kesepakatan yang baik harus menjelaskan siapa mengerjakan apa, bagaimana teknologi dilindungi, dan kemampuan apa yang akan dikuasai perusahaan Indonesia. Ukuran keberhasilan juga perlu mencakup keterlibatan tenaga ahli lokal, pengembangan pemasok, serta kemampuan melakukan perawatan dan produksi setelah kerja sama berakhir. Tanpa tolok ukur tersebut, istilah alih teknologi mudah menjadi janji yang tidak dapat diperiksa.
Pemerintah perlu mengarahkan DICC pada peta jalan dengan proyek prioritas, pembagian peran antarlembaga, keterlibatan sektor swasta, dan target pencapaian terukur. Forum ini akan lebih bernilai jika menghasilkan tahapan tindak lanjut dan mekanisme evaluasi, bukan hanya pernyataan niat. Kejelasan semacam itu dapat mengurangi ruang bagi salah paham sekaligus memberi kepastian kepada perusahaan yang hendak berinvestasi dalam kemampuan produksi lokal.
Kemitraan maritim sebagai pijakan kemandirian industri
Bidang maritim menawarkan jalur praktis untuk memperkuat kemampuan industri nasional. Komitmen bersama mencakup peningkatan daya saing perkapalan, pengembangan sumber daya manusia, dan layanan perawatan, perbaikan, serta pemeliharaan kapal. Kerja sama juga dapat meluas ke inovasi ekonomi biru, penelitian kelautan, digitalisasi, rantai dingin, dan konektivitas pelabuhan.
Agar kemitraan maritim tidak berubah menjadi ketergantungan baru, transfer pengetahuan, keterlibatan tenaga ahli Indonesia, penguatan galangan domestik, dan pengembangan komponen lokal harus menjadi bagian dari setiap proyek. Pengalaman Korea Selatan dapat digunakan untuk memperkuat industri dalam negeri, tetapi kemampuan merancang, mengoperasikan, dan merawat teknologi perlu bertumbuh di Indonesia. Ini menuntut investasi pada pendidikan kejuruan, riset, dan hubungan kerja yang berkelanjutan antara perusahaan, lembaga pendidikan, serta pemerintah.
Kesimpulannya, kerja sama pertahanan dan maritim Indonesia–Korea Selatan memiliki potensi strategis, tetapi kepercayaan tidak dapat dipulihkan oleh deklarasi saja. DICC perlu mendorong komitmen yang terukur, sementara proyek maritim harus meninggalkan keahlian, infrastruktur, dan rantai pasok lokal. Jika kedua jalur itu dirancang dengan akuntabilitas dan manfaat bersama, kemitraan dapat memperkuat kemandirian industri; jika tidak, Indonesia hanya akan menjadi pasar bagi teknologi pihak lain.
