Sistem Pengawasan Pelabuhan yang Rapuh: Masalah Lama yang Tak Boleh Diulang
Sistem pengawasan pelabuhan adalah seluruh mekanisme pemeriksaan, pencatatan, dan pengendalian aktivitas kapal, penumpang, serta barang di area pelabuhan yang bertujuan menjamin keselamatan, keamanan, dan transparansi operasional transportasi laut melalui prosedur terstandar dan penggunaan teknologi informasi yang terintegrasi. Di banyak pelabuhan, sistem pengawasan pelabuhan masih diperlakukan sebagai urusan administrasi, padahal dampaknya langsung pada keselamatan kapal penumpang dan penegakan hukum. Ketidaktepatan data manifes, kelonggaran kapasitas angkut, hingga abai pada peralatan keselamatan menjadikan pelayaran seperti undian nasib, bukan layanan publik yang aman. Temuan terkini dari lembaga pengawas menunjukkan satu pesan tegas: tanpa integrasi data manifes dan standar keselamatan maritim yang ditegakkan sampai ke dek kapal, reformasi transportasi laut hanya akan berhenti di atas kertas.
Langkah pengawasan terbaru datang ketika KPK bersama manajemen perusahaan penyeberangan meninjau sistem pencatatan manifes penumpang di Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, pada Rabu 12 Agustus 2026. Tim yang dipimpin Deputi Pencegahan dan Monitoring Aminudin serta Plt Direktur Anti Korupsi Badan Usaha Arend Arthur Duma menyisir titik-titik krusial mulai pintu masuk, loket, hingga gerbang dermaga. Tujuannya jelas: memastikan akurasi pendataan penumpang dan menutup celah kebocoran atau ketidaksesuaian data di lapangan. Langkah ini bukan sekadar inspeksi biasa, melainkan sinyal bahwa masalah manifes penumpang kini dilihat sebagai pintu masuk perbaikan menyeluruh sistem pengawasan pelabuhan.
Integrasi Data Manifes: Dari Loket Ketapang ke Ekosistem Transportasi Laut
KPK tidak berhenti pada kritik; lembaga ini mendorong integrasi data manifes sebagai tulang punggung baru pengawasan pelabuhan. Monitoring di Ketapang dilakukan untuk meningkatkan akurasi pendataan penumpang dan mencegah kebocoran maupun ketidaksesuaian data. KPK menekankan bahwa perbaikan tidak boleh hanya menyentuh internal operator penyeberangan, tetapi seluruh ekosistem, termasuk bus antarkota dan travel yang mengangkut penumpang ke pelabuhan. Tanpa integrasi sistem, setiap agen tiket bisa menjadi titik buta yang melemahkan keselamatan kapal penumpang.
Ke depan, KPK mendorong skema di mana data seluruh penumpang bus ditarik secara digital sebelum kendaraan memasuki area pelabuhan. Skema ini bukan hanya soal efisiensi, tetapi juga strategi nyata mengurai kemacetan dan antrean kendaraan saat periode libur panjang atau peak season. Wakil Direktur Utama operator penyeberangan menyebut masukan KPK akan menjadi bahan evaluasi untuk mempercepat digitalisasi integrasi data antara operator angkutan umum dan sistem manifes. Menurutnya, evaluasi bersama KPK menjadi dasar untuk meningkatkan kualitas layanan dan menyempurnakan integrasi data digital manifes penumpang. Tanpa integrasi ini, sistem pengawasan pelabuhan akan terus tertinggal dari pola pergerakan penumpang yang makin kompleks.
Alarm dari DPR: Manifes Tak Akurat dan Kapal Overcapacity Adalah Bom Waktu
Jika KPK menyorot integrasi data, Komisi V DPR RI menampar realitas di lapangan yang lebih keras: manifes penumpang yang tidak cocok dengan jumlah penumpang nyata. Temuan ketidaksesuaian jumlah penumpang dengan manifes resmi menyulitkan prosedur pencarian dan penyelamatan korban kecelakaan oleh Basarnas. Laporan Basarnas dan Komite Nasional Keselamatan Transportasi memperlihatkan ketidakcocokan data manifes saat evakuasi darurat. Ketika petugas tidak tahu pasti berapa orang ada di kapal, upaya penyelamatan berubah menjadi tebakan berbahaya. Studi keselamatan maritim bahkan menunjukkan ketidakakuratan data manifes dapat memperlambat identifikasi korban kecelakaan laut hingga 50 persen. Ini bukan sekadar kekurangan administrasi; ini adalah kegagalan yang menggerus nilai setiap nyawa di atas kapal.
Anggota Komisi V, Erna Sari Dewi, menyoroti kelalaian pengawasan otoritas pelabuhan keberangkatan dan menuntut dihentikannya toleransi terhadap kapal yang mengangkut penumpang melebihi kapasitas angkut resmi. Ia menyebut pembiaran kapal berlayar melebihi batas muatan sah sebagai pelanggaran keselamatan fatal. Kelonggaran menaikkan penumpang tanpa tiket resmi bukan hanya merusak integrasi data manifes, tetapi juga menggugurkan makna standar keselamatan maritim yang seharusnya melindungi pengguna jasa. Pengetatan verifikasi fisik calon penumpang disebut perlu untuk memangkas potensi jatuhnya korban jiwa dalam insiden pelayaran. Di titik ini, pengawasan tidak boleh lagi berhenti pada papan pengumuman kapasitas kapal; ia harus hadir di setiap pintu naik penumpang.
Reformasi Total: Standar Keselamatan Maritim dan Transparansi Operasional Harus Jalan Bersama
Dari dua arah yang berbeda, KPK dan Komisi V DPR sesungguhnya mendorong satu agenda yang sama: reforma transportasi laut yang menggabungkan keselamatan dan transparansi. Komisi V mendesak evaluasi menyeluruh terhadap kinerja pengawasan pelabuhan, termasuk Port State Control di semua wilayah. Pembenahan mencakup pemeriksaan ketat kondisi teknis kelaikan kapal hingga kesesuaian identitas penumpang. Di sisi lain, KPK menyiapkan jalur integrasi melalui digitalisasi data manifes dan penghubungannya dengan operator angkutan umum.
Penyiapan sistem pencatatan digital terintegrasi dinilai mampu mengoptimalkan perlindungan pengguna jasa transportasi air. Integrasi data dan pengawasan yang lebih ketat bukan hanya kunci mencegah kecelakaan maritim, tetapi juga mencegah praktik korupsi di sektor transportasi laut melalui pencatatan yang lebih akurat dan sulit dimanipulasi. Seperti disampaikan Erna, evaluasi harus dilakukan menyeluruh kepada seluruh jajaran terkait. Reformasi ini akan sia-sia jika hanya berhenti pada sistem, tanpa perubahan perilaku petugas dan operator di lapangan. Sistem pengawasan pelabuhan yang modern harus membuat kebohongan manifes dan kompromi terhadap keselamatan menjadi mahal, berisiko, dan pada akhirnya ditinggalkan.
Kesimpulan: Manifes Akurat, Sekoci Cukup, Pengawasan Tegas – Tiga Syarat Minimal Reformasi
Inti persoalan pengawasan pelabuhan bukan kekurangan regulasi, melainkan keberanian untuk menegakkan dan memodernkannya. Integrasi data manifes yang didorong KPK, jika dijalankan sungguh-sungguh, akan menutup celah manipulasi angka dan mempercepat respon darurat. Desakan DPR untuk mengakhiri toleransi overcapacity dan menguatkan pemeriksaan kelaikan kapal merupakan pengingat bahwa keselamatan kapal penumpang tidak bisa dinegosiasikan. Penyiapan sistem pencatatan digital terintegrasi memberikan kerangka teknis, sementara evaluasi total Port State Control memberi tekanan politik agar standar keselamatan maritim dijalankan, bukan diabaikan. Reforma transportasi laut yang layak disebut reformasi hanya mungkin tercapai bila tiga syarat minimal dipenuhi: manifes akurat, peralatan keselamatan memadai, dan sistem pengawasan pelabuhan yang tegas serta transparan hingga ke level praktik harian.
