Larangan Biaya LKS: Pungutan Liar Sekolah yang Disasar Langsung Bupati
Larangan biaya LKS di Karawang adalah kebijakan pendidikan gratis yang melarang sekolah negeri SD dan SMP memungut atau menjual lembar kerja siswa maupun modul, disertai sanksi tegas bagi kepala sekolah dan guru yang tetap melakukan pungutan liar sekolah sehingga akses pendidikan tidak lagi dibebani kewajiban membeli buku tambahan dan orang tua terlindungi dari biaya yang seharusnya ditanggung pemerintah daerah. Kebijakan ini bukan sekadar imbauan, melainkan perintah politik yang membawa pesan: pendidikan dasar harus bebas dari pungutan liar sekolah yang selama ini bersembunyi di balik istilah "buku penunjang" atau "modul tambahan". Dengan mengambil posisi tanpa toleransi terhadap larangan biaya LKS, Bupati Aep Syaepuloh memilih konfrontasi langsung dengan praktik lama yang sudah dianggap normal, tetapi sesungguhnya merusak gagasan pendidikan gratis di sekolah negeri.
Tanpa Toleransi: Sanksi Sekolah Pungutan Sebagai Alat Perubahan
Inti kebijakan ini adalah sikap tanpa toleransi terhadap pungutan biaya LKS dan modul pembelajaran di SD-SMP negeri. Bupati Aep menegaskan akan menjatuhkan sanksi sekolah pungutan, hingga pencopotan jabatan kepala sekolah yang terbukti menjual atau memungut biaya LKS dari siswa. Pernyataannya di kantor pemerintah daerah pada Jumat (7/8/2026) mengirimkan sinyal politik yang jelas kepada seluruh jajaran sekolah: mencari keuntungan dari kebijakan pendidikan gratis bukan hanya salah, tetapi berisiko langsung kehilangan jabatan. Dalam konteks budaya birokrasi yang sering lunak terhadap pelanggaran, ancaman pemberhentian kepala sekolah adalah langkah berani. Kebijakan anti-pungutan ini menunjukkan bahwa pelindungan siswa dari pungutan liar sekolah butuh instrumen kekuasaan yang keras, bukan sekadar sosialisasi. Tanpa ancaman nyata, larangan biaya LKS akan mudah diakali lewat titipan penerbit, komite sekolah, atau guru pengampu. Sikap "jangan main-main" yang diucapkan Aep adalah garis batas yang secara moral mempermalukan praktik pungli.
Anggaran Modul Gratis: Jaminan Nyata Kebijakan Pendidikan Gratis
Kebijakan ini tidak berhenti pada larangan; pemerintah kabupaten sudah mengalokasikan anggaran untuk menyediakan LKS atau buku modul gratis bagi seluruh siswa SD dan SMP negeri. Menurut Aep, modul yang disediakan pemerintah daerah sudah lengkap dan mutakhir sehingga secara fungsi sama dengan LKS pada umumnya. Karena itu, tidak ada alasan bagi sekolah untuk tetap menjual LKS atau menuntut orang tua membeli buku paket tambahan. "Saya sampaikan kepada seluruh masyarakat Karawang, khususnya para orang tua murid SD dan SMP, LKS ini sama dengan buku modul, tidak ada perbedaannya," ujarnya. Di sini terlihat logika kebijakan pendidikan gratis yang utuh: negara daerah menanggung bahan ajar, sekolah wajib menggunakannya, orang tua dibebaskan dari kewajiban belanja buku. Jika mata rantai ini dijaga, modul gratis bukan sekadar proyek pengadaan, melainkan instrumen pemerataan kualitas pembelajaran.
Dampak untuk Orang Tua dan Siswa: Beban Berkurang, Kontrol Publik Menguat
Secara praktis, kebijakan ini menargetkan langsung beban ekonomi orang tua. Pemerintah kabupaten menilai program modul gratis adalah bagian dari upaya meringankan beban masyarakat, khususnya orang tua siswa. Dengan larangan biaya LKS, orang tua diharapkan tidak lagi membeli buku paket, LKS, atau modul tambahan yang sebenarnya sudah disediakan pemerintah. Dampaknya besar bagi keluarga berpenghasilan rendah yang selama ini terjepit antara kebutuhan belajar anak dan uang belanja harian. Menariknya, kebijakan ini juga membuka kanal pengawasan publik: Dinas Pendidikan menyediakan saluran pengaduan, dan Aep mempersilakan laporan langsung kepadanya. Ini menjadikan orang tua bukan sekadar penerima kebijakan pendidikan gratis, tetapi aktor yang bisa melapor ketika sekolah melanggar. Jika kanal tersebut dipakai sungguh-sungguh, kultur takut terhadap sekolah bisa berubah menjadi kultur berani melawan pungutan liar sekolah.
Tantangan Implementasi dan Mengapa Sanksi Harus Konsisten
Meski desain kebijakan tampak kuat, tantangan utamanya adalah konsistensi sanksi dan transparansi implementasi. Pemerintah daerah sudah menegaskan bahwa tindakan pasti akan diambil jika ditemukan oknum sekolah yang melanggar. Namun sejarah pungutan liar sekolah menunjukkan bahwa praktik semacam ini sering bergerak ke wilayah abu-abu: uang seragam, sumbangan sukarela, paket penunjang. Tanpa pengawasan ketat, larangan biaya LKS berisiko direduksi menjadi jargon. Karena itu, sanksi sekolah pungutan harus benar-benar diterapkan pada kasus pertama yang terungkap, agar menjadi contoh. Di sisi lain, guru dan kepala sekolah yang patuh perlu dipastikan mendapat modul tepat waktu dan dalam kualitas baik, agar tidak tergoda kembali ke pola lama menjual LKS. Pada akhirnya, kebijakan ini hanya akan melindungi akses pendidikan berkualitas tanpa beban tambahan jika pemerintah berani menghukum pelanggar dan memfasilitasi pelapor secara terbuka.
