Pemeriksaan interim menguji akuntabilitas sejak awal
Pemeriksaan interim BPK adalah pemeriksaan awal atas laporan keuangan pemerintah yang membantu auditor berkoordinasi dengan satuan kerja serta meminta data dan informasi sebelum rangkaian pemeriksaan berlangsung lebih jauh. Karena itu, tahap ini bukan formalitas belaka: keterbukaan dan kesiapan dokumen menjadi bagian penting dari pengawasan keuangan negara. Kanwil Direktorat Jenderal Imigrasi Sumatera Utara mengikuti entry meeting pemeriksaan interim atas Laporan Keuangan Tahun 2026 oleh BPK RI secara daring pada Senin, 16 November, di Batam. Pertemuan tersebut membuka jalur komunikasi antara tim pemeriksa dan satuan kerja Imigrasi di wilayah Sumatera Utara. Langkah awal yang tertata memberi kesempatan bagi kedua pihak menyamakan kebutuhan pemeriksaan. Namun, komitmen baru berarti jika diterjemahkan menjadi penyediaan informasi yang lengkap, tepat waktu, dan sesuai ketentuan.

Komitmen harus terlihat dalam proses
Kepala Kanwil Imigrasi Sumatera Utara, Guntur Sahat Hamonangan, menyatakan seluruh satuan kerja siap bersikap kooperatif dan mendukung kelancaran pemeriksaan. Ia juga menekankan bahwa keberhasilan organisasi tidak cukup dinilai dari capaian kinerja; proses untuk meraih capaian itu harus benar, tertib, dan sesuai aturan. Penekanan tersebut patut menjadi ukuran kesiapan yang lebih konkret daripada sekadar pernyataan dukungan. Parlindungan, yang sebelumnya memimpin Kanwil Sumut dan kini menjabat Kepala Kanwil Imigrasi Kepulauan Riau, berharap pemeriksaan berjalan lancar demi tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Tim pemeriksa dipimpin Pengendali Teknis I Dadan Fardani, dengan pendampingan auditor Inspektorat Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Keterlibatan pimpinan dan auditor internal mempertegas bahwa pemeriksaan memerlukan koordinasi lintas jajaran.
Keterbukaan menjadi ujian berikutnya
Entry meeting diikuti jajaran Kanwil Imigrasi Sumatera Utara serta kepala kantor imigrasi Kualanamu, Medan, Belawan, Asahan, dan Simalungun. Cakupan peserta ini penting: dukungan pemeriksaan tidak bisa berhenti di tingkat kantor wilayah apabila data yang diperlukan berada di berbagai satuan kerja. BPK mengingatkan seluruh pihak agar terbuka dan berkomitmen memenuhi kebutuhan data serta informasi sesuai Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN). Pemeriksaan dijadwalkan berlangsung pada 16–25 November 2026, kemudian dilanjutkan dengan serah terima surat tugas pemeriksaan kepada perwakilan Kanwil. Jadwal itu membuat kesiapan administrasi dan respons terhadap permintaan auditor menjadi pekerjaan langsung, bukan rencana abstrak. Dalam pengawasan keuangan negara, akses informasi yang baik membantu pemeriksaan berjalan tertib dan akuntabel.
Dukungan perlu dibuktikan dengan akuntabilitas
Komitmen Imigrasi Sumut mendukung pemeriksaan interim BPK merupakan sinyal yang tepat, tetapi tolok ukurnya adalah keterbukaan nyata selama pemeriksaan. Laporan keuangan pemerintah tidak menjadi cermin akuntabilitas hanya karena diserahkan; proses pencatatan, kepatuhan pada ketentuan, dan kesiapan menjelaskan data juga menentukan mutu pertanggungjawaban. Karena itu, koordinasi yang dimulai melalui entry meeting harus berlanjut pada kerja sama konsisten dari setiap kantor yang terlibat. Pemeriksaan ini bukan sekadar agenda auditor, melainkan bagian dari pengawasan keuangan negara yang menuntut organisasi menunjukkan bahwa capaian dan prosesnya sama-sama dapat dipertanggungjawabkan. Kesimpulannya, kesiapan Kanwil Sumut layak diapresiasi, tetapi keberhasilannya baru dapat dinilai dari seberapa terbuka dan tertib seluruh satuan kerja memenuhi kebutuhan pemeriksaan.






