Angka nasional tinggi, tetapi belum bercerita lengkap
Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah pembiayaan bersubsidi pemerintah yang ditujukan untuk membantu usaha mikro, kecil, dan menengah mengakses modal serta mengembangkan kegiatan usahanya. Hingga 21 Oktober 2026, Kementerian UMKM mencatat penyaluran KUR mencapai Rp260 triliun kepada empat juta debitur, dengan Rp170,9 triliun atau 65,9 persen mengalir ke sektor produktif seperti pertanian, perikanan, pengolahan, dan jasa produktif.
Capaian itu melampaui target nasional 65 persen dan patut dipandang sebagai kemajuan. Namun, persentase nasional yang baik tidak otomatis berarti akses pembiayaan sudah merata atau dampaknya terasa setara di semua wilayah. Per 23 Oktober, realisasi KUR tercatat Rp262,4 triliun—91 persen dari target Rp290 triliun—dan menjangkau 4,07 juta debitur. Perbedaan angka tersebut mencerminkan tanggal pencatatan yang berbeda, bukan alasan untuk mencampuradukkan capaian. Ukuran keberhasilan berikutnya mestinya bukan hanya seberapa cepat kredit UMKM tersalurkan, melainkan siapa yang menerimanya dan apakah modal itu mendorong usaha produktif.
Konsentrasi di Jawa membayangi pemerataan
Di kawasan Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara, penyaluran KUR mencapai Rp150,5 triliun hingga 23 Oktober 2026, sekitar 57 persen dari realisasi nasional. Besarnya angka tersebut menyamarkan jurang di dalam kawasan: Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jawa Barat menyumbang sekitar 78 persen penyaluran, sedangkan Bali, NTB, dan NTT hanya sekitar 12 persen.
Ketimpangan ini bukan sekadar soal pembagian angka. Ketika akses modal lebih mudah dijangkau di pusat-pusat penyaluran, pelaku usaha di wilayah yang porsinya kecil berisiko tertinggal dalam memperluas produksi dan mengembangkan pasar. Pemerataan KUR karena itu perlu diperlakukan sebagai sasaran program, bukan efek samping dari pertumbuhan penyaluran nasional. Pemerintah menyatakan akan mendorong peningkatan pembiayaan di Bali dan Nusa Tenggara agar lebih banyak pelaku usaha di sana dapat mengakses KUR bersubsidi.
KUR sektor produktif masih perlu dipacu
Kontras paling tajam terlihat pada porsi KUR sektor produktif. Secara nasional, porsinya mencapai 66 persen per 23 Oktober, melampaui target 65 persen. Namun, di Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara, realisasi sektor produksi baru 61,1 persen. Artinya, capaian nasional dapat menutupi pekerjaan rumah regional: kawasan dengan bagian besar dari total penyaluran masih belum mencapai ambang produktif yang ditetapkan.
Kesenjangan juga tampak pada hasil bagi debitur. Hingga 21 Oktober, tercatat 1,6 juta debitur baru dan 700.000 debitur yang naik kelas. Pada 23 Oktober, realisasi graduasi pelaku usaha baru 64 persen dari target, meskipun target debitur baru nasional telah terlampaui. Banyaknya penerima kredit adalah awal, bukan bukti bahwa usaha telah tumbuh. Pembiayaan perlu disertai kesiapan pelaku usaha dan dukungan agar modal menghasilkan peningkatan kapasitas, nilai tambah, serta hubungan usaha dengan sektor lain.
Ukur keberhasilan dari dampak dan sebaran
Wakil Menteri UMKM Helvi Moraza mendorong percepatan pembiayaan sektor produksi sekaligus memastikan pelaku usaha siap mengakses modal dan mengembangkan bisnisnya. Ia juga mengajak para pemangku kepentingan menggenjot penyaluran sektor produksi, debitur baru, dan pemerataan di Bali serta Nusa Tenggara sebelum akhir tahun. Arah ini tepat, tetapi harus diterjemahkan menjadi langkah nyata oleh lembaga penyalur dan pemerintah daerah, bukan berhenti sebagai seruan.
KUR akan lebih berarti jika memperluas kesempatan bagi usaha yang selama ini sulit memperoleh pembiayaan, bukan hanya menambah total penyaluran di daerah yang sudah dominan. Karena itu, evaluasi perlu melihat komposisi sektor, sebaran antardaerah, dan kemampuan debitur naik kelas. Capaian nasional yang melampaui target produktif layak diapresiasi, tetapi angka 61,1 persen di Jawa-Bali-Nusra dan dominasi provinsi-provinsi di Jawa menunjukkan bahwa pekerjaan belum tuntas. Kesimpulannya, keberhasilan KUR harus dinilai dari produktivitas dan pemerataan sekaligus.
