Klarifikasi belum menutup pertanyaan publik
Anggaran konten Natuna adalah belanja pemerintah untuk jasa promosi dan produksi materi yang dikaitkan dengan publikasi kegiatan di wilayah Natuna, sehingga nilai kontrak dan hasil kerjanya patut dijelaskan secara terbuka. Setelah temuan Indonesia Corruption Watch mengenai pengadaan jasa influencer memicu sorotan, Ariel NOAH, Gading Marten, dan Desta Mahendra memberikan klarifikasi tentang kerja sama mereka dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Bagi ketiganya, polemik ini bukan semata soal reputasi artis: ketika promosi dibiayai anggaran publik, masyarakat berhak mengetahui apa yang dibayar dan apa yang diterima. Klarifikasi Ariel NOAH dan rekan-rekannya memberi konteks mengenai konsep konten, tetapi belum menjawab seluruh pertanyaan tentang rincian anggaran. Karena itu, penjelasan umum bahwa produksi mencakup banyak keluaran belum cukup menggantikan rincian kontrak dan pertanggungjawaban yang dapat diperiksa.

Nilai kontrak besar menuntut rincian yang terang
Angka yang menjadi latar polemik memang besar: temuan yang diberitakan mencatat delapan paket jasa promosi kepada PT Rans Animasi Indonesia sepanjang 2024 hingga 2026, dengan akumulasi Rp14.696.955.002. Salah satu paket publikasi program Kampung Nelayan Merah Putih di Cemaga Utara, Natuna, untuk tahun anggaran 2026 disebut bernilai Rp3,6 miliar dan dikelola Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap KKP melalui kontrak dengan perusahaan tersebut. Gading mengatakan nominal yang dibahas bukan seluruhnya diterima para anggota The Dudas Minus One; bayaran mereka, menurutnya, mengikuti tarif profesional. Ariel menambahkan rincian biaya produksi dan transportasi serta keluaran kerja perlu dijelaskan pihak RANS. Sikap itu masuk akal sebagai batas pengetahuan mereka, tetapi justru mempertegas kebutuhan akan penjelasan terperinci dari pihak yang memegang kontrak.
Touring Natuna dilihat sebagai promosi berbayar
Bagi para artis, perjalanan ke Natuna berangkat dari konsep konten bapak-bapak bermotor yang mempromosikan UMKM dan pariwisata setempat. Mereka menyebut respons penonton dan ajakan untuk mengunjungi destinasi yang belum banyak terekspos ikut membuka jalan bagi kerja sama dengan KKP. Gading juga menggambarkan Natuna sebagai kawasan perbatasan yang menarik untuk dijelajahi dan memberi ruang edukasi tentang laut serta perlindungan nelayan. Namun, setelah dokumentasi touring Natuna di kanal YouTube RANS Entertainment dikaitkan dengan paket promosi pemerintah, sebagian warganet memandang perjalanan itu sebagai kegiatan yang mungkin dibiayai APBN. Sindiran seperti “Touring pakai duit APBN” menunjukkan persoalan kepercayaan, bukan sekadar ketidaksukaan pada selebritas. Kritik juga membandingkan belanja promosi dengan kebutuhan guru dan tenaga kesehatan. Tanpa uraian biaya yang terbuka, tujuan promosi yang baik pun sulit meredakan kecurigaan.
Akuntabilitas harus mengikuti klarifikasi
Para anggota grup menyatakan mereka menjalani pekerjaan sesuai kerja sama dan berharap konten dapat memberi edukasi kepada masyarakat. Mereka juga menegaskan kerja sama pemerintah dengan artis bukan hal baru dan keluaran pekerjaan bisa mencakup lebih dari satu video. Namun, pernyataan itu belum dengan sendirinya menjelaskan status pembiayaan perjalanan ke Natuna secara rinci; laporan yang memuat sorotan warganet menyebut belum ada klarifikasi resmi dari Gading maupun manajemen The Dudas Minus One mengenai hal tersebut. Langkah berikutnya semestinya bukan memperpanjang adu komentar, melainkan membuka ruang bagi pihak perusahaan dan instansi terkait untuk menerangkan keluaran, biaya produksi, transportasi, serta hubungan perjalanan dengan kontrak. Klarifikasi artis adalah awal, bukan penutup. Jika uang publik dipakai untuk promosi, transparansi yang bisa diuji publik adalah cara paling masuk akal untuk memulihkan kepercayaan.






