Eksepsi kandas, pembuktian berlanjut
Kasus suap pengadaan perangkat pendidikan adalah perkara pidana yang menguji dugaan pemberian uang kepada penyelenggara negara dalam proses pembelian barang untuk sekolah, sekaligus menilai pertanggungjawaban pihak-pihak yang terlibat. Pada 18 November 2026, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Palembang menolak eksepsi Bupati Muara Enim nonaktif Edison dan terdakwa Adi Triayadi. Putusan sela yang dipimpin Corry Oktarina memerintahkan jaksa melanjutkan pemeriksaan pokok perkara dan pembuktian. Penolakan ini bukan putusan akhir atas kesalahan Edison atau Adi; artinya, dalil keberatan mereka tidak menghentikan proses sebelum pemeriksaan bukti. Langkah berikutnya menjadi penting karena jaksa kini harus menguraikan dugaan penerimaan uang dan menguji kaitan para pihak dengan pengadaan Chromebook sekolah serta pengadaan smartboard sekolah.
Dalam dakwaan, jaksa KPK menyebut dugaan penerimaan berjumlah Rp13.053.432.000, sekitar Rp13,05 miliar, yang disebut sebagai commitment fee maksimal 20 persen dari nilai kontrak dan diduga berasal dari Fika Nur Alawi serta Cory Erin Hardi. Angka dan mekanisme tersebut masih merupakan uraian dakwaan, bukan kesimpulan pembuktian atas perkara Edison dan Adi. Karena itu, perkara korupsi pendidikan ini perlu dibaca melalui tahapan hukumnya: keberatan telah ditolak, tetapi pokok tuduhan masih harus diuji di persidangan.
Vonis dua terdakwa dari PT MSA
Sementara perkara Edison dan Adi bergerak menuju pembuktian, dua terdakwa lain telah menerima putusan dalam perkara pengadaan SmartBoard dan Chromebook di Disdikbud Muara Enim. Pada 9 November 2026, majelis hakim PN Palembang menyatakan Fika Nur Alawi, direktur PT Millenium Solusi Abadi (PT MSA), dan Cory Erin Hardi, staf pemasaran perusahaan itu, terbukti bersalah sesuai dakwaan jaksa KPK. Fika dijatuhi pidana penjara dua tahun dua bulan dan denda Rp150 juta, dengan subsider 70 hari kurungan. Cory divonis dua tahun penjara dan denda Rp200 juta, subsider 60 hari kurungan.
Putusan bagi keduanya sama dengan tuntutan jaksa. Seusai sidang, baik penasihat hukum maupun jaksa menyatakan masih pikir-pikir, sehingga sikap lanjutan terhadap putusan belum dipastikan dalam sumber yang tersedia. Perbedaan tahapan ini penting: vonis Fika dan Cory tidak menggantikan proses pembuktian yang kini berlanjut untuk Edison dan Adi. Pengungkapan peran masing-masing pihak di persidangan akan menentukan bagaimana dugaan aliran uang dan keterkaitannya dengan proyek dinilai.

Dugaan aliran uang menjadi pusat perkara
Dalam dakwaan terhadap Fika dan Cory, jaksa menguraikan dugaan komitmen fee 10 persen dari pembayaran pengadaan setelah pajak, dengan total yang disebut mencapai Rp13,1 miliar. Jaksa juga menyebut dugaan aliran Rp3,3 miliar kepada Edison, Rp870 juta kepada Kepala Disdikbud Rudi Hasrullah, Rp700 juta kepada Kepala Bidang SD Abi Nurwardani, dan Rp300 juta kepada PPK Karmidi. Rincian tersebut adalah klaim dalam dakwaan, bukan pengganti penilaian hakim atas bukti maupun putusan bagi setiap nama yang disebut.
Dengan eksepsi ditolak, perhatian sidang berikutnya semestinya tertuju pada cara jaksa membuktikan hubungan antara pengadaan perangkat, para terdakwa, dan dugaan pembagian uang. Pengadaan perangkat sekolah menyangkut proses yang harus dapat dipertanggungjawabkan; namun, kesimpulan hukum hanya dapat ditarik melalui bukti yang diuji dan putusan pengadilan. Kesimpulannya, vonis terhadap dua pihak dari PT MSA menandai satu tahap, sedangkan perkara Edison dan Adi baru bergerak ke pemeriksaan pokok. Tahap pembuktian akan menjadi ujian utama bagi dakwaan dan jawaban para terdakwa.






