IKN: Proyek yang Melambat, Bukan Mundur
Pembangunan Ibu Kota Nusantara adalah proses pemindahan pusat pemerintahan ke kota baru yang dirancang sebagai forest city, sponge city, dan smart city sekaligus, dengan ambisi menjadi rujukan kota berkelanjutan dan laboratorium perencanaan urban masa depan bagi kawasan Asia Pasifik.
Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, menempatkan proyek ini di posisi yang jelas: bukan dihentikan, melainkan disesuaikan temponya agar sejalan dengan kondisi lapangan dan kemampuan implementasi. Di balik narasi perlambatan, pesan politik kebijakan yang ingin ia kirim sederhana namun penting: proyek strategis ini tidak boleh terburu-buru sampai mengorbankan kualitas, tetapi juga tidak boleh tersandera keraguan. Ketika pembangunan Ibu Kota Nusantara dipersepsikan seperti saklar on/off, Basuki menawarkan gambaran yang lebih realistis: maraton panjang, dengan fase percepatan dan pengenduran, tanpa kehilangan garis finish yang dituju.
Kunjungan Delegasi ICAPPS: IKN di Mata Asia Pasifik
Jika publik lokal memandang IKN dengan kacamata pro-kontra politik, para perencana kota Asia Pasifik melihatnya sebagai studi kasus besar tentang kota berkelanjutan Asia Pasifik. Sebanyak 28 delegasi International Conference on Asia Pacific Planning Societies (ICAPPS) 2026 mendatangi Nusantara pada 21 Agustus untuk meninjau progres IKN terkini sekaligus bertukar gagasan tentang konsep kota berkelanjutan. Kunjungan ini bukan tur seremonial, melainkan bagian dari rangkaian Panel Expert Discussion yang menguji apakah konsep besar Nusantara punya pijakan nyata di tanah Kalimantan—bukan berhenti di desain dan slide presentasi.
Basuki menyambut langsung para delegasi di Balai Kota Otorita IKN dan menekankan bahwa mereka diundang bukan hanya untuk melihat beton dan tiang baja, tetapi untuk memahami visi serta prinsip yang melandasi pembangunan IKN. Sikap ini menunjukkan upaya sadar: menjadikan Nusantara bukan sekadar proyek dalam negeri, tetapi bagian dari percakapan regional tentang bagaimana ibu kota baru bisa dibangun tanpa mengulang kesalahan kota-kota lama.
Dari Tokyo hingga Sejong: IKN dalam Dialog Kota-Kota Masa Depan
Di forum ICAPPS, Nusantara ditempatkan sejajar dalam percakapan dengan kawasan metropolitan Tokyo, Kota Sejong di Korea Selatan, dan contoh perencanaan perkotaan di Taiwan. Ini menarik, karena menunjukkan bahwa pembangunan Ibu Kota Nusantara sejak awal dipromosikan bukan sebagai proyek imitasi, tetapi sebagai salah satu eksperimen besar kota baru di kawasan. Tiga pendekatan utama—forest city, sponge city, smart city—dikaitkan dengan pengalaman kota-kota lain, sebuah pengakuan bahwa gagasan berani saja tidak cukup tanpa pembelajaran lintas batas.
Salah satu delegasi, Kwan Ok Lee, mengingatkan bahwa rencana kota yang indah di atas kertas tidak otomatis berubah menjadi kota yang layak huni. Ia menekankan kebutuhan pendanaan dan komponen praktis untuk merealisasikan rencana tersebut. Pesan ini relevan dengan strategi "slow down" yang dipilih Basuki: mengerem bukan berarti menyerah, melainkan memberi ruang untuk menguji apakah infrastruktur, tata kelola, dan kapasitas pelaksana sanggup mengikuti ambisi konsep. Tanpa disiplin implementasi, label smart city hanya akan menjadi jargon pemasaran.
IKN sebagai Referensi, Bukan Sekadar Proyek Pemerintah
Di tengah keraguan publik, para perancang kota justru melihat peluang. Penggagas desain kawasan Nusantara, Sibarani Sofian, menyebut konsep IKN sebagai terobosan yang bisa menjadi referensi bagi pengembangan kota di masa mendatang. Nusantara dirancang mengutamakan lingkungan, keberlanjutan, teknologi, dan transformasi perkotaan—empat kata kunci yang, bila dijalankan konsisten, dapat menggeser narasi IKN dari sekadar simbol politik menuju laboratorium praktik kota masa depan. Ia bahkan mendorong siapa pun yang ingin memahami konsep tersebut untuk datang dan melihat langsung, karena pengalaman lapangan dinilai jauh lebih jujur dibanding dokumen dan presentasi.
Di sisi lain, Otorita IKN berharap pertemuan dengan delegasi ICAPPS memperluas pertukaran pengetahuan dan membuka peluang kolaborasi di bidang riset, pertukaran gagasan, investasi, dan kerja sama lintas disiplin. Ini menunjukkan bahwa masa depan IKN tidak mungkin ditopang hanya dengan anggaran dan birokrasi; kota berkelanjutan membutuhkan komunitas pengetahuan yang hidup, mitra regional, serta kritik eksternal yang terus-menerus menguji arah kebijakannya.
Kesimpulan: Perlambatan sebagai Ujian Serius bagi Visi Nusantara
Perlambatan tempo pembangunan Ibu Kota Nusantara adalah ujian kedewasaan, bukan tanda kemunduran. Di satu sisi, Basuki Hadimuljono menegaskan melalui sikap dan komunikasi bahwa IKN tetap bergerak, hanya ritmenya yang diatur ulang agar lebih selaras dengan realitas lapangan dan prinsip keberlanjutan. Di sisi lain, kunjungan delegasi ICAPPS dan pandangan para pakar menunjukkan bahwa Nusantara telah masuk radar percakapan kota berkelanjutan Asia Pasifik, bukan lagi proyek yang dilihat secara lokal semata.
Pertanyaannya kini bukan lagi “apakah IKN jalan atau berhenti”, melainkan “apakah perlambatan ini dimanfaatkan untuk memperkuat kualitas desain, tata kelola, dan implementasi”. Jika periode slow down ini dipakai untuk menguji konsep forest city, sponge city, dan smart city secara jujur, memperbaiki kelemahan, serta membuka diri terhadap kolaborasi, Nusantara punya peluang menjadi referensi kota masa depan. Jika tidak, ia berisiko tinggal sebagai contoh lain betapa jauh jarak antara rencana dan kenyataan.
