Usulan belum sama dengan keputusan
Upah minimum adalah batas upah terendah yang ditetapkan pemerintah untuk pekerja, dengan besaran yang ditinjau berdasarkan kondisi ekonomi dan aturan pengupahan. Untuk UMP 2027, serikat pekerja mulai mengajukan angka ketika pembahasan resmi pemerintah belum menghasilkan keputusan, sehingga persentase yang beredar perlu dibaca sebagai tuntutan atau simulasi, bukan kepastian.
Di Sumatera Selatan, serikat pekerja mengusulkan kenaikan 7–10 persen dengan merujuk pada data Badan Pusat Statistik (BPS): pertumbuhan ekonomi daerah tercatat 5,20 persen dan inflasi mencapai 2,5 persen hingga September 2026. Mereka juga memasukkan kebutuhan hidup layak sebagai pertimbangan. Rentang itu lebih lebar daripada usulan Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (Aspirasi), yang memilih 7,5 persen. Perbedaan angka mencerminkan cara organisasi menimbang daya beli pekerja dan ruang penyesuaian bagi pelaku usaha, bukan perbedaan tentang pentingnya kenaikan.
Inflasi dan kebutuhan sehari-hari jadi alasan utama
Usulan Aspirasi sebesar 7,5 persen bertumpu pada inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan kenaikan harga kebutuhan pokok. Organisasi itu menyebut angka tersebut sebagai jalan tengah: presidennya, Mirah Sumirat, mengatakan kenaikan 10 persen dinilai layak, tetapi usulan ditetapkan pada 7,5 persen dengan mempertimbangkan keseimbangan bersama pelaku usaha.
Pertimbangan ini penting karena kenaikan upah minimum bukan sekadar angka dalam formula. Bagi pekerja, manfaatnya bergantung pada apakah upah mampu mengejar harga pangan dan kebutuhan harian. Namun, survei Aspirasi belum menjangkau seluruh daerah, sementara harga dan kondisi ekonomi tiap provinsi berbeda. Karena itu, satu persentase nasional tidak otomatis menghasilkan kenaikan nominal yang sama di semua wilayah. Penilaian yang masuk akal perlu mempertemukan daya beli pekerja dengan data lokal, bukan menganggap satu angka cocok untuk semua.
Rentang KSPI dan simulasi antarprovinsi
Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mengusulkan kenaikan UMP 2027 sebesar 7,5–9,5 persen. Rentang tersebut dikaitkan dengan rata-rata inflasi, pertumbuhan ekonomi, serta indeks tertentu dalam Peraturan Pemerintah Nomor 49/2026; batas lebih tinggi ditujukan bagi daerah dengan pertumbuhan ekonomi tinggi dan batas bawah bagi daerah yang pertumbuhannya di bawah rata-rata nasional.
Simulasi berdasarkan rentang itu menghasilkan angka berbeda antarprovinsi karena UMP yang berlaku saat ini tidak sama. Dalam simulasi, DKI Jakarta tetap menjadi yang tertinggi, sedangkan Jawa Barat terendah. Perbedaan ini menegaskan bahwa persentase usulan tidak dapat dibaca sebagai tambahan nominal seragam. Bagi pekerja, angka simulasi berguna untuk melihat kemungkinan, tetapi belum layak dijadikan pegangan untuk merencanakan pendapatan sebelum formula resmi dan keputusan pemerintah diumumkan.
UMK Surabaya punya pembahasan tersendiri
Di Surabaya, Dewan Pengupahan Kota mulai membahas kenaikan Upah Minimum Kota (UMK), yaitu upah minimum pada tingkat kota. Unsur serikat pekerja mengusulkan kenaikan 7,5–9,5 persen. Jika usulan diterapkan, UMK Surabaya yang saat ini Rp5.288.796 berpotensi menjadi sekitar Rp5,68 juta hingga Rp5,79 juta pada 2027. Pemerintah kota belum menentukan persentase karena masih menunggu data ekonomi BPS dan petunjuk teknis pemerintah pusat serta Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
Jadwal membuat pembahasan ini mendesak: formula UMP diumumkan pada November hingga Desember dan berlaku mulai 1 Januari. Pembahasan UMP ditargetkan selesai pada akhir November 2026, sementara pengumuman UMK Surabaya dijadwalkan paling lambat 25 November 2026. Namun, tenggat bukan berarti angka usulan sudah disahkan. Sampai pemerintah menetapkan aturan dan besaran final, seluruh angka kenaikan upah minimum yang beredar tetap berstatus usulan atau prediksi.
Kesimpulannya, usulan buruh memberi gambaran tentang tekanan biaya hidup dan harapan pekerja, tetapi rentang 7–10 persen di Sumatera Selatan, 7,5 persen dari Aspirasi, rentang 7,5–9,5 persen dari KSPI, serta usulan UMK Surabaya bukan keputusan resmi. Dasar hitung dan kondisi daerah akan menentukan hasil akhirnya. Pekerja dan pemberi kerja sebaiknya menunggu pengumuman pemerintah sebelum menganggap angka simulasi sebagai kepastian.
