Angka usulan mencerminkan perbedaan pertimbangan
UMP 2027 adalah batas upah minimum provinsi yang akan ditetapkan pemerintah untuk tahun mendatang, sementara angka kenaikannya masih dibahas dan belum menjadi keputusan resmi. Perbedaan usulan serikat menunjukkan bahwa pekerja menimbang kebutuhan daya beli sekaligus kondisi ekonomi, bukan sekadar mengejar angka tertinggi. Serikat pekerja dan buruh di Sumatera Selatan mengusulkan kenaikan 7–10 persen, sedangkan Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (Aspirasi) memilih usulan 7,5 persen untuk kenaikan secara nasional. Perbandingan ini penting bagi pekerja karena kenaikan upah minimum berpengaruh pada kemampuan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Namun, angka nasional tidak otomatis menghasilkan kenaikan nominal yang sama di setiap provinsi: nilai UMP daerah berbeda dan akan memengaruhi hasil penghitungan. Untuk memahami perdebatan upah buruh 2027, karena itu, dasar usulan dan aturan yang kelak dipakai pemerintah sama pentingnya dengan persentasenya.
Sumatera Selatan mengaitkan usulan dengan ekonomi dan KHL
Usulan serikat pekerja di Sumatera Selatan berada pada rentang paling lebar: 7–10 persen. Anggota Dewan Pengupahan Sumsel dari unsur serikat pekerja, Cecep Wahyudin, menyebut pertumbuhan ekonomi provinsi tercatat 5,20 persen dan inflasi mencapai 2,5 persen hingga September 2026. Selain dua indikator tersebut, serikat juga memasukkan kebutuhan hidup layak (KHL) sebagai pertimbangan. Pendekatan ini masuk akal karena angka ekonomi agregat belum tentu menggambarkan beban kebutuhan pekerja sehari-hari. Rentang yang lebar juga memberi ruang untuk memperdebatkan seberapa besar kenaikan yang patut mengikuti kondisi ekonomi dan kebutuhan rumah tangga. Meski Dewan Pengupahan Sumsel telah menggelar tiga rapat dan melakukan simulasi berdasarkan regulasi sebelumnya, hasilnya belum final. Simulasi hanya memberi gambaran awal, bukan kepastian tentang kenaikan yang akan berlaku.
Usulan 7,5 persen berusaha menyeimbangkan daya beli
Aspirasi mengusulkan kenaikan 7,5 persen dengan mempertimbangkan inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan harga kebutuhan pokok. Presiden organisasi itu, Mirah Sumirat, menjelaskan bahwa usulan tersebut disusun untuk merespons kondisi ekonomi yang memengaruhi daya beli pekerja. Harga kebutuhan sehari-hari menjadi pertimbangan langsung: tujuan kenaikan upah adalah membantu pekerja memenuhi kebutuhan hidup, bukan sekadar mengikuti rumus. Mirah menyebut angka 10 persen layak jika melihat kondisi pekerja, tetapi organisasinya memilih 7,5 persen untuk mencari keseimbangan dengan pelaku usaha. Aspirasi juga melakukan survei melalui jaringan di sejumlah kota besar, termasuk Semarang, Surabaya, beberapa wilayah Jawa, dan Jakarta. Cakupannya terbatas dan belum mewakili seluruh daerah, sehingga hasilnya berguna sebagai masukan, bukan potret lengkap nasional. Sikap 7,5 persen dengan demikian tampak sebagai kompromi yang tetap mengakui tekanan biaya hidup.
Keputusan masih menunggu aturan pemerintah
Kedua usulan tersebut belum mengikat pemerintah. Pembahasan resmi masih menunggu kepastian aturan pengupahan, dan penetapan UMP Sumatera Selatan direncanakan berlangsung pada akhir November 2026. Dewan Pengupahan Sumsel masih menanti arahan pemerintah pusat mengenai apakah penetapan akan memakai peraturan lama atau aturan baru. Aspirasi pun mengakui bahwa persentase yang diajukan dapat menghasilkan kenaikan nominal berbeda di tiap provinsi setelah diterapkan pada formula dan UMP setempat. Karena itu, menyebut 7–10 persen atau 7,5 persen sebagai besaran final akan menyesatkan. Perdebatan usulan kenaikan UMP baru akan bermakna setelah pemerintah menetapkan dasar penghitungan dan mempertimbangkan kondisi masing-masing daerah. Kesimpulannya, serikat telah menyodorkan tuntutan dengan alasan yang jelas, tetapi pekerja perlu menunggu keputusan resmi sebelum mengetahui besaran kenaikan upah minimum.
