Temukan minat Anda, bersama

Promo pilihan, ulasan jujur, dan cerita belanja dari mereka yang seminat dengan Anda — setiap hari di Kuybeli.

Temukan minat Anda, bersamaPromo pilihan, ulasan jujur, dan cerita belanja dari mereka yang seminat dengan Anda — setiap hari di Kuybeli.

Ekosistem Laut Harus Menjadi Pilar Aksi Iklim Global

Ekosistem Laut Harus Menjadi Pilar Aksi Iklim Global
Minat|Asia Tenggara

Laut bukan sekadar penerima dampak

Ekosistem laut adalah jaringan kehidupan pesisir dan perairan—termasuk mangrove, padang lamun, dan terumbu karang—yang menopang alam serta masyarakat sekaligus membantu menghadapi perubahan iklim. Karena itu, laut layak menjadi pilar solusi, bukan catatan tambahan dalam perundingan iklim. Pada 15 November 2026, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyuarakan pengakuan lebih kuat atas peran tersebut dalam Dialog Laut dan Perubahan Iklim di COP31, Antalya, Turki. Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Irwan Meilano menegaskan bahwa laut tidak boleh dipandang hanya sebagai ekosistem yang menerima dampak krisis iklim; perlindungan, adaptasi, dan mitigasi terukur juga harus menjadikannya bagian dari solusi.

Pesan ini penting karena kebijakan iklim masih kerap dipusatkan pada daratan dan energi. Pengarusutamaan laut berarti memasukkan ekosistem laut secara konsisten ke dalam keputusan, pendanaan, adaptasi, dan kerja sama internasional. Bukan sekadar menyebut laut dalam deklarasi, melainkan memastikan negara punya dukungan untuk menjalankan komitmen. Indonesia tepat menekan isu ini: melindungi dan memulihkan alam pesisir bukan hanya urusan konservasi, tetapi investasi jangka panjang bagi ketahanan iklim dan kesejahteraan masyarakat pesisir.

Tiga prioritas dan kepentingan masyarakat

Dalam agenda COP31, Indonesia membawa tiga prioritas: memperkuat hasil konferensi, menjaga keberlanjutan kerja sama kelautan di bawah Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC), serta mempercepat aksi iklim berbasis ekosistem laut. Intinya, keputusan COP31 seharusnya mengakui laut sebagai solusi dan menerjemahkan pengakuan itu ke dalam pilar aksi, terutama pendanaan dan adaptasi. Tanpa tindak lanjut semacam itu, diplomasi berisiko berhenti pada bahasa yang terdengar baik tetapi tak mengubah kemampuan negara melindungi pesisir.

Mangrove, padang lamun, dan terumbu karang berfungsi seperti infrastruktur alami: membantu menjaga ketahanan lingkungan, mendukung ketersediaan pangan, dan menopang mata pencaharian masyarakat pesisir. Bagi warga yang bergantung pada perikanan dan sumber daya pesisir, kesehatan ekosistem bukan isu abstrak. Kerusakannya dapat mengancam pangan dan penghidupan; pemulihannya memperkuat daya tahan komunitas. Maka, pengakuan global atas ekosistem laut juga menyangkut kehidupan jutaan orang, bukan semata target konservasi.

Komitmen perlu ditopang pelaksanaan

Indonesia telah memasukkan mangrove dan padang lamun dalam dokumen Second NDC, dengan komitmen merehabilitasi 600.000 hektare mangrove. Pemerintah juga memperkuat kerangka regulasi pendanaan karbon biru, termasuk melalui Peraturan Menteri mengenai Nilai Ekonomi Karbon di sektor kelautan. Langkah-langkah ini memberi pijakan nasional, tetapi target dan aturan saja tidak cukup. Aksi berbasis laut masih memerlukan dukungan internasional: akses lebih luas terhadap hibah, bantuan pengembangan proyek, pelacakan pendanaan kelautan yang lebih baik, serta peningkatan kapasitas agar potensi karbon biru menjadi program nyata.

Karena banyak komitmen kelautan bergantung pada dukungan dan sejumlah program dalam NDC baru memasuki tahap pelaksanaan setelah 2030, proses internasional perlu berorientasi pada implementasi, bukan menambah beban pelaporan. Indonesia mendukung peta jalan kelautan multiyears yang sejalan dengan Perjanjian Paris, bersifat sukarela, menghormati prioritas nasional, dan menggunakan data dasar serta kemajuan awal yang tersedia. Ini pendekatan yang masuk akal: kerja sama mesti membantu negara bergerak, bukan mengalihkan tenaga ke administrasi baru.

Laut harus hadir dalam keputusan iklim

Dorongan Indonesia di COP31 menegaskan bahwa solusi perubahan iklim tidak akan lengkap bila laut hanya diposisikan sebagai korban. Mangrove, lamun, dan terumbu karang perlu mendapat tempat setara dalam perencanaan mitigasi dan adaptasi, disertai pendanaan yang memungkinkan komitmen diwujudkan. Bagi negara kepulauan, taruhan kebijakan ini sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari: ketahanan pangan, ekonomi pesisir, dan masa depan masyarakat yang bergantung pada laut.

Ukuran keberhasilan agenda ini bukan banyaknya pernyataan tentang pentingnya laut, melainkan apakah keputusan COP31 memperkuat kerja sama, membuka dukungan yang dibutuhkan, dan mempercepat aksi yang dapat dijalankan. Pengarusutamaan ekosistem laut bukan tambahan bagi agenda iklim; ia bagian penting dari kebijakan yang melindungi alam sekaligus manusia. Karena itu, dorongan Indonesia patut dinilai dari tindak lanjutnya: laut harus menjadi pilar nyata aksi iklim global, bukan sekadar latar dalam perundingan.

Kuybeli memperoleh komisi saat Anda berbelanja melalui tautan kami, tanpa biaya tambahan untuk Anda. Artikel ini dibuat dengan AI dari sumber yang dipublikasikan dan data produk.

You May Also Like

Comments
Tulis sesuatu...
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berbagi pendapat!