Ketegangan Baru: Infrastruktur AI Berhadapan dengan Hak Atas Air
Konflik pusat data AI air di kawasan Jatiluhur adalah benturan langsung antara kebutuhan komputasi berdaya tinggi yang haus pendinginan dan kewajiban negara menjamin hak atas air bagi warga dan petani, sehingga ekspansi teknologi digital tidak lagi sekadar soal investasi, tetapi juga ujian apakah regulasi lingkungan sanggup menjaga keamanan air di wilayah padat penduduk dan pertanian produktif. Pusat data AI di Jatiluhur diresmikan gubernur pada 22 September dengan nilai investasi sekitar Rp3,5 triliun dan kapasitas awal 120 MW serta rencana pengembangan hingga 640 MW. Namun beberapa hari kemudian, pemerintah provinsi menghentikan sementara proyek BDx karena AMDAL dan PBG belum tuntas. Keputusan ini adalah sinyal tegas: laju teknologi tidak boleh mendahului kajian dampak lingkungan dan ketersediaan air bersih.
Jatiluhur Data Center: Antara Janji Lapangan Kerja dan Kekhawatiran Waduk
Secara ekonomi, Jatiluhur data center tampak menggoda: berdiri di atas 8.000 meter persegi sebagai bagian dari pengembangan 11 hektare, lima lantai, dengan proyeksi 2.000–3.000 pekerjaan baru. Di atas kertas, ini menjawab gelombang pemutusan hubungan kerja di wilayah tersebut. Namun lokasinya hanya sekitar 5 km dari Waduk Jatiluhur, yang menyuplai air irigasi untuk lebih dari 240.000 hektare sawah di Karawang, Subang, Bekasi, dan sekitarnya. Waduk yang sama juga penting bagi pasokan air warga Jakarta dan sekitarnya. Di titik ini, krisis air teknologi menjadi kekhawatiran nyata: apakah pusat data AI air akan menggeser prioritas, dari sawah dan kran rumah tangga ke rak server dan chip komputasi? Pertanyaannya bukan apakah investasi perlu, tetapi siapa yang pertama dikorbankan ketika debit turun.
Kebutuhan Air Raksasa dan Penjelasan Pemerintah: Menenangkan atau Mengaburkan?
Isu paling tajam adalah kebutuhan air untuk pendinginan perangkat AI. Fasilitas CGK4 dirancang memakai teknologi direct-to-chip liquid cooling untuk menangani kepadatan daya tinggi. Salah satu laporan menyebut desain dapat membutuhkan sekitar 18.000 meter kubik air per hari dan berpotensi berkembang hingga 36.000 meter kubik per hari; penjelasan resmi bahkan menyebut pengembangan berikutnya bisa mencapai 384 liter per detik atau sekitar 33.000 meter kubik per hari. Gubernur menegaskan air tidak diambil langsung dari waduk, melainkan melalui PDAM sebagai pelanggan komersial, dengan kebutuhan awal sekitar 6.000 meter kubik per hari. Pernyataan bahwa suplai air masyarakat dan pertanian tidak akan terganggu diulang dalam rapat bersama perusahaan dan pengelola air. Tapi di tengah iklim yang tidak menentu, klaim seperti itu terdengar seperti janji optimistis tanpa pagar regulasi yang cukup ketat.
Peran DPRD dan Regulasi: AMDAL Bukan Formalitas, PBG Bukan Stempel
DPRD Jabar menolak melihat proyek ini semata sebagai trofi investasi. Anggota Komisi V menyoroti dampak lingkungan AI, mulai dari penggunaan air, potensi bakteri dalam air buangan, kebisingan, hingga emisi karbon. Mereka menuntut pemerintah membuka ke publik plus-minus pusat data AI: manfaat ekonominya dan risiko ekologis yang menyertainya. Di sisi regulasi, pemerintah provinsi menghentikan sementara pembangunan karena dokumen AMDAL dan PBG belum selesai. Bagi DPRD, AMDAL adalah dokumen kunci untuk membaca potensi gangguan sebelum bangunan menjulang dan server menyala. Penghentian sementara ini bukan anti-teknologi; ini pengingat bahwa PBG dan AMDAL harus menjadi alat kontrol yang hidup, bukan sekadar syarat administratif yang dikejar setelah alat berat terlanjur bekerja. Regulasi lingkungan adalah satu-satunya rem di tengah percepatan infrastruktur AI.
Pelajaran dari Jatiluhur: Menata Ambisi AI di Era Krisis Air
Pusaran polemik Jatiluhur menunjukkan ketegangan yang lebih luas: ambisi membangun pusat data AI berkapasitas besar di wilayah padat penduduk dan pertanian produktif berhadapan dengan kebutuhan menjaga keberlanjutan air. Sorotan publik lahir dari kecemasan wajar: bagaimana dampak lingkungan AI dan kebutuhan air industri teknologi tinggi dipenuhi tanpa mengganggu kebutuhan masyarakat dan sektor pertanian? Pemerintah provinsi menyatakan mendukung investasi sambil memastikan tidak ada gangguan pada layanan publik dan ketersediaan air, tetapi kepercayaan warga tidak dibangun dari klaim, melainkan dari transparansi kajian dan keberanian menolak jika hitungannya merugikan hak atas air. Pelajarannya jelas: ekspansi pusat data AI air harus diawali dari pertanyaan etis, bukan dari brosur investasi. Jika teknologi ingin berumur panjang, ia harus berdamai dulu dengan waduk, sawah, dan kran di rumah-rumah sekitar.
