Mediasi menyerahkan keputusan kepada Pemkab
Sengketa batas wilayah adalah perselisihan mengenai penetapan garis administrasi antardaerah yang dapat berdampak pada kepastian pengelolaan wilayah dan akses warga terhadap layanan pemerintah. Di Tebo, polemik ini mencakup usulan tapal batas 1.739 hektare yang melibatkan Kelurahan Sungai Bengkal dan Desa Teluk Rendah Pasar (TRP).
Pada Senin malam, 26 Oktober 2026, unsur Topografi Kodam II/Sriwijaya memfasilitasi mediasi di aula Kantor Dinas PMD Tebo. Pemerintah Desa TRP, Pemerintah Kelurahan Sungai Bengkal, tokoh masyarakat, dan tokoh adat turut terlibat. Hasilnya, penyelesaian akhir sengketa batas Tebo diserahkan kepada Pemkab Tebo. Mediasi batas kelurahan ini meredakan kebuntuan, tetapi belum menyelesaikan pokok perselisihan. Kini tanggung jawab berada pada pemerintah kabupaten untuk mengambil keputusan yang transparan, berlandaskan dokumen, dan memperhitungkan dampak nyata bagi warga.
Akses layanan harus menjadi pertimbangan
Ketua RT 17 Simpang Semangko, Suparman, mengatakan warga selama ini merasa nyaman berada dalam administrasi Kelurahan Sungai Bengkal karena kantor lurah lebih dekat dan layanannya mudah dijangkau. Ia memperingatkan bahwa perubahan batas dapat memaksa warga menempuh perjalanan lebih jauh, menambah biaya perjalanan, dan menghadapi kesulitan mengurus administrasi. Kekhawatiran ini semestinya menjadi bagian penting dari penilaian, bukan dianggap urusan sampingan setelah garis peta ditentukan.
Pelayanan publik Tebo tidak boleh menjadi alat tawar-menawar dalam polemik administrasi. Apa pun keputusan batasnya, Pemkab perlu memastikan warga tetap dapat mengurus kebutuhan pemerintahan secara mudah selama proses berlangsung maupun sesudah keputusan ditetapkan. Menjaga kesinambungan layanan bukan berarti mengabaikan penataan wilayah; justru itu kewajiban minimum pemerintah ketika perubahan administrasi berpotensi membebani masyarakat.
Klaim lahan menuntut pemeriksaan dokumen
Suparman mempersoalkan usulan TRP karena, menurut pengetahuannya, tidak ada kebun atau lahan pribadi milik warga desa itu di area yang diajukan. Ia menyebut sebagian besar dari 1.739 hektare tersebut mencakup kebun warga Kelurahan Sungai Bengkal, banyak di antaranya telah memiliki Sertifikat Hak Milik. Klaim ini perlu diperiksa bersama dokumen dan keterangan para pemilik, bukan diperlakukan sebagai fakta final sebelum diverifikasi.
Warga meminta Pemkab menelaah riwayat administrasi dan dokumen terkait, termasuk SK Gubernur Jambi Nomor 501 Tahun 1988, Perbup Tebo Nomor 169 Tahun 2022, dokumen perizinan serta penyerahan lahan, kesepakatan batas dengan Desa Teluk Leban pada Mei 2026, dan sertifikat kebun yang disebut terbit sebelum 2022. Pemkab juga diminta berpegang pada Permendagri Nomor 45 Tahun 2016, bersikap terbuka, serta melibatkan pemilik lahan, tokoh masyarakat, dan tokoh adat.
Pemkab perlu menutup polemik dengan keputusan yang adil
Penyerahan perkara kepada Pemkab bukan izin untuk menunda. Sekretaris Daerah Tebo, Dr. Sindi, selaku Ketua Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa, belum memberikan tanggapan ketika dikonfirmasi mengenai polemik ini. Langkah berikutnya seharusnya jelas: periksa peta dan dokumen secara objektif, dengarkan pihak yang lahannya terdampak, lalu jelaskan dasar keputusan kepada masyarakat.
Sengketa ini bukan alasan untuk merenggangkan hubungan warga Sungai Bengkal dan TRP, melainkan ujian bagi pemerintah dalam menyelaraskan kepastian batas, hak atas tanah, dan kemudahan layanan. Kesimpulan akhirnya harus bertumpu pada bukti yang dapat diuji, bukan semata-mata pada garis koordinat atau kepentingan administratif. Pemkab Tebo perlu menuntaskan persoalan secara terbuka sambil memastikan pelayanan tidak terganggu. Itulah ukuran penyelesaian yang adil bagi kedua wilayah.






