Temukan minat Anda, bersama

Promo pilihan, ulasan jujur, dan cerita belanja dari mereka yang seminat dengan Anda — setiap hari di Kuybeli.

Temukan minat Anda, bersamaPromo pilihan, ulasan jujur, dan cerita belanja dari mereka yang seminat dengan Anda — setiap hari di Kuybeli.

DPRD Maluku Telusuri Sengketa Lahan 647 Hektare di Laimu

DPRD Maluku Telusuri Sengketa Lahan 647 Hektare di Laimu
Minat|Asia Tenggara

Sengketa belum selesai di atas kertas

Sengketa lahan Laimu adalah perselisihan mengenai status kepemilikan dan batas sebidang tanah seluas 647 hektare di Negeri Laimu, Kabupaten Maluku Tengah, yang juga disebut menjadi objek sita jaminan pengadilan. Ketidakjelasan itu membuat pemeriksaan dokumen dan lokasi lebih penting daripada kesimpulan tergesa-gesa. Komisi I DPRD Maluku telah menggelar rapat dengar pendapat pada Rabu, 11 November 2026, dengan Direksi CV Batu Seram Jaya, kuasa hukum, Raja Negeri Laimu, serta perwakilan BPN provinsi dan kabupaten. Rapat tersebut belum menghasilkan keputusan, sebab keterangan tentang kepemilikan masih berbeda. Dalam perkara yang berkaitan dengan tuntutan ganti rugi masyarakat terhadap kelompok usaha PT Djayanti Group melalui PT Maluku Dinamika Semen, lahan 647 hektare disebut telah menjadi jaminan pemenuhan kewajiban. Karena itu, langkah DPRD menelusuri dasar hukum dan batas tanah patut dipandang sebagai pemeriksaan awal, bukan penetapan pemilik.

DPRD Maluku Telusuri Sengketa Lahan 647 Hektare di Laimu

Klaim berbeda menuntut bukti yang terukur

Persoalan utamanya bukan sekadar siapa yang mengaku memiliki tanah, melainkan apakah klaim itu cocok dengan riwayat, dokumen, peta batas, dan putusan pengadilan. Raja Negeri Laimu menyebut lahan tersebut sebagai tanah negeri, sedangkan kuasa hukum kaum menyatakan tanah itu milik kaum. Perbedaan ini membuat inspeksi lapangan tidak boleh berdiri sendiri: penanda batas di lokasi harus dicocokkan dengan dokumen yang sah dan objek sita yang dimaksud dalam perkara. Komisi I juga tengah menelusuri informasi dugaan penyewaan lahan berstatus sita jaminan kepada CV Batu Seram Jaya. Namun, informasi tersebut belum menjadi kesimpulan tentang pelanggaran. Menyebut status sitaan tanpa lebih dulu memastikan luas dan letak objeknya berisiko mengaburkan persoalan. DPRD Maluku sebaiknya memastikan setiap pihak merujuk pada objek yang sama sebelum menyusun rekomendasi.

Pemeriksaan lapangan harus bertumpu pada putusan

Komisi I berencana meninjau lokasi bersama Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah dan BPN, serta menelusuri dokumen kepemilikan, riwayat tanah, dan putusan yang menjadi dasar sita PN Masohi. Ketua Komisi I Solihin Buton juga menyatakan pihaknya akan menyurati pengadilan sebelum pemeriksaan lapangan dilakukan. Urutan ini masuk akal: pengadilan perlu menjelaskan objek yang disita, lalu BPN dan pemerintah daerah dapat membantu mencocokkan batasnya di lapangan. Nilai tuntutan ganti rugi disebut mencapai puluhan miliar rupiah, tetapi besarnya kewajiban tidak dengan sendirinya menjawab siapa pemilik lahan atau bagian mana yang masuk dalam sita. Hasil peninjauan semestinya berupa temuan yang dapat ditelusuri—dokumen yang diperiksa, batas yang dipetakan, dan kaitannya dengan putusan—agar rekomendasi tidak sekadar mengulang klaim yang bersilang.

Kejelasan lebih penting daripada kepastian prematur

Sengketa ini tidak akan tuntas hanya dengan kunjungan bersama atau pernyataan dari salah satu pihak. Peninjauan perlu menghasilkan pencocokan yang transparan antara dokumen, batas fisik, dan objek hukum dalam putusan; jika ketiganya belum selaras, DPRD harus menyampaikan apa yang masih belum terbukti. Sikap hati-hati bukan alasan untuk membiarkan status lahan menggantung, melainkan cara mencegah rekomendasi yang keliru terhadap tanah yang disebut telah disita sebagai jaminan. Langkah berikutnya—menyurati pengadilan, menelaah berkas, lalu turun bersama pemerintah daerah dan BPN—memberi jalur pemeriksaan yang masuk akal. Kesimpulannya, DPRD Maluku perlu memastikan lebih dahulu di mana tepatnya 647 hektare itu dan dasar klaim setiap pihak. Hanya setelah itu status kepemilikan serta pengelolaan lahan dapat dibahas dengan pijakan yang lebih jelas.

Kuybeli memperoleh komisi saat Anda berbelanja melalui tautan kami, tanpa biaya tambahan untuk Anda.

You May Also Like

Comments
Tulis sesuatu...
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berbagi pendapat!