Usulan yang lebih dari sekadar tempat makan
Halal Street Depok adalah usulan kawasan kuliner yang menjual makanan halal dengan melibatkan UMKM dan dirancang untuk berkembang dari kegiatan mingguan menjadi tujuan yang beroperasi lebih sering. Gagasan ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, saat menghadiri Piloting 1.001 Pasar Rakyat bersama Car Free Day di Jalan Margonda, Minggu (1/11/2026). Nilai penting usulan ini bukan pada nama atau keramaian sesaat, melainkan pada peluang mempertemukan pedagang, konsumen, dan ruang publik dalam satu kawasan yang konsisten. Namun, menyebutnya sebagai ekosistem halal yang lebih luas masih merupakan harapan, bukan hasil yang sudah terbukti. Keberhasilan perlu dinilai dari manfaat nyata bagi pedagang dan mutu produk, bukan hanya banyaknya pengunjung.
Cak Imin mengambil inspirasi dari Muslim Street di Tiongkok, yang disebut bermula sebagai kegiatan mingguan dan kemudian beroperasi setiap hari karena diminati. Ia optimistis Depok memiliki pasar potensial berkat jumlah penduduk yang besar serta keberadaan perguruan tinggi dan mahasiswa. Optimisme itu layak diuji melalui perencanaan: pemerintah kota diminta mencari fasilitas yang dapat digunakan sebagai lokasi pengembangan. Tanpa tempat yang sesuai dan dukungan operasional, gagasan kawasan kuliner berkelanjutan mudah berhenti sebagai wacana.
Peluang UMKM bergantung pada mutu
Bagi UMKM Depok, kawasan terpusat berpotensi membuka akses ke konsumen yang lebih luas. Namun, bertambahnya lapak saja tidak otomatis membuat usaha naik kelas. Dalam kunjungan yang sama, Muhaimin mendorong peningkatan kualitas dan daya saing produk melalui dukungan program 1.001 Pasar Rakyat. Pesan itu sebaiknya menjadi tolok ukur bagi pengembangan Halal Street: pedagang perlu memperoleh ruang untuk berjualan sekaligus dorongan memperbaiki produk.
Ia juga meminta penjual menjaga mutu dan kebersihan makanan serta minuman, mencantumkan komposisi bahan, dan mengurangi gula berlebihan. Langkah-langkah ini penting bagi konsumen yang ingin mengetahui apa yang mereka makan, sekaligus dapat membantu membangun kepercayaan terhadap para pelaku usaha. Karena itu, label halal saja tidak cukup untuk membedakan kawasan ini. Informasi bahan yang jelas, kebersihan yang terjaga, dan pilihan yang lebih sehat perlu menjadi kebiasaan, bukan sekadar syarat promosi.
Dari wacana ke kawasan yang berfungsi
Muhaimin memperkirakan kawasan tersebut berpotensi menarik pembeli lebih dari sekali seminggu, bahkan sepanjang waktu. Itu merupakan keyakinan, bukan jaminan permintaan. Pemerintah Kota Depok perlu menguji lokasi, pola kunjungan, dan kesiapan pedagang sebelum menetapkan bentuk operasional. Pendekatan bertahap akan lebih berguna daripada mengejar klaim kawasan yang langsung ramai: mulai dengan fasilitas yang memadai, lalu ukur apakah transaksi dan manfaatnya benar-benar menjangkau UMKM.
Ukuran keberhasilan akhirnya adalah apakah pedagang lokal mampu mempertahankan mutu, memperoleh pelanggan berulang, dan mengembangkan usahanya, sementara warga mendapat pilihan makanan yang informasinya jelas. Halal Street Depok berpeluang menjadi penggerak UMKM sekaligus kawasan kuliner yang punya identitas kuat, tetapi peluang itu menuntut kerja bersama pemerintah dan pelaku usaha. Kesimpulannya, usulan ini patut ditindaklanjuti—dengan fasilitas yang tepat dan standar produk yang nyata—agar tidak berhenti sebagai gagasan menarik.
