Jakarta yang Terbuka: Saat Pagar Tinggi Mulai Dipertanyakan
Kebijakan penertiban pagar tinggi di pusat perbelanjaan Jakarta adalah langkah pemerintah daerah untuk mengurangi kesan kota yang terkepung tembok demi menegaskan bahwa ruang urban tetap aman, nyaman, dan terbuka, sekaligus menguji ulang batas antara kebutuhan keamanan investasi dan keinginan menghadirkan estetika kota urban yang lebih ramah bagi publik. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meminta pengelola pusat perbelanjaan, gedung perkantoran, dan berbagai fasilitas umum membongkar pagar-pagar pembatas tinggi yang belakangan dipasang mengelilingi kawasan mereka. Permintaan itu disampaikan saat ia meninjau kawasan Blok M Hub, Jakarta Selatan, pada Jumat, 31 Juli 2026. Di sini, garis konflik terlihat jelas: pemilik aset merasa perlu membuat barikade, sementara pemerintah ingin menampilkan Jakarta sebagai kota yang aman tanpa simbol ketakutan di setiap sudut.
Alasan Gubernur: Keamanan Boleh Waspada, Bukan Menakutkan
Inti sikap Pramono sederhana: pagar tinggi mal Jakarta dianggap berlebihan dan mengganggu rasa aman publik, bukan memperkuatnya. Menurutnya, keberadaan pagar tinggi mengurangi kenyamanan ruang publik dan tidak mencerminkan kondisi kota yang saat ini berada dalam situasi aman. Pengalaman Agustus 2025, ketika sejumlah aksi demonstrasi berlangsung di beberapa titik, memang menanam memori ketegangan pada pengelola pusat perbelanjaan Jakarta. Namun Pramono menilai kekhawatiran itu kini kebablasan, apalagi ia menegaskan situasi saat ini berbeda dengan tahun lalu dan pemerintah bersama aparat keamanan terus melakukan pemantauan. Sikap ini tegas: ia tidak melarang pagar secara hukum, tetapi menyebut pembuatan pagar yang berlebihan mengganggu kenyamanan masyarakat. Dalam bahasa politik kota, pagar tinggi adalah metafora ketidakpercayaan terhadap kemampuan negara menjaga keamanan.
Dilema Pemilik Modal: Keamanan Investasi vs Estetika Kota Urban
Di sisi lain, pagar tinggi mal Jakarta lahir dari logika kebijakan keamanan investasi: jika aset terlindungi secara fisik, risiko kerugian ketika terjadi kericuhan terasa lebih terkendali. Pengelola mal dan gedung perkantoran memasang pagar pembatas tambahan sebagai respon terhadap potensi gangguan keamanan, terutama pasca demonstrasi yang terjadi pada Agustus 2025. Namun pendekatan yang fokus pada pagar ini berbenturan dengan gagasan estetika kota urban yang diusung pemerintah, yaitu ruang terbuka, hijau, dan saling terhubung. Pramono secara eksplisit menyatakan ia berkeinginan agar kota aman bagi masyarakat dan pelaku usaha, tanpa harus memasang pagar yang berlebihan. Ketika pusat perbelanjaan Jakarta memilih tembok tinggi, mereka mengirim pesan: “aset kami utama, kota nomor dua”. Kebijakan gubernur berupaya membalik pesan itu menjadi: “kota yang nyaman adalah perlindungan jangka panjang bagi investasi”.
Langkah Konkret: Bongkar Pagar, Perkuat Keamanan dan Ruang Hijau
Pramono tidak berhenti pada kritik; ia menjanjikan langkah konkret. Pemerintah daerah akan meminta pengelola gedung mengembalikan kondisi kawasan seperti semula dengan melepas pagar pembatas yang dipasang sementara. Ia menambahkan bahwa pada saatnya, pagar-pagar itu akan diminta dilepas kembali. Meski mengakui tidak ada landasan hukum larangan pendirian pagar untuk pusat perbelanjaan, ia menyatakan akan segera mengoordinasikan upaya penertiban agar kota tidak tampak sedang “tidak baik-baik saja”. Sebagai alternatif, Pramono mendorong penanaman pohon dan kawasan yang lebih hijau, bahkan menyebut antarsisi yang bersebelahan lebih baik dibuka agar ruang publik mengalir tanpa terputus. Di sini, kebijakan keamanan investasi digeser dari pendekatan tembok ke pendekatan kehadiran negara: keamanan dijaga lewat koordinasi aparat, bukan pagar tinggi yang memblokir pandangan.
Menuju Citra Kota Terbuka: Pagar Tinggi Bukan Jawaban
Yang sedang dipertaruhkan bukan hanya pagar, melainkan narasi kota. Pramono jelas menolak Jakarta dipersepsikan sebagai kota yang perlu bersembunyi di balik barikade, apalagi menjelang momen penting pada Agustus ketika dinamika politik dan sosial biasanya menghangat. Ia menyampaikan keyakinannya bahwa dinamika yang pernah terjadi pada Agustus tahun lalu tidak akan terulang, dan karena itu pagar tinggi bukan jawaban. Dari perspektif citra kota, pusat perbelanjaan Jakarta mestinya menjadi etalase keterbukaan, bukan benteng yang mencurigai warganya sendiri. Kota modern adalah kota yang berani menghilangkan tembok fisik karena yakin pada sistem keamanan sosial dan institusionalnya. Kesimpulannya, jika pemerintah mampu membuktikan bahwa koordinasi keamanan berjalan efektif, pelaku usaha seharusnya bersedia menurunkan pagar dan ikut merawat estetika kota urban yang lebih manusiawi. Tanpa keberanian itu, Jakarta akan tampak aman di atas kertas, tetapi tetap terasa tegang di mata warganya.
