Ketimpangan Pembangunan Jalan: Masalah Utama, Bukan Sekadar Detail Anggaran
Ketimpangan pembangunan infrastruktur jalan daerah adalah kondisi ketika konektivitas wilayah, terutama di pedalaman, tertinggal jauh dibanding pusat kota, akibat keterbatasan transfer dana pusat, APBD daerah yang sempit, dan prioritas belanja yang belum sepenuhnya menyasar pemerataan layanan publik. Dalam konteks ini, jalan rusak, ruas yang masih berupa tanah, dan jembatan yang minim bukan sekadar pemandangan biasa, melainkan pengingat bahwa desain fiskal dan kebijakan pembangunan selama ini lebih memanjakan kawasan urban daripada pedalaman. Ketua DPRD menegaskan kebutuhan pembangunan jalan masih sangat besar karena banyak ruas rusak dan belum tertangani optimal hingga masih berupa jalan tanah. Jika infrastruktur jalan daerah dibiarkan tertinggal, masyarakat pedalaman akan terus menanggung ongkos logistik mahal, akses pendidikan dan kesehatan yang terbatas, serta peluang ekonomi yang menyusut.
Defisit Transfer Dana Pusat: Ruang Fiskal Daerah yang Disandera
Masalah konektivitas wilayah tidak bisa dilepaskan dari defisit transfer dana pusat. Kekurangan pembayaran transfer kepada pemerintah provinsi telah menembus lebih dari Rp1 triliun. Angka ini bukan statistik dingin; ia adalah ruang fiskal yang disandera, mengurangi kemampuan daerah membiayai infrastruktur jalan, pelayanan publik, dan kebutuhan dasar lain. Ketua DPRD mengungkapkan besarnya kurang bayar tersebut sekaligus mendesak agar kewajiban pemerintah pusat diselesaikan pada Tahun Anggaran 2027. Pelunasan ini dipandang krusial karena dana transfer memiliki posisi penting ketika Pendapatan Asli Daerah belum mampu menutup seluruh kebutuhan pemerintahan dan pembangunan infrastruktur. Tanpa kepastian penerimaan, program perbaikan infrastruktur jalan daerah mudah terjebak pada janji, bukan realisasi. Di sini terlihat jelas bahwa arsitektur fiskal nasional masih gagal menjamin hak daerah atas dana yang seharusnya sudah masuk ke kas mereka.
Pembangunan Terpusat di Kota: Pedalaman Dipaksa Bertahan di Jalan Tanah
Ketika kota tumbuh dengan jalan beraspal dan jembatan kokoh, pedalaman masih berkutat dengan akses terbatas. Anggota Komisi IV DPRD menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur dari pesatnya perkembangan kota-kota besar. Pembangunan pedalaman menuntut keberanian memindahkan fokus dari ikon urban ke infrastruktur dasar di kampung dan desa terpencil. Pemerintah perlu memastikan masyarakat di wilayah pedalaman memperoleh akses infrastruktur dan layanan publik secara setara. Peningkatan konektivitas jalan menjadi salah satu faktor penting karena akses transportasi yang baik dapat memperlancar distribusi barang dan jasa, menekan biaya logistik, serta membuka peluang investasi baru. Jalan yang memadai juga berperan besar terhadap pemerataan pembangunan di wilayah pedalaman. Tanpa konektivitas wilayah yang adil, jargon "pemerataan" hanya berhenti di spanduk, sementara warga pedalaman terus menempuh perjalanan berjam-jam di jalan tanah untuk menuju sekolah, puskesmas, dan pusat ekonomi.
APBD Daerah dan Skala Prioritas: Antara Konektivitas dan Penguatan Ekonomi
Di tingkat daerah, kerap muncul ilusi bahwa cukup mengandalkan APBD daerah untuk menambal semua kekurangan. Faktanya, kemampuan Pendapatan Asli Daerah masih terbatas karena anggaran juga harus digunakan untuk membiayai belanja pegawai serta berbagai kebutuhan pemerintahan lainnya. Anggota Komisi III DPRD mengingatkan pentingnya skala prioritas yang jelas dalam APBD 2027, terutama untuk peningkatan konektivitas antardaerah dan program yang memperkuat perekonomian masyarakat. Infrastruktur jalan dan jembatan adalah akses utama masyarakat menuju fasilitas pendidikan, kesehatan, serta pusat kegiatan ekonomi. Di sisi lain, sektor pertanian dan perkebunan rakyat yang banyak berlokasi di pedalaman membutuhkan jalan yang layak agar hasil produksi bisa bergerak. DPRD menyatakan akan mengawal kebijakan belanja daerah supaya pembangunan fisik merata dan manfaat APBD dapat dirasakan masyarakat luas hingga pelosok. Tanpa disiplin prioritas semacam ini, APBD akan habis untuk rutin, bukan untuk perubahan.
Apa yang Harus Diubah: Dari Desakan ke Reformasi Fiskal Nyata
Desakan DPRD agar kebijakan transfer 2027 memberikan ruang fiskal lebih luas sebenarnya adalah kritik halus terhadap pola pembangunan yang terlalu berpusat di kota. Pelunasan kurang bayar transfer dan peningkatan alokasi dana adalah langkah minimal, bukan tujuan akhir. Yang dibutuhkan adalah reformasi fiskal yang mengakui kontribusi sumber daya alam daerah terhadap penerimaan negara, lalu mengembalikannya dalam bentuk dukungan pembiayaan yang seimbang untuk infrastruktur jalan daerah. Program pembangunan mesti disusun berdasarkan kebutuhan dan kondisi masing-masing wilayah, bukan sekadar mengikuti pola baku yang menguntungkan kawasan yang sudah maju. Tanpa keberanian memindahkan porsi belanja ke pembangunan pedalaman, konektivitas wilayah akan terus timpang. Kesimpulannya, ketertinggalan infrastruktur tidak disebabkan oleh ketiadaan uang semata, tetapi oleh pilihan politik anggaran. Selama pilihan itu tidak berubah, jalan tanah di pedalaman akan tetap menjadi simbol ketidakadilan fiskal.
