Pelabuhan yang dibangun pusat harus memberi manfaat daerah
Pengelolaan pelabuhan adalah penentuan pihak yang bertanggung jawab mengoperasikan fasilitas, merawat layanan, dan memastikan infrastruktur memberi manfaat bagi masyarakat serta daerah. Karena itu, pelimpahan kewenangan bukan sekadar urusan administrasi, melainkan pilihan tentang siapa yang dapat menghubungkan aset transportasi dengan kebutuhan ekonomi setempat. Anggota Komisi V DPR RI Hamka Baco Kady meminta pemerintah pusat menyerahkan kewenangan pengelolaan pelabuhan Bali kepada Pemerintah Provinsi Bali. Ia menyampaikan desakan itu setelah kunjungan kerja Komisi V ke Bali pada Kamis, 5 November 2026. Menurut Hamka, Kementerian Perhubungan telah membantu pembangunan pelabuhan tersebut sejak masa jabatannya pada periode 2019–2024. Namun, kewenangan operasional belum beralih. Ketimpangan antara pembangunan dan pengelolaan ini patut dibereskan: infrastruktur publik tidak cukup hanya selesai dibangun; manfaatnya harus terasa dalam layanan dan kapasitas daerah.

Pelimpahan perlu jelas, bukan sekadar janji
Hamka menilai pengelolaan pelabuhan yang belum diserahkan menghambat peluang fasilitas itu untuk mendukung pendapatan asli daerah. Ia meminta kewenangan pemerintah daerah diberikan melalui proses yang sesuai aturan, dan menyatakan persoalan ini akan dibawa kepada Kementerian Perhubungan untuk ditindaklanjuti. Sikap itu tepat, tetapi tuntutan pelimpahan seharusnya diikuti kejelasan tentang tanggung jawab, standar layanan, pemeliharaan, dan pengawasan. Tanpa pembagian tugas yang tegas, perubahan pengelola berisiko hanya memindahkan birokrasi, bukan memperbaiki pelayanan. Bagi warga dan pengguna pelabuhan, ukuran keberhasilan bukan siapa yang memegang kewenangan di atas kertas. Yang penting ialah layanan berjalan baik, fasilitas terawat, dan keputusan operasional lebih tanggap terhadap kebutuhan daerah. Pemerintah pusat dan Pemprov Bali perlu menjadikan transisi sebagai kesempatan untuk menetapkan tujuan terukur, bukan sekadar perebutan kendali.
Bandara Bali Utara menambah tekanan pada kebijakan transportasi
Sorotan terhadap pelabuhan muncul bersamaan dengan desakan agar rencana bandara Bali Utara mendapat kepastian. Hamka menilai kapasitas Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai yang terbatas membuat alternatif bandara baru perlu ditindaklanjuti, dengan kolaborasi antara Kementerian Perhubungan dan Gubernur Bali. Gagasan itu juga berkaitan dengan pemerataan: akses wisatawan yang terkonsentrasi di selatan dinilai tidak cukup untuk mendorong manfaat ekonomi tersebar ke wilayah lain. Dua isu ini memperlihatkan masalah yang sama dalam kebijakan transportasi: pembangunan dan pengelolaan perlu dirancang sebagai satu kesatuan. Bandara baru tak akan menyelesaikan ketimpangan jika akses pendukung dan pembagian manfaat tidak ikut dipikirkan. Menjelang libur Natal dan Tahun Baru, Hamka juga meminta para pemangku kepentingan menyiapkan mitigasi lonjakan penumpang demi mencegah penumpukan dan risiko keselamatan.
Kepastian kewenangan menentukan manfaat infrastruktur
Desakan DPR sebaiknya dibaca sebagai tuntutan atas konsistensi: bila daerah diharapkan ikut mengembangkan layanan dan ekonomi lokal, daerah juga perlu memperoleh peran yang jelas dalam mengelola infrastruktur yang berada dalam tanggung jawabnya. Namun pelimpahan bukan jalan pintas untuk mengabaikan ketentuan penyerahan aset. Hamka sendiri menekankan bahwa proses pengalihan harus mengikuti peraturan yang berlaku. Kementerian Perhubungan perlu merespons dengan jadwal dan tahapan yang transparan, sementara Pemprov Bali perlu menunjukkan kesiapan mengelola layanan secara akuntabel. Kepastian itu juga penting bagi pembahasan bandara di utara: wacana pembangunan harus bergerak menuju keputusan dan koordinasi yang nyata, bukan terus berputar sebagai janji. Pada akhirnya, ukuran kebijakan transportasi bukan banyaknya proyek yang diumumkan, melainkan apakah pelabuhan dan bandara memberi layanan aman, merata, dan berguna bagi masyarakat.






