Kekeringan Bukan Sekadar Musim Kering, Tapi Ujian Manajemen Air
Irigasi sawah kekeringan adalah rangkaian kebijakan, infrastruktur air pertanian, dan pola pengelolaan air yang dirancang khusus agar lahan pertanian tetap mendapat pasokan air cukup selama musim kemarau berkepanjangan maupun periode kekurangan air, sehingga produksi pangan tidak jatuh dan petani masih bisa memanen tanaman mereka meski sumber air menurun drastis. Di Jawa, kekeringan tahun ini menguji seberapa serius pemerintah daerah menjadikan manajemen air musim kemarau sebagai prioritas nyata, bukan slogan. Langkah di Lamongan dan Jepara menunjukkan perbedaan penting: daerah yang menganggap air sebagai fondasi pembangunan berkelanjutan menginvestasikan waktu, anggaran, dan tenaga pada sistem yang sanggup merespon darurat sekaligus membangun ketahanan jangka panjang. Pertanyaannya, apakah pola ini akan diikuti daerah lain sebelum gagal panen menjadi norma baru?
Lamongan: Irigasi Darurat yang Pelan-pelan Berubah Jadi Ketahanan
Di Lamongan, Kementerian Pekerjaan Umum memilih tidak menyerah pada peta kekeringan, tetapi memaksa jaringan irigasi bekerja lebih keras. Hingga 24 September, layanan air melalui sistem irigasi dan areal tadah hujan mencakup sekitar 3.450 hektare sawah yang terancam kekurangan air. Ini bukan sekadar menyalakan pompa: Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo mengoptimalkan sumber air, mengoperasikan pompa, mendistribusikan air ke lahan terdampak, dan menormalisasi serta melebarkan alur sungai agar aliran lebih lancar. Di Kecamatan Sugio, 93 dari 94 hektare lahan yang membutuhkan air sudah terlayani, sementara 1 hektare masih dipasok bertahap agar tetap bisa dipanen. Bahkan distribusi langsung 18.000 liter air ke Dusun Lawangan untuk 0,13 hektare sawah menunjukkan pendekatan yang sangat operasional dan spesifik, bukan kebijakan makro yang jauh dari petani.
Yang menarik, irigasi sawah kekeringan di Lamongan diatur dengan jadwal giliran pelayanan air untuk mengoptimalkan pasokan dan memastikan layanan menjangkau lahan secara lebih merata. Ini bentuk manajemen air musim kemarau yang realistis: mengakui air sebagai sumber terbatas, lalu mengaturnya secara terukur. Pelebaran dan normalisasi alur Sungai Deket yang sudah mencapai 2,1 kilometer dari rencana 4 kilometer memperlihatkan bahwa respon darurat disandingkan dengan perbaikan struktur jangka panjang. Saat pompa menambah debit dari Bengawan Solo ke Sungai Blawi demi melayani 3.356 hektare sawah di beberapa kecamatan, sebenarnya pemerintah sedang membangun infrastruktur air pertanian yang lebih fleksibel terhadap guncangan iklim. Di tengah dunia yang penuh ketidakpastian, pernyataan menteri bahwa "air menjadi fondasi yang sangat penting bagi pembangunan berkelanjutan" terasa bukan retorika, melainkan ringkasan strategi.
Jepara: Sumur Dalam dan Embung sebagai Pertahanan Berlapis
Berbeda dengan Lamongan yang fokus pada optimalisasi jaringan sungai dan irigasi, Jepara memilih memperbanyak sumber air di dekat lahan. Ancaman kekeringan di sana memicu serangkaian langkah: pembenahan saluran irigasi, pembangunan bendung dan embung, hingga pembuatan sumur dalam di sejumlah wilayah. Ini jelas bukan pendekatan reaktif; pemerintah kabupaten mengakui bahwa sekitar 30 persen dari total 21 ribu hektare Lahan Baku Sawah masih ditanami padi pada musim tanam ketiga, sehingga kebutuhan pengelolaan air menjadi semakin mendesak. DKPP Jepara tahun ini membangun 30 titik sumur dalam untuk mendukung kebutuhan air pertanian. Tiga di antaranya menggunakan tenaga surya untuk menggerakkan pompa, pilihan yang cerdas ketika listrik menjadi kendala di lokasi yang dinilai strategis bagi sektor pertanian.
Jepara juga memperkuat infrastruktur air pertanian lewat embung, seperti Embung Belik Gesing di Desa Bringin dengan kapasitas sekitar 500 meter kubik yang mengairi kurang lebih 11 hektare lahan. Keberadaan embung ini langsung dirasakan Kelompok Tani Ngudi Karaharjan 1 yang menanam padi, jagung, hingga kacang; debit air menjadi lebih terjamin sehingga risiko puso menurun. Namun pemerintah tidak menutup mata: embung bisa menurun debitnya bahkan mengering ketika kemarau panjang. Di sinilah pendekatan berlapis terlihat: tidak mengandalkan satu jenis infrastruktur, melainkan mengembangkan sumber air alternatif dan membuka peluang fasilitasi pembangunan embung baru di wilayah yang punya potensi sumber air. Pendampingan intensif bersama penyuluh dan kelompok petani tentang efisiensi penggunaan air serta penyesuaian pola tanam menunjukkan bahwa manajemen air musim kemarau bukan hanya urusan beton dan pompa, tapi juga perubahan perilaku.
Pelajaran Kebijakan: Dari Darurat ke Desain Ulang Sistem Pertanian
Dua contoh ini memberi pesan yang tegas: daerah yang tetap bisa mengairi sawah di tengah kekeringan adalah daerah yang menjadikan air sebagai isu tata kelola, bukan sekadar proyek fisik. Lamongan mengajarkan pentingnya sistem irigasi sawah kekeringan yang fleksibel, dengan jadwal giliran dan pemompaan antar sungai untuk memaksimalkan air yang ada. Jepara menegaskan nilai sumur dalam dan embung sebagai penyangga ketika aliran permukaan tidak bisa diandalkan lagi. Keduanya sama-sama memadukan investasi jangka panjang—normalisasi sungai, bendung, embung—dengan mekanisme respon cepat seperti distribusi air langsung dan pendampingan intensif kepada petani.
Namun ada tantangan yang tak boleh diabaikan. Pertama, ketergantungan pada proyek fisik tanpa perawatan berkala akan membuat infrastruktur air pertanian rapuh di musim berikutnya. Kedua, tanpa data lahan dan kebutuhan air yang akurat, jadwal giliran dan kapasitas embung bisa salah kalkulasi, berujung konflik antarpetani. Ketiga, jika pola tanam tidak disesuaikan dengan skenario air musim kemarau, sumur dalam dan embung hanya akan menjadi penunda gagal panen, bukan pencegahnya. Respons yang "cepat, terukur, dan terpadu" seperti yang diungkapkan Menteri PU harus diterjemahkan sebagai komitmen berkelanjutan, bukan slogan saat krisis muncul.
Kesimpulan: Menjadikan Air sebagai Strategi Pangan, Bukan Variabel Cuaca
Jika kekeringan terus dianggap musibah alam semata, petani akan tetap menjadi korban pertama setiap musim kemarau. Lamongan dan Jepara menunjukkan jalur lain: menjadikan air sebagai inti strategi produksi pangan, dengan manajemen air musim kemarau yang detail, investasi infrastruktur yang mengarah pada ketahanan, dan kebijakan yang berani merombak cara kita mengairi sawah. Di Lamongan, alur sungai diperbaiki dan air dibagi bergiliran; di Jepara, sumur dalam dan embung dibangun untuk menambah cadangan air di dekat lahan. Keduanya berupaya menekan risiko puso, menjaga lahan tetap produktif, dan memberi ruang bagi petani untuk merencanakan tanam tanpa menggantungkan nasib sepenuhnya pada langit. Jika pola ini diadopsi luas, kekeringan masih akan datang, tetapi tidak otomatis berarti krisis pangan.
