Irigasi sebagai Benteng Pertama Menghadapi Krisis Kekeringan Sawah
Irigasi pertanian daerah adalah serangkaian infrastruktur dan pengelolaan air, mulai dari pompa air pertanian hingga jaringan irigasi permukaan dan infrastruktur air tanah, yang dirancang untuk menjamin pasokan air ke lahan usaha tani agar produktivitas dan panen tetap terjaga meski menghadapi krisis kekeringan sawah berkepanjangan. Di tengah kemarau panjang dan fenomena El Niño, irigasi bukan lagi soal saluran dan pintu air, tetapi soal bagaimana pemerintah daerah mengantisipasi darurat iklim dengan keputusan cepat dan investasi yang tepat sasaran. Dari Pati sampai Jambi, pola yang muncul jelas: wilayah yang serius memperbaiki dan memperluas irigasi cenderung lebih siap menyelamatkan panen dibanding daerah yang masih menunggu hujan. Pertanyaannya, apakah respons yang ada sudah cukup visioner, atau baru sekadar pemadam kebakaran musim ini?
Pati dan Jambi: Respons Darurat yang Menunjukkan Kekuatan dan Keterbatasan Pompa
Di Pati, pemerintah kabupaten mengalokasikan Rp 250 juta dari dana Bantuan Tak Terduga dan dukungan CSR untuk menangani kekeringan yang semakin meluas di lahan pertanian. Langkah ini diambil saat zona kekeringan berat sudah melanda belasan desa di Jakenan dan Gabus, dan lahan yang terdampak mencapai sekitar 1.700 hektare. Pendekatan Pati berkarakter darurat: menggelontorkan anggaran, menarik bantuan Balai wilayah sungai, lalu menyiapkan kemungkinan penambahan dana jika kekeringan berlanjut. Pola serupa tampak di Muaro Jambi, di mana Balai wilayah sungai melakukan pemompaan dan penyaluran air ke sawah seluas kurang lebih 5 hektare di Desa Sungai Terap untuk mengurangi risiko gagal panen. Air dari sumber terdekat dipompa dengan mesin dan disalurkan melalui selang ke petak-petak sawah, sementara petugas dan petani mengatur distribusinya. "Kami melakukan pemompaan sebagai langkah penanganan darurat untuk membantu mempertahankan tanaman padi masyarakat," tegas kepala balai yang memimpin operasi ini. Langkah darurat ini penting, tetapi jika terus diulang tanpa diikuti pembangunan jaringan irigasi pertanian daerah yang permanen, petani akan selalu hidup di tepi krisis.
Papua Barat Daya dan Jambi: Infrastruktur Air Tanah sebagai Strategi Jangka Menengah
Kontras dengan pemadam kebakaran memakai selang dan pompa sementara, pembangunan Jaringan Irigasi Air Tanah (JIAT) menawarkan pendekatan yang lebih terstruktur. Di Kampung Kalobo dan Waibu, Papua Barat Daya, kementerian pekerjaan umum membangun JIAT untuk menjaga pasokan air lahan pertanian di tengah ancaman kekeringan. Sistem ini memanfaatkan sumur bor dan pompa air tanah agar kebutuhan irigasi tetap terpenuhi, terutama saat periode kering. Jaringan sepanjang sekitar 10 kilometer dengan 10 sumur bor dan 80 bangunan pendukung dirancang melayani sekitar 100 hektare dan memberi manfaat bagi sekitar 90 petani. JIAT bukan sekadar sumur dan pompa; menterinya menekankan pentingnya saluran tersier agar air betul-betul sampai ke petak sawah, bukan berhenti di titik sumur. Menariknya, di Jambi, balai wilayah sungai yang sedang mengerjakan pemompaan darurat untuk 5 hektare sawah sekaligus menyiapkan survei dan kajian teknis pembangunan JIAT sebagai alternatif jangka menengah dan panjang. Ini sinyal bagus: pompa air pertanian darurat dipakai sebagai jembatan menuju infrastruktur air tanah yang lebih permanen, bukan menjadi solusi abadi yang rapuh. Jika pola ini diperluas ke daerah lain, ketergantungan petani pada hujan akan berkurang signifikan.
Simalungun dan Kepahiang: Rehabilitasi Saluran Irigasi dan Pemerataan Air
Di Simalungun, cerita irigasi pertanian daerah bukan tentang membangun dari nol, melainkan menyelamatkan aset yang hampir runtuh. Saluran Irigasi Javacolonisasi yang selama ini menjadi salah satu sumber pasokan air sawah di Kecamatan Pematang Bandar mulai direhabilitasi. Pemerintah provinsi mengalokasikan Rp 6,9 miliar dari APBD untuk membenahi jaringan yang melayani sekitar 1.030 hektare persawahan di enam nagori. Dinding lining bocor dan hancur serta sedimentasi tinggi selama ini membuat debit air yang sampai ke sawah tidak mencukupi. Petani menyambut perbaikan ini dengan lega, karena tanpa rehabilitasi saluran irigasi, setiap musim kemarau menjadi lotre nasib. Sementara itu, di Kepahiang, pendekatan yang diambil adalah pemerataan jaringan irigasi tersier. Melalui program optimalisasi lahan, dinas pertanian mendapat alokasi sekitar Rp 1,9 miliar dari pusat untuk membangun 16 titik irigasi tersier di berbagai lokasi. Kepala dinas secara terbuka menyebut tujuan utamanya: memastikan kebutuhan air lahan pertanian mencukupi dan merata di seluruh wilayah. Dua contoh ini menunjukkan bahwa investasi besar pada rehabilitasi dan perluasan jaringan tidak hanya soal beton dan pintu air; ia adalah kebijakan distribusi keadilan air bagi petani kecil.
Dari Darurat ke Ketahanan: Saatnya Mengubah Cara Daerah Melihat Air
Jika dicermati, strategi daerah menghadapi krisis kekeringan sawah sedang bergerak dari pola reaktif ke pola yang lebih proaktif. Pati dan Muaro Jambi mengandalkan dana darurat, pompa, dan pemompaan langsung ke sawah untuk menyelamatkan musim tanam yang hampir hancur. Papua Barat Daya dan rencana JIAT di Desa Sungai Terap menunjukkan kesadaran bahwa infrastruktur air tanah perlu ditata secara sistematis, bukan diimprovisasi tiap kemarau. Simalungun dan Kepahiang menegaskan pentingnya rehabilitasi saluran irigasi dan pembangunan jaringan tersier agar air tidak terhambat di saluran utama atau hanya menguntungkan segelintir petak. Namun ada kritik yang belum bisa diabaikan: banyak kebijakan masih bermental proyek, bukan bermental layanan air jangka panjang untuk petani. Dana besar mengalir, tetapi apakah ada skema operasi dan pemeliharaan yang kuat? Apakah petani dilibatkan dalam perencanaan sehingga irigasi betul-betul menjawab pola tanam mereka? Jika irigasi pertanian daerah ingin menjadi benteng ketahanan pangan, pemerintah perlu menjadikan air sebagai layanan publik yang dikelola berkelanjutan, bukan sekadar paket kegiatan yang berganti setiap tahun anggaran.
