Stok nasional bukan jaminan akses di daerah
Kelangkaan BBM adalah kondisi ketika masyarakat kesulitan memperoleh bahan bakar di titik penjualan, meskipun persediaan secara nasional diklaim mencukupi. Gangguan ini sempat memicu antrean panjang BBM bersubsidi di Nusa Tenggara Timur, Kalimantan, Sulawesi, Papua, dan Bali. Direktur Utama Pertamina Simon Aloysius Mantiri meminta maaf atas gangguan pasokan dan distribusi yang menimbulkan keresahan; sebagian warga bahkan mengantre hingga berkilo-kilometer. Persoalan ini tidak bisa dinilai hanya dari angka stok agregat. Ukuran yang paling penting bagi warga ialah apakah BBM tersedia di SPBU terdekat ketika dibutuhkan. Karena itu, antrean SPBU bukan sekadar gejala logistik, melainkan bukti bahwa pasokan belum menjangkau pengguna secara merata.
Masalah di Bali memperjelas jurang antara laporan dan kenyataan. Warga mengantre sejak 13 hingga 21 Oktober 2026, dengan antrean yang meluas dari Denpasar, Badung, dan Tabanan ke kabupaten lain serta mengganggu transportasi, UMKM, dan pariwisata. Anggota DPR I Gusti Ngurah Kusuma Kelakan mengkritik ketidaksinkronan keterangan Pertamina daerah—yang menyebut stok dan armada aman—dengan penjelasan adanya kendala teknis dan lonjakan pemakaian. Ketika informasi resmi bertentangan dengan pengalaman warga, kepercayaan ikut terkikis. Komunikasi pasokan harus menyampaikan keadaan lapangan dengan jelas, bukan sekadar menenangkan publik.

Geografi dan geopolitik menuntut mitigasi yang lebih baik
Pertamina menyebut gejolak geopolitik global, termasuk tekanan dari konflik di Timur Tengah, serta karakter geografis kepulauan sebagai kendala distribusi BBM. Penyaluran harus menempuh jalur darat dan laut, menghadapi cuaca serta kondisi wilayah yang berbeda. Di Bali, gangguan kapal tanker MT Prima XP pada jangkar saat hendak bersandar di Terminal Manggis turut menjadi pemicu antrean pada Oktober. Faktor-faktor ini menjelaskan kerentanan rantai pasok, tetapi tidak menghapus tanggung jawab operator untuk mengantisipasinya. Negara kepulauan membutuhkan cadangan dan rute alternatif yang dirancang sebelum gangguan terjadi, bukan hanya respons setelah antrean memenuhi jalan.
Ratna Juwita Sari mendesak pemerintah dan Pertamina membenahi rantai distribusi agar pasokan merata dan tepat sasaran. Ia juga menekankan bahwa angka stok nasional—yang disebut berada pada kisaran 16 hingga 18 hari—tidak menjawab masalah kapasitas penyimpanan daerah dan hambatan pengiriman antarpulau. Ratna mencatat kuota solar subsidi 2026 naik 7,8 persen menjadi 20,27 juta kiloliter, sementara kuota Pertalite sebesar 29,26 juta kiloliter; kenaikan alokasi harus disertai pengangkutan dan pengawasan lapangan yang efektif. Jika tidak, nelayan, petani, pengemudi, dan pelaku usaha kecil menanggung dampak paling cepat.

Perbaikan harus mencakup stok, komunikasi, dan anggaran
Langkah Pertamina mengoperasikan terminal BBM dan SPBU selama 24 jam serta menambah mobil tangki dan awak dapat membantu memulihkan pasokan, tetapi langkah darurat tidak cukup sebagai kebijakan jangka panjang. Simon menyatakan perusahaan akan memperkuat perencanaan kebutuhan energi, kesiapan stok, dan infrastruktur penyimpanan. DPR juga mendorong sistem peringatan dini agar gangguan terdeteksi sebelum berkembang menjadi krisis. Ratna meminta Kementerian ESDM, BPH Migas, dan Pertamina mengevaluasi kapasitas penyimpanan di luar Pulau Jawa serta menyiapkan mitigasi cuaca buruk menjelang akhir tahun. Seluruh langkah itu perlu dibarengi informasi pasokan yang konsisten dan berkala, terutama saat terjadi hambatan pengiriman.
Di sisi pembiayaan, anggota Komisi XII DPR Ramson Siagian menyatakan anggaran subsidi energi aman dan mencukupi hingga akhir tahun anggaran. Pemerintah, menurutnya, dapat menggeser alokasi anggaran untuk memenuhi kebutuhan subsidi. DPR berencana memprioritaskan ketersediaan BBM dan keandalan listrik dalam rapat kerja awal masa persidangan. Kepastian anggaran penting, tetapi tidak otomatis membuat BBM bersubsidi hadir di setiap SPBU. Kesimpulannya, ukuran keberhasilan bukan besarnya kuota atau stok nasional semata: distribusi harus tahan terhadap gangguan, komunikasi harus dapat dipercaya, dan masyarakat harus bisa mengakses BBM tanpa antrean berkepanjangan.








