Dua prestasi, dua ukuran kinerja
Penghargaan kinerja pemerintah daerah adalah pengakuan atas capaian yang dinilai melalui indikator tertentu, tetapi makna tiap penghargaan bergantung pada aspek pemerintahan yang diukurnya. Pada 11 November 2026, Wakil Gubernur Kepulauan Riau Nyanyang Haris Pratamura menerima penghargaan Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 Batch III Regional Sumatera dari Kemendagri, diserahkan Wamendagri Bima Arya Sugiarto di Medan. Pada malam yang sama, Kabupaten Tegal meraih peringkat kedua nasional kategori pemerintah kabupaten dalam Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) 2026. Kedua capaian ini tidak mengukur hal yang sama: penghargaan Pemprov Kepri berpusat pada pertumbuhan ekonomi, sedangkan statistik sektoral Tegal menguji mutu tata kelola data. Perbandingan ini penting karena keberhasilan daerah bukan satu angka tunggal. Kinerja ekonomi menunjukkan arah pembangunan, sementara data yang tertata membantu pemerintah menentukan apakah kebijakannya tepat sasaran.

Kepri dinilai dari pengawalan ekonomi
Dalam kategori provinsi, Kepri memperoleh pengakuan untuk Pertumbuhan Ekonomi Terbaik dan tambahan anggaran sebesar Rp2 miliar. Kabupaten Kepulauan Anambas dan Kota Batam juga menerima penghargaan pada kategori masing-masing, dengan tambahan Rp1 miliar untuk tiap penerima. Namun, nilai penghargaan ini sebaiknya dibaca sebagai dorongan untuk melanjutkan kinerja, bukan bukti bahwa manfaat pertumbuhan telah dirasakan merata oleh warga. Penilaian Batch III juga mencakup kepemimpinan dalam membangun sinergi dengan Forkopimda serta kualitas layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Dengan begitu, pertumbuhan ekonomi Kepri ditempatkan dalam gambaran pemerintahan yang lebih luas. Bagi masyarakat, ukuran yang terasa bukan gelar semata, melainkan peluang ekonomi yang terbuka dan layanan publik yang lebih mudah, ramah, serta manusiawi. Tantangan berikutnya ialah menjaga sinergi antarpemangku kepentingan dan menerjemahkan apresiasi menjadi perbaikan nyata.
Kemendagri menyatakan penilaian berbasis indikator dan capaian pembangunan itu ditujukan untuk mendorong kinerja pemerintah daerah. Pesan tersebut membuat penghargaan ini relevan sebagai alat pemacu, tetapi hasil akhirnya tetap harus diuji lewat perubahan yang dialami warga.
Tegal membangun fondasi kebijakan berbasis data
Prestasi Tegal menyoroti pekerjaan yang lebih teknis, tetapi dampaknya dapat menjangkau banyak keputusan pemerintah. EPSS 2026 menilai lima domain: prinsip Satu Data Indonesia, kualitas data, proses bisnis statistik, kelembagaan, serta keberlanjutan statistik nasional. Instrumennya mencakup 19 aspek dan 38 indikator, yang dihimpun menjadi Indeks Pembangunan Statistik dengan rentang nilai 1,00 hingga 5,00. Tegal dinilai unggul melalui penerapan kebijakan Satu Data Indonesia, harmonisasi oleh walidata, evaluasi berkala, dan penguatan penggunaan big data dalam tata kelola statistik. Ini bukan sekadar urusan administrasi: data akurat dan dapat dipertanggungjawabkan menjadi dasar untuk menyusun kebijakan pembangunan yang lebih efektif dan berdampak bagi masyarakat. Karena itu, peringkat kedua nasional patut diapresiasi, tetapi nilai utamanya baru terbukti ketika data benar-benar mengarahkan program dan layanan.
Cakupan evaluasi menunjukkan betapa luasnya pembanding: EPSS 2026 melibatkan 91 kementerian dan lembaga, 38 pemerintah provinsi, serta 514 pemerintah kabupaten dan kota. Partisipasi instansi pemerintah mencapai 98,91 persen, naik dari 98,72 persen pada 2024. EPSS telah digelar untuk ketiga kalinya setelah pelaksanaan pada 2023 dan 2024, sementara Indeks Pembangunan Statistik menjadi salah satu indikator prioritas RPJMN 2025–2029. Sekretaris Daerah Tegal Amir Makhmud berharap capaian itu dipertahankan dan ditingkatkan pada tahun-tahun mendatang.

Penghargaan baru berarti jika hasilnya terasa
Kepri dan Tegal menawarkan dua pelajaran berbeda tentang kinerja daerah. Kepri dinilai dari upaya mengawal pertumbuhan ekonomi sekaligus mengelola koordinasi dan layanan kependudukan; Tegal dinilai dari kematangan sistem statistik sektoral. Ukuran pertama lebih dekat dengan denyut aktivitas ekonomi, sedangkan ukuran kedua menguji apakah pemerintah memiliki landasan data yang layak untuk mengambil keputusan. Keduanya saling melengkapi: pertumbuhan tanpa data yang baik berisiko salah sasaran, sementara tata kelola data yang rapi harus berujung pada kebijakan yang memperbaiki kehidupan warga. Karena itu, penghargaan bukan garis akhir. Kepri perlu terus menunjukkan bahwa capaian ekonomi berjalan seiring dengan layanan yang mudah diakses; Tegal perlu membuktikan data yang dikumpulkan benar-benar dipakai untuk menentukan prioritas pembangunan. Pada akhirnya, ukuran terpenting bukan banyaknya piala, melainkan manfaat publik yang dapat dirasakan dan dipertanggungjawabkan.






