Mengapa aturan pengadaan berubah
Impor minyak mentah adalah pembelian crude dari pemasok luar negeri untuk memenuhi kebutuhan energi, dan proses pengadaannya dapat melibatkan pemerintah maupun badan usaha. Perubahan aturan yang diumumkan Kementerian ESDM patut dibaca sebagai upaya memperluas jalur pengadaan ketika pasar global membuat pembelian minyak semakin sulit. Pemerintah menyatakan revisi Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2026 telah selesai untuk memperkuat proses impor crude dari berbagai negara. Ini bukan sekadar urusan administrasi: ketika jalur pasokan terganggu, kemampuan memilih pemasok dan mekanisme transaksi menjadi bagian penting dari ketahanan energi. Namun, keluwesan aturan baru hanya akan berarti jika pelaksanaannya terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Sejauh ini, alasan yang disampaikan pemerintah adalah dinamika global yang menyulitkan pengadaan atau impor minyak. Karena itu, perubahan ini lebih tepat dinilai dari hasil dan kejelasan prosesnya, bukan dari keluasan kewenangan di atas kertas.
BLU untuk penugasan tertentu
Dalam skema yang diatur Perpres Nomor 107 Tahun 2026, Badan Layanan Umum (BLU) ditempatkan sebagai pelaksana pengadaan migas untuk penugasan tertentu yang sebelumnya dilakukan Pertamina melalui transaksi antarbadan usaha. Pemerintah dapat menentukan negara pemasok dan menegosiasikan pengadaan melalui jalur antarpemerintah atau pemerintah dengan badan usaha. Arah ini masuk akal untuk kebutuhan yang dianggap menyangkut kepentingan masyarakat luas, tetapi peran BLU perlu dibatasi dengan mandat dan pengawasan yang jelas. Pengadaan melalui skema baru dipastikan tidak menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Itu membedakan mekanisme ini dari belanja negara langsung, tetapi tidak dengan sendirinya menjamin harga terbaik atau proses yang transparan. Istilah badan layanan umum energi dapat menggambarkan peran layanan publik yang hendak diperkuat; ukuran keberhasilannya tetap terletak pada keandalan pasokan dan keterbukaan keputusan pengadaan.
Ruang swasta tetap terbuka
Perubahan mekanisme untuk penugasan Pertamina tidak menutup impor langsung oleh perusahaan swasta. Pemerintah memastikan perusahaan swasta tetap dapat mengimpor minyak dan gas bumi secara langsung, sementara aturan baru berfokus pada penataan pengadaan migas Pertamina. Bahlil Lahadalia menegaskan, “Kalau swasta enggak dong, harusnya. Kalau swasta, itu urusan mereka.” Pembedaan ini penting: BLU bukan pengganti seluruh pelaku pasar, melainkan jalur tambahan untuk kebutuhan tertentu. Pendekatan tersebut berpotensi menjaga ruang usaha swasta sekaligus memberi pemerintah alat untuk menangani penugasan publik. Tetapi kata “berpotensi” penting, sebab aturan yang berbeda hanya akan saling melengkapi jika batas tanggung jawabnya tegas dan pelaksanaannya tidak menciptakan hambatan baru bagi pemasok. Dengan demikian, sektor swasta tetap menjadi bagian dari pasokan, bukan pihak yang otomatis tersisih akibat perubahan regulasi.
Transisi menentukan hasil kebijakan
Skema baru belum berjalan penuh karena masih membutuhkan masa transisi dan konsolidasi bersama Pertamina; pemerintah juga belum merinci negara pemasok maupun waktu mulai operasionalnya. Maka, dampaknya bagi masyarakat belum bisa dinilai dari pengumuman saja. Yang dijanjikan saat ini adalah pengalihan sebagian pengadaan Pertamina melalui BLU untuk penugasan pemenuhan kebutuhan masyarakat. Sementara itu, langkah impor menjadi bagian dari komitmen pembelian 150 juta barel minyak dari Rusia secara bertahap hingga akhir 2026. Kebutuhan skema khusus untuk minyak Rusia juga disebut berkaitan dengan perlakuan khusus produk tersebut dan komitmen Pertamina pada obligasi global. Pemerintah sebaiknya menjelaskan pembagian tugas, mekanisme pemilihan pemasok, dan pengawasan sebelum skema diterapkan sepenuhnya. Kesimpulannya, revisi ini menawarkan jalur pengadaan tambahan tanpa menutup impor swasta, tetapi keberhasilannya bergantung pada transisi yang tertib, transparansi, dan hasil yang benar-benar mendukung pasokan publik.
