Infrastruktur untuk jalur impor yang lebih langsung
Storage minyak mentah adalah fasilitas di dalam negeri untuk menerima dan menampung crude impor sebelum disalurkan ke kilang, sehingga pengiriman dapat masuk langsung tanpa transit di negara lain. Pemerintah menyiapkan pembangunan fasilitas ini melalui Badan Layanan Umum (BLU) bersama sejumlah perusahaan mitra, sebagaimana disampaikan Menteri ESDM sekaligus Menko Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia setelah konferensi pers ketahanan energi pada Senin, 26 Oktober 2026. Arah kebijakannya masuk akal: bila impor crude Indonesia masih diperlukan, mengurangi tahapan transit dapat membantu pemerintah mengelola penerimaan dan penyaluran minyak dengan kendali lebih besar. Bahlil mengatakan crude yang dibeli kelak dapat dikirim langsung, tanpa singgah di negara A, B, atau C. Namun, pembangunan storage baru bernilai jika kapasitas, lokasi, dan koneksinya ke kilang benar-benar mendukung aliran pasokan, bukan sekadar menambah fasilitas.
Storage saja tidak cukup menghadapi gejolak
Alasan percepatan ini jelas: ketegangan geopolitik, terutama di Timur Tengah, membuat ketahanan energi tak bisa bergantung pada kelancaran jalur pengiriman semata. Indonesia masih mengimpor crude, meski pasokannya saat ini tidak lagi berasal dari kawasan tersebut. Karena itu, storage dapat menjadi penyangga operasional, tetapi tidak menghasilkan minyak dan tidak menjamin kapal selalu tiba tepat waktu. Pemerintah juga perlu menjaga sumber pasokan beragam dan memastikan crude yang dibeli sesuai kebutuhan kilang. Perubahan mekanisme pengadaan melalui Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2026 menempatkan BLU sebagai pelaksana pengadaan crude, BBM, dan LPG lewat kerja sama antarpemerintah (G2G) maupun pemerintah dengan badan usaha (G2B). Kombinasi jalur pengadaan dan infrastruktur penyimpanan lebih menjanjikan daripada membangun gudang tanpa kepastian barang yang akan mengisinya.
Kontrak panjang memberi kepastian, bukan jaminan mutlak
Langkah berikutnya adalah menjajaki kontrak minyak jangka panjang. Bahlil dijadwalkan mengunjungi sejumlah negara, termasuk India dan China, untuk memperoleh kepastian pasokan, sekaligus menjalankan tugas Presiden mencari kontrak pasokan jangka panjang. Kontrak semacam ini dapat membantu perencanaan pembelian dan mengurangi ketergantungan pada transaksi sesaat, tetapi tidak otomatis menghapus risiko geopolitik, gangguan pelayaran, atau perubahan kebutuhan kilang. Pemerintah perlu memastikan kesepakatan benar-benar dilengkapi jadwal pengiriman dan pasokan yang bisa diterima fasilitas domestik. Bahlil juga menyatakan cadangan BBM berada dalam standar minimum nasional dan harga BBM subsidi tidak akan naik. Janji tersebut penting bagi rumah tangga dan kegiatan ekonomi, tetapi kredibilitasnya akan dinilai dari pelaksanaan: apakah pasokan tetap tersedia dan kebijakan harga dapat dipertahankan ketika tekanan eksternal meningkat.
Ukuran keberhasilan adalah pasokan yang sampai
Rencana storage dan kontrak jangka panjang patut dinilai sebagai dua bagian dari satu strategi: fasilitas menyiapkan tempat penerimaan, sementara kesepakatan pasokan mengupayakan crude untuk mengisinya. Tujuan akhirnya bukan sekadar memangkas transit, melainkan menjaga pasokan minyak mentah ke kilang agar kebutuhan energi masyarakat dan aktivitas ekonomi tidak terganggu gejolak luar negeri. Pemerintah telah menerima arahan Presiden Prabowo Subianto untuk menyiapkan antisipasi, termasuk menghadapi kemungkinan terburuk di tengah ketidakpastian geopolitik. Tantangan sekarang ialah menerjemahkan rencana menjadi kapasitas penyimpanan yang siap digunakan, kontrak yang dapat diandalkan, dan pengadaan yang transparan. Tanpa ukuran pelaksanaan yang jelas, gagasan ini berisiko berhenti sebagai janji. Kesimpulannya, impor langsung dapat memperkuat ketahanan energi, tetapi hanya jika storage dan kontrak panjang dibangun sebagai sistem yang saling mendukung.
