Ambisi Jakarta Menjadi Pusat Produksi Film Regional
Ambisi Jakarta menjadi pusat produksi film adalah upaya terencana menjadikan kota ini sebagai hub film Asia Tenggara yang mampu menarik investasi, memudahkan proses produksi melalui kebijakan perizinan film yang lebih sederhana, menawarkan insentif industri perfilman yang menarik, dan membangun kolaborasi industri kreatif lintas batas agar ekosistem sinema lokal naik kelas ke panggung regional dan internasional. Di balik gagasan ini ada keyakinan bahwa kota besar dengan infrastruktur kuat, basis rumah produksi besar, dan penonton yang tumbuh pesat tidak cukup hanya menjadi pasar; Jakarta ingin menjadi tempat di mana cerita dibuat, bukan sekadar diputar. Gubernur Pramono Anung menyatakan ambisi tersebut secara terbuka saat membuka Jakarta Film Summit bertema "Jakarta Shaping the Future of Film" pada Selasa (20/10), sekaligus menegaskan bahwa pemerintah kota siap mengubah cara industri film bekerja di ibu kota melalui paket kebijakan yang lebih pro-produksi.
Insentif Pajak dan Reformasi Perizinan: Senjata Utama
Jika Jakarta serius ingin menjadi hub film Asia Tenggara, titik awalnya memang harus di dompet dan birokrasi. Di sisi fiskal, Pemprov memberikan keringanan Pajak Barang dan Jasa Tertentu sebesar 50 persen untuk tontonan film nasional di bioskop Jakarta, sebuah insentif industri perfilman yang jelas menyasar keberanian rumah produksi untuk kembali mengambil risiko kreatif. "Insentif ini diarahkan untuk mendukung produsen film nasional agar memiliki ruang lebih besar dalam mengembangkan produksi dan memperkuat daya saing industri perfilman," tegas Pramono. Di sisi regulasi, pembentukan Jakarta Film Commission dan layanan Filming in Jakarta adalah sinyal bahwa kota ini ingin memotong jalur ruwet yang selama ini menghambat produksi. Melalui layanan terpadu, pelaku industri bisa mengakses informasi lokasi, mengurus perizinan, dan mengoordinasikan kebutuhan produksi audiovisual dalam satu pintu. Kebijakan perizinan film yang lebih ramah produksi adalah syarat mutlak bila Jakarta ingin bersaing dengan kota lain di kawasan yang sudah lama menawarkan proses syuting yang cepat dan pasti.
Modal Geografis, Infrastruktur, dan Data Penonton
Ambisi besar tanpa modal nyata hanya akan jadi slogan. Di sini, Jakarta punya kartu kuat: sekitar 80 persen rumah produksi dan pembuat film beroperasi di kota ini, dengan lebih dari 100 lokasi syuting yang menawarkan spektrum visual dari kawasan bersejarah hingga pusat bisnis modern. Infrastruktur yang lengkap dan konsentrasi industri membuat Jakarta secara logis layak mengklaim posisi sebagai pusat produksi film, bukan sekadar simpul distribusi. Di sisi pasar, Wakil Gubernur Rano Karno mengungkapkan bahwa jumlah penonton film pada 2025 hampir menyentuh 122 juta orang, dengan sekitar 85 juta di antaranya penonton film nasional; hingga Oktober 2026, angka penonton tercatat hampir 70 juta. Angka ini menunjukkan bahwa ekosistem penonton sudah terbentuk; tantangannya adalah mengubah energi konsumsi menjadi energi produksi. Rencana memperkuat kerja sama dengan lembaga statistik untuk mengukur dampak ekonomi industri kreatif menunjukkan kesadaran bahwa kebijakan film harus berbasis data, bukan sekadar intuisi.
Dampak ke Warga: Dari Bioskop ke UMKM
Ambisi menjadikan Jakarta sebagai hub film Asia Tenggara bukan hanya urusan sineas dan pejabat; dampaknya akan terasa di kantong dan keseharian warga. Keringanan pajak untuk film nasional membuka peluang lebih banyak judul lokal tayang di bioskop, yang pada gilirannya memperkaya pilihan tontonan bagi penonton dan memberi ruang bagi cerita-cerita lokal untuk hadir di layar lebar. Di luar ruang gelap bioskop, geliat produksi film berpotensi menghidupkan sektor pendukung: pariwisata, kuliner, perhotelan, transportasi, hingga UMKM di sekitar lokasi syuting. Kontribusi ekonomi kreatif yang sudah mencapai Rp410,56 triliun atau 11,16 persen terhadap PDRB Jakarta menunjukkan bahwa kota ini sudah bergantung pada kreativitas sebagai mesin ekonomi. Langkah mempermudah produksi sekaligus membuka kesempatan bagi kekayaan budaya, lokasi, dan talenta Nusantara untuk tampil dalam karya yang menjangkau pasar global membuat kebijakan film bukan lagi isu niche, melainkan strategi pembangunan kota yang menyentuh banyak lapisan masyarakat.
Kolaborasi Industri Kreatif dan Tantangan ke Depan
Jakarta Film Summit yang mempertemukan lebih dari 1.000 profesional perfilman dari dalam dan luar negeri adalah bukti bahwa kota ini memilih jalan kolaborasi industri kreatif, bukan jalan soliter. Forum ini dirancang bukan sekadar sebagai festival, tetapi sebagai ruang diskusi masa depan industri, pelengkap bagi Jakarta Film Week yang fokus pada pemutaran karya. Melalui pertemuan rutin semacam ini, Jakarta berupaya memposisikan diri sebagai penghubung antara potensi perfilman nasional dan jaringan produksi global. Namun, ambisi menjadi hub film Asia Tenggara menuntut konsistensi: insentif harus berkelanjutan, layanan Filming in Jakarta perlu terus diperkuat lewat kolaborasi dengan mitra internasional dan berbagai daerah, dan pengukuran dampak ekonomi harus transparan. Jika semua itu dijalankan, Jakarta bukan hanya akan dikenal sebagai kota sinema yang menarik investasi dan membuka lapangan kerja, tetapi juga sebagai contoh bagaimana kebijakan perizinan film, insentif pajak, dan kolaborasi lintas sektor dapat mengubah wajah kota melalui kekuatan cerita di layar.
