Jakarta Mengincar Tahta Pusat Film Asia Tenggara
Upaya menjadikan Jakarta sebagai pusat film Asia Tenggara adalah strategi terarah yang menggabungkan insentif pajak perfilman, kemudahan perizinan produksi, dan pembangunan ekosistem industri film Jakarta yang terhubung dengan jaringan internasional, sehingga kota ini bukan hanya lokasi syuting, tetapi juga pusat pembiayaan, distribusi, dan pengembangan talenta yang kompetitif di tingkat regional. Ambisi itu ditegaskan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung saat membuka Jakarta Film Summit (JFS) 2026 di Royal Glass House, Park Hyatt Jakarta pada Selasa (20/10), forum yang sejak awal dirancang untuk mendorong Jakarta berkembang sebagai pusat perfilman regional. Targetnya jelas: Jakarta tidak sekadar menjadi pusat perfilman nasional, tetapi juga pusat sinema ASEAN yang disandingkan dengan kota film mapan seperti Busan.
Jakarta Film Summit: Laboratorium Kebijakan dan Investasi
Jakarta Film Summit bukan sekadar konferensi, melainkan laboratorium kebijakan dan investasi yang sengaja dirancang untuk menarik modal kreatif dan finansial ke Jakarta. JFS 2026 mempertemukan pemerintah, pelaku industri film, lembaga keuangan, hingga investor untuk membahas kebijakan, pembiayaan, investasi, dan peluang kolaborasi. Forum ini diikuti lebih dari 500 peserta dari 10 negara dan menghadirkan 40 pembicara, dengan tiga keluaran utama: rekomendasi kebijakan, peningkatan kapasitas industri, dan penguatan visibilitas Jakarta di tingkat global. Pada hari pertama, fokus diarahkan pada pembangunan ekosistem produksi melalui kebijakan, insentif, perizinan, dan pemanfaatan lokasi di Jakarta. Agenda penting lainnya adalah sesi ASEAN Film Alliance Network yang membahas pengembangan talenta, pembiayaan, dan peluang produksi bersama di Asia Tenggara.
Infrastruktur, Transportasi, dan Ambisi Menyamai Busan
Ambisi Jakarta untuk bersaing dengan hub film seperti Busan tidak lahir tanpa dasar. Pramono Anung menegaskan bahwa Jakarta memiliki infrastruktur yang lengkap dan menjadi salah satu modal utama untuk mewujudkan pusat perfilman regional. Peringkat Jakarta dalam Oxford Economics Global Cities Index meningkat dari 250 pada 2024 menjadi 159 pada 2025 dan 100 pada 2026, sebuah lonjakan yang menunjukkan percepatan pembangunan kota. Di sisi lain, cakupan transportasi umum telah menjangkau 93 persen wilayah, dengan peringkat transportasi global naik dari posisi 17 ke 15. Transportasi umum yang berkembang ini memudahkan mobilitas masyarakat dan pelaku industri kreatif, sehingga produksi film dapat bergerak lebih efisien di dalam kota. Pertumbuhan ekonomi Jakarta sebesar 5,52 persen dengan inflasi 2,7 persen menjadi ruang fiskal untuk memperkuat sektor kreatif.
Insentif Pajak dan Kemudahan Perizinan: Senjata Utama
Jika Jakarta ingin menang dalam perebutan status pusat film Asia Tenggara, kuncinya ada pada keberanian memberi insentif dan memotong birokrasi. Pada hari pertama JFS, pembahasan diarahkan pada kebijakan, insentif, perizinan, dan pemanfaatan lokasi di Jakarta sebagai bagian dari pembangunan ekosistem produksi. Dari sisi fiskal, Pemprov DKI memberikan keringanan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) sebesar 50 persen bagi pemutaran film nasional di bioskop Jakarta, sebuah insentif pajak perfilman yang dirancang untuk memperkuat daya saing industri film. Di ranah perizinan, peran Jakarta Film Commission diperkuat melalui layanan Filming in Jakarta yang membantu pelaku industri memperoleh informasi lokasi syuting, mengurus perizinan, serta mengoordinasikan berbagai kebutuhan produksi di wilayah Jakarta. Tanpa kombinasi insentif pajak dan kemudahan perizinan produksi, mimpi menjadi hub film regional hanya akan berhenti di panggung pidato.
Diplomasi Film, Investasi Global, dan Tantangan Lanjutan
Wakil Gubernur Rano Karno menutup JFS 2026 dengan pesan yang tegas: peluang investasi dan kerja sama internasional harus segera diterjemahkan menjadi kolaborasi nyata. Forum ini telah mempertemukan lebih dari 500 peserta, mulai dari insan perfilman, pelaku industri, investor, hingga mitra internasional untuk memperkuat ekosistem perfilman di Asia Tenggara. Jakarta Film Summit membahas penguatan kebijakan perfilman, akses pembiayaan, pengembangan talenta, serta peluang produksi bersama dengan mitra luar negeri, termasuk keterlibatan Asian Film Alliance Network dalam pengembangan kerja sama dan pendanaan film. Rano menekankan bahwa proyek-proyek perfilman harus disiapkan agar lebih menarik bagi investor dan memiliki kesempatan menjangkau distribusi internasional. Sebagai tindak lanjut, Jakarta Scouting Day dijadwalkan memperkenalkan lokasi potensial seperti Pasar Rumput, Pelabuhan Muara Angke, Kota Tua, dan Skydeck Bundaran HI kepada pelaku industri.
