Gejolak pasar menuntut pengawasan yang lebih tegas
Reformasi pasar modal adalah pembenahan aturan, pengawasan transaksi, dan tata kelola bursa untuk membuat harga lebih mencerminkan kondisi pasar serta memulihkan kepercayaan investor. Langkah ini mendesak setelah IHSG sempat anjlok 8% di tengah kekhawatiran atas transparansi dan perhitungan saham publik. Sorotan MSCI terhadap free float memicu aksi jual masif, hingga perdagangan sempat dihentikan sementara. Gejolak itu menunjukkan bahwa peringatan dan permintaan klarifikasi saja tidak cukup ketika investor meragukan keterbukaan kepemilikan dan praktik transaksi. OJK dan BEI menyatakan telah menjalankan reformasi besar-besaran sejak awal tahun; kini keberhasilannya harus diukur dari konsistensi pelaksanaan, bukan dari banyaknya agenda yang diumumkan. Tekanan MSCI pun bukan sekadar soal klasifikasi indeks: persoalan utamanya adalah apakah pasar dapat membuktikan aturan berlaku setara dan risiko manipulasi ditangani dengan cepat.
OJK mencatat denda administratif hingga Rp2,23 triliun terhadap 166 pihak terkait pelanggaran pasar modal. Angka itu memberi sinyal penegakan hukum, tetapi efek jera bergantung pada pengawasan yang mampu mendeteksi pola transaksi tidak wajar sebelum keraguan berkembang menjadi aksi jual.
Pengawasan beralih dari peringatan ke tindakan
Perubahan paling penting dalam pengawasan saham BEI adalah pergeseran dari respons yang cenderung mengandalkan peringatan Unusual Market Activity dan klarifikasi emiten menuju investigasi lebih aktif. BEI bersiap menyelidiki transaksi secara mendalam dan membekukan rekening investor yang terindikasi melakukan transaksi semu, dengan penerapan pembekuan akun mencurigakan dimulai pada November. Regulator juga mendorong peningkatan kemampuan bursa untuk mengenali transaksi tidak wajar dan perdagangan terkoordinasi. Langkah ini tepat: manipulasi pasar saham tidak bisa diatasi hanya dengan meminta penjelasan setelah pergerakan harga mencolok terjadi. Namun, kewenangan membekukan akun harus dijalankan dengan dasar yang jelas, proses yang dapat dipertanggungjawabkan, dan komunikasi yang memadai. Pengawasan yang tegas akan memperkuat kepercayaan hanya jika investor melihat bahwa penindakan tidak sewenang-wenang.
Untuk memperkuat independensi, BEI memperluas komite yang menentukan saham dengan konsentrasi kepemilikan tinggi, dengan melibatkan akademisi dan perwakilan investor asing. Komposisi yang lebih beragam dapat mengurangi dominasi otoritas dalam pengambilan keputusan. Namun, perubahan susunan komite perlu disertai metodologi yang terbuka agar penetapan saham berisiko dapat dipahami dan diuji oleh pelaku pasar.
Indeks dan keterbukaan kepemilikan ikut dibenahi
Saham dengan konsentrasi kepemilikan tinggi akan dikeluarkan dari perhitungan indeks utama mulai 2 November. Otoritas menyebut sedikitnya 80 perusahaan masuk dalam daftar pembatasan tersebut. Pertimbangannya signifikan: saham kategori High Shareholding Concentration memiliki bobot sekitar 18% terhadap IHSG, tetapi juga membawa risiko konsentrasi. Mengeluarkannya dari indeks dimaksudkan agar acuan pasar lebih wajar, bukan untuk menghapus masalah kepemilikan yang mendasarinya. Reformasi juga mencakup kenaikan batas minimum free float menjadi 15% serta kewajiban keterbukaan Ultimate Beneficial Ownership. Penyajian data kepemilikan yang lebih terperinci merupakan langkah menuju transparansi, tetapi dampaknya baru terasa bila informasi itu konsisten, mudah ditelusuri, dan menjadi dasar pengawasan. Tanpa keterbukaan yang dapat diverifikasi, perubahan komposisi indeks berisiko dipandang sebagai penyesuaian teknis belaka.
Regulator memperpanjang izin buyback saham tanpa persetujuan RUPS hingga Juni 2027 untuk meredam gejolak, dengan ketentuan minimum free float tetap harus dipenuhi. Kebijakan ini dapat membantu perusahaan merespons tekanan pasar, tetapi tidak boleh mengaburkan tujuan utama reformasi: membangun pasar yang transparan dan tidak mudah dipengaruhi kepemilikan terkonsentrasi.
Kepercayaan harus dibuktikan, bukan dijanjikan
Kekhawatiran MSCI terhadap penanganan perdagangan terkoordinasi membuat status pasar menjadi bagian penting dari reformasi. BEI dan OJK perlu menunjukkan bahwa pembekuan akun, pemeriksaan transaksi, dan aturan keterbukaan diterapkan secara konsisten agar pasar tetap memenuhi harapan investor global dan bertahan di kategori emerging market. Saham HSC dikeluarkan dari indeks utama, sementara pembenahan komite dan pengungkapan kepemilikan diarahkan untuk menjawab persoalan transparansi. Itu merupakan langkah yang berarti, tetapi tidak otomatis menghapus keraguan. Investor akan menilai hasilnya dari mutu data, ketepatan pengawasan, dan penegakan hukum yang tidak tebang pilih. Dengan kata lain, reformasi pasar modal baru berhasil ketika aturan yang lebih ketat benar-benar mengurangi ruang bagi manipulasi pasar saham.
Kesimpulannya, respons terhadap gejolak IHSG sudah bergerak ke arah yang diperlukan: pengawasan lebih proaktif, tata kelola lebih beragam, dan keterbukaan kepemilikan yang lebih luas. Tantangan berikutnya adalah menjaga konsistensi pelaksanaan dan menjelaskan keputusan kepada pasar. Kepercayaan tidak pulih hanya karena aturan diumumkan; ia tumbuh ketika investor dapat melihat bahwa pasar diawasi secara adil, risiko ditangani, dan indeks mencerminkan kondisi yang lebih wajar.
