Ketahanan bencana berkelanjutan: dari slogan menjadi kualitas pembangunan
Ketahanan bencana berkelanjutan adalah cara merancang pembangunan, infrastruktur, dan tata kelola yang sejak awal memasukkan risiko bencana, perubahan iklim, dan ketimpangan sosial, sehingga masyarakat tetap terlindungi, layanan publik berfungsi, dan pemulihan berjalan cepat tanpa mengorbankan keadilan sosial maupun kelestarian lingkungan di masa depan.
Inti pesan dari Global Forum for Sustainable Resilience (GFSR) 2026 jelas: resiliensi tidak boleh menjadi lampiran proyek, tetapi ukuran kualitas pembangunan itu sendiri. Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Febrian Alphyanto Ruddyard mengingatkan bahwa pengalaman penanganan bencana menunjukkan ketangguhan tidak dapat dibangun secara terfragmentasi. Artinya, mengalihkan dana hanya untuk tanggap darurat tanpa mengubah cara kita merencanakan kota, jalan, sekolah, hingga perlindungan sungai adalah pendekatan usang. Jika resiliensi tidak tertanam di tahap perencanaan, investasi, dan pembangunan infrastruktur, maka setiap proyek baru hanya menambah daftar aset yang rentan, bukan mengurangi kerugian di masa depan.
Dalam forum bertema “Putting People at the Centre of Resilience”, Wakil Menteri ESDM Yuliot menegaskan bahwa keselamatan masyarakat adalah perhatian utama di tengah risiko bencana yang kian kompleks akibat perubahan iklim, degradasi lingkungan, dan ketimpangan sosial. Di sini letak kuncinya: tujuan akhir ketahanan bencana berkelanjutan bukanlah sekadar angka indeks atau laporan proyek, melainkan nyawa dan penghidupan warga yang terselamatkan. Menunda integrasi resiliensi dalam pembangunan sama saja dengan menumpuk korban di masa depan, karena kemunculan risiko baru bergerak lebih cepat dibanding peningkatan kapasitas penanganannya.
GFSR 2026: mengunci resiliensi sejak perencanaan dan investasi
GFSR 2026 mengambil posisi tegas: resiliensi harus dikunci sejak tahap perencanaan, pengalokasian investasi, hingga pembangunan infrastruktur, bukan “ditambal” setelah bencana terjadi. Febrian menilai kompleksitas risiko melonjak karena perubahan iklim, bencana, degradasi lingkungan, kerentanan ekonomi, dan pembangunan saling berkaitan. Dalam konteks seperti ini, peta tata ruang yang buta risiko, jalan tanpa standar drainase memadai, atau sekolah di zona rawan longsor adalah bentuk kelalaian kebijakan, bukan sekadar kekurangan teknis.
Menurut Febrian, pemerintah dan pelaku pembangunan perlu mengubah cara merencanakan, berinvestasi, membangun infrastruktur, serta mengukur kemajuan. Keputusan pembangunan seperti pendirian sekolah, jalan, perlindungan sungai, hingga pengelolaan kawasan harus memperhitungkan risiko iklim dan bencana jangka panjang. Ini berarti setiap analisis kelayakan infrastruktur wajib memasukkan skenario perubahan iklim dan bencana ekstrem, bukan lagi mengandalkan data masa lalu. Jika tidak, jargon resiliensi infrastruktur hanya akan berhenti pada dokumen presentasi, sementara masyarakat tetap berada di garis depan risiko.
Di sinilah GFSR mencoba menggeser fokus dari wacana ke pelaksanaan. Deputi Bidang Sistem dan Strategi BNPB Raditya Jati menyebut forum ke-3 yang berlangsung pada 9–10 September diarahkan untuk bergerak dari sekadar membangun konsep menuju pelaksanaan serta dari dialog menuju dampak nyata. Pernyataan ini penting karena banyak strategi resiliensi gagal di titik eksekusi: kelembagaan tidak terhubung, pendanaan iklim dan pembangunan jalan sendiri, dan akuntabilitas kabur. Tanpa koreksi, resiliensi akan tetap menjadi agenda konferensi, bukan praktik di lapangan.
Mitigasi risiko bencana di era perubahan iklim dan ketimpangan sosial
Risiko bencana hari ini bukan lagi soal “bencana alam” yang berdiri sendiri. Yuliot mengingatkan bahwa perubahan iklim, degradasi lingkungan, dan ketimpangan sosial telah menyatu menjadi satu ancaman sistemik yang masif. Secara politis, ini menggugurkan narasi bahwa korban bencana sekadar “takdir”. Secara kebijakan, ini memaksa mitigasi risiko bencana menangani akar masalah lintas sektor: dari tata kelola lahan, akses layanan dasar, hingga ketimpangan ekonomi.
Contoh nyata ancaman sistemik itu terlihat pada kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang melanda sejumlah wilayah di Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, hingga Papua, yang bukan hanya merusak lingkungan dan kesehatan, tetapi juga mengganggu infrastruktur vital pertambangan serta minyak dan gas. Karhutla menunjukkan bahwa resiliensi infrastruktur tidak bisa dipisahkan dari resiliensi ekosistem: pipa, jalur listrik, dan fasilitas energi akan lumpuh bila hutan di sekitarnya dibiarkan rusak. Di sisi lain, kelompok rentan—anak-anak, penyandang disabilitas, masyarakat adat—menanggung beban polusi dan gangguan layanan paling berat.
Karena itu, Yuliot mendorong tiga langkah strategis: pertama, menjadikan pengurangan risiko bencana sebagai investasi inti melalui investasi berkelanjutan pada ketangguhan dan infrastruktur hijau, bukan biaya operasional pinggiran. Kedua, memperkuat sistem Early Warnings for All dengan mengubah data teknis menjadi informasi lokal yang inklusif dan mudah diakses untuk semua kelompok. Ketiga, memperkuat kolaborasi lintas batas dan solidaritas multipihak melalui kemitraan pemerintah, sektor swasta, akademisi, LSM, dan generasi muda. Di sini jelas: mitigasi risiko bencana tidak bisa menunggu; menundanya berarti menumpuk korban jiwa di masa depan.
ADEXCO: pasar ide dan teknologi, bukan etalase alat semata
ADEXCO 2026 menjadi cermin bahwa ketahanan bencana berkelanjutan juga membutuhkan ekosistem industri dan inovasi yang hidup. Tahun ini, 152 perusahaan dari sembilan negara berpartisipasi dalam pameran solusi manajemen bencana, dari kesiapsiagaan dan tanggap darurat hingga pemulihan. Di satu sisi, angka ini menunjukkan naiknya minat terhadap teknologi kebencanaan. Di sisi lain, ada risiko baru: ketergantungan pada alat tanpa perubahan pendekatan.
Raditya mengingatkan bahwa teknologi bukan tujuan akhir; inovasi harus benar-benar meningkatkan kapasitas masyarakat dan pemerintah menghadapi risiko. Tanpa desain kebijakan yang menempatkan keselamatan masyarakat sebagai prioritas utama, alat canggih hanya akan menambah koleksi gudang. GFSR dan ADEXCO disusun agar tidak berhenti sebagai ruang pamer dan pertukaran pengetahuan, melainkan mendorong terbentuknya kerja sama baru antara pemerintah dan dunia usaha untuk memperkuat ekosistem kebencanaan. Di sini, perusahaan yang ikut serta diuji: apakah mereka sekadar menjual produk, atau bersedia terlibat dalam investasi jangka panjang pada resiliensi infrastruktur dan kapasitas lokal.
Melalui ADEXCO dan GFSR 2026, pemerintah mendorong agar pembahasan ketangguhan bencana menghasilkan komitmen yang dapat diterapkan untuk memperkuat perlindungan masyarakat menghadapi risiko bencana di masa depan. Dengan 1103 kunjungan pembaca tercatat pada informasi resmi mengenai seruan percepatan mitigasi, terlihat bahwa perhatian publik mulai tumbuh. Tantangannya adalah mengubah perhatian itu menjadi tekanan politik dan sosial yang konsisten, agar kolaborasi multi-stakeholder tidak berhenti di panggung konferensi.
Kolaborasi multi-stakeholder: syarat mutlak resiliensi yang berpihak pada warga
Jika ada satu pesan yang paling keras terdengar dari GFSR dan ADEXCO, itu adalah bahwa ketangguhan tidak bisa dibangun sendirian. Pemerintah mendorong penguatan kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, masyarakat, akademisi hingga mitra internasional untuk membangun resiliensi berkelanjutan. Seruan ini dipertegas dengan ajakan memperkuat kemitraan antara pemerintah dan sektor swasta, peneliti dan praktisi, serta pengetahuan internasional dan pengalaman lokal. Di level lain, Yuliot menambahkan perlunya kolaborasi lintas batas melalui kemitraan pemerintah, sektor swasta, akademisi, LSM, dan generasi muda.
Namun kolaborasi multi-stakeholder bukan sekadar soal banyaknya pihak yang duduk bersama; yang menentukan adalah siapa yang memimpin agenda dan siapa yang paling dilindungi. Tanpa keberpihakan jelas pada keselamatan masyarakat—terutama kelompok rentan—resiliensi akan mudah terseret kepentingan jangka pendek. Di sinilah pentingnya mengintegrasikan resiliensi sebagai standar dalam setiap proyek, mulai dari skala komunitas hingga infrastruktur besar, lengkap dengan sistem akuntabilitas yang bisa diukur dan dipercaya.
Ke depan, GFSR ke-3
