Kepastian lahan menentukan pembangunan hunian
Pemulihan pascabencana adalah rangkaian upaya mengembalikan tempat tinggal, infrastruktur, dan kegiatan ekonomi warga agar kehidupan sehari-hari dapat berjalan kembali dengan aman. Di Aceh Utara, hunian tetap menjadi ujian nyata: rencana pembangunan harus beranjak dari angka dan peta menuju lahan yang benar-benar siap dibangun.
Pada Rabu, 28 Oktober 2026, Tim Monitoring dan Evaluasi Satgas PRR meninjau rencana lokasi hunian tetap di Kecamatan Sawang. Dua calon lokasi disiapkan untuk menampung 61 unit, tetapi pembangunan belum dapat berjalan sebelum pengadaan tanah rampung karena negosiasi harga dengan pemilik masih berlangsung. Di Desa Keudee Sawang, lahan seluas 0,44 hektare direncanakan menampung 26 rumah; lahan itu dimiliki empat orang dan belum disepakati harganya.
Hambatan ini bukan urusan administrasi belaka. Warga yang kehilangan rumah atau harus meninggalkan kawasan rawan membutuhkan kepastian tempat tinggal, sementara pembangunan tanpa penyelesaian hak atas tanah berisiko tersendat. Satgas merekomendasikan koordinasi lebih cepat antara pemerintah daerah, pemilik tanah, dan instansi terkait agar pembebasan lahan selesai sesuai ketentuan.

Irigasi pulih, petani kembali mengolah sawah
Pemulihan banjir Aceh tidak akan terasa utuh jika sawah tetap terbengkalai. Banjir pada November 2025 merusak tanaman padi dan menimbun saluran irigasi Reuleut Barat dengan lumpur. Warga kehilangan kesempatan bersawah selama enam hingga tujuh bulan, menurut Geuchik Sumawardi; bagi keluarga petani, putusnya aliran air berarti hilangnya pendapatan sekaligus sumber pangan.
Perbaikan saluran sepanjang 172 meter didukung dana APBN sebesar Rp100 juta dan dilaporkan selesai pada September 2026. Setelah saluran digali dan dibenahi, aliran air berangsur normal. Sebagian petani Reuleut Barat kembali menanam padi, sedangkan sebagian lainnya telah memasuki masa panen.
Dampak proyek kecil ini memperlihatkan ukuran pemulihan yang paling berarti bagi warga: air kembali mencapai lahan, lalu kegiatan bertani dapat dimulai lagi. Dengan sekitar 60 hektare persawahan di desa, pemeliharaan irigasi dan dukungan terhadap musim tanam berikutnya patut menjadi tindak lanjut, bukan dianggap selesai hanya karena saluran sudah diperbaiki.
Identifikasi hambatan harus berujung pada tindakan
Satgas PRR mendorong identifikasi masalah sebagai cara mempercepat rehabilitasi Aceh Utara. Dalam evaluasi bersama pemerintah kabupaten pada 28 Oktober 2026, realisasi belanja tambahan Transfer ke Daerah baru mencapai 19,70 persen: Rp6,59 miliar dari pagu Rp33,44 miliar. Angka ini menandakan pekerjaan perlu dipercepat, tetapi serapan anggaran tidak boleh menjadi satu-satunya ukuran keberhasilan.
Tim Monev merekomendasikan pemeriksaan hambatan pada setiap paket pekerjaan, pemutakhiran data realisasi fisik dan keuangan, serta pelengkapan dokumen pendukung. Langkah itu perlu menghubungkan laporan dengan keputusan lapangan: siapa yang bertanggung jawab, apa yang menghambat pekerjaan, dan kapan masalahnya dituntaskan. Cakupan pemulihan pun meliputi jalan dan jembatan, tanggul, alur sungai, pengendalian banjir, serta jaringan irigasi.
Seluruh kegiatan yang memungkinkan pada 2026 ditargetkan selesai sebelum 31 Desember, sementara rehabilitasi dan rekonstruksi dirancang bertahap hingga 2028. Kesimpulannya, pemulihan yang berpihak pada warga membutuhkan tiga hal yang saling menguatkan: lahan hunian yang tuntas, infrastruktur pertanian yang berfungsi, dan identifikasi hambatan yang segera diikuti tindakan nyata.







