Anggaran Pariwisata 2027: Bukan Sekadar Besar, Tapi Harus Tepat Sasaran
Anggaran pariwisata 2027 adalah alokasi dana pemerintah yang difokuskan untuk memperkuat destinasi wisata, desa wisata, infrastruktur, digitalisasi, dan keselamatan wisatawan agar daya saing global wisata meningkat sekaligus menghadirkan manfaat ekonomi yang lebih merata bagi masyarakat di berbagai daerah. Inti kebijakan ini sederhana: uang negara tidak boleh berhenti di laporan proyek, tetapi harus terasa dari jalan menuju objek wisata yang lebih layak, desa wisata yang hidup, hingga pengalaman digital yang memudahkan wisatawan merencanakan perjalanan. Kementerian Pariwisata memperoleh pagu anggaran sebesar Rp1,509 triliun dan menjadikannya sebagai instrumen untuk memperbesar kontribusi sektor pariwisata terhadap perekonomian sekaligus memperbaiki kualitas destinasi wisata Indonesia di mata pasar internasional. Dengan arah yang lebih jelas, anggaran pariwisata 2027 berpotensi menjadi titik balik dari pariwisata yang sekadar ramai menjadi pariwisata yang benar-benar kompetitif.
Infrastruktur dan Desa Wisata: Fondasi Daya Saing Global Wisata
Jika ingin bicara daya saing global wisata, perbaikan destinasi tanpa infrastruktur adalah ilusi. Kenaikan anggaran Deputi Bidang Destinasi dan Infrastruktur dari Rp39,43 miliar menjadi Rp48,54 miliar adalah sinyal bahwa pemerintah mulai menyadari pentingnya investasi infrastruktur pariwisata sebagai basis persaingan dengan negara lain. Bantuan pemerintah untuk peningkatan amenitas dan aksesibilitas juga ditargetkan naik dari 92 unit pada 2026 menjadi 150 unit pada 2027. Ini bukan sekadar angka; setiap unit amenitas berarti toilet yang layak, jalur pedestrian yang aman, dermaga yang tertata, atau penanda arah yang jelas—detail yang sering menentukan apakah wisatawan asing mau kembali. Di saat yang sama, penguatan desa wisata lewat program khusus menunjukkan arah yang tepat: menggabungkan otentisitas lokal dengan standar layanan global. Anggaran Tugas Pembantuan yang naik dari Rp17,86 miliar menjadi Rp19,76 miliar menandakan dorongan pemerataan agar destinasi wisata Indonesia tidak hanya terkonsentrasi di beberapa kawasan saja.
Digitalisasi dan Keamanan: Dua Pilar Baru Brand Pariwisata Nasional
Dalam pasar yang kian digital dan sensitif terhadap isu keselamatan, dua prioritas Kemenpar patut diapresiasi: digitalisasi dan peningkatan keselamatan berwisata. Program unggulan seperti Peningkatan Keselamatan Berwisata, Desa Wisata, Pariwisata Berkualitas, Event by Indonesia, dan Tourism 5.0 membentuk kerangka baru brand pariwisata nasional yang tidak hanya indah di brosur, tetapi lebih terukur kualitasnya. Digitalisasi pariwisata diperkuat melalui pengembangan SISPARNAS dan JADESTA, dengan target lebih dari 6.300 data dan informasi desa wisata serta data atraksi pariwisata dari 38 provinsi. Jika dua platform ini benar-benar dikelola sebagai basis data terbuka dan mutakhir, wisatawan mancanegara akan lebih mudah membaca potensi destinasi, sementara pelaku industri bisa merancang paket wisata yang lebih cerdas. Program keselamatan berwisata di 24 lokasi akan menjadi ujian penting: tanpa standar keamanan yang konsisten, kampanye pariwisata berkualitas hanya akan terdengar seperti slogan. Peningkatan anggaran Deputi Bidang Industri dan Investasi dari Rp21,69 miliar menjadi Rp26,33 miliar menegaskan bahwa pemerintah melihat keamanan, digital, dan investasi sebagai satu ekosistem.
Pertumbuhan Wisata dan Pencitraan Global: Momentum yang Tak Boleh Disia-siakan
Kinerja sektor pariwisata saat ini memberi modal psikologis yang kuat bagi strategi anggaran pariwisata 2027. Menurut pemaparan Menparekraf, kunjungan wisatawan mancanegara pada Mei 2026 mencapai 1,38 juta kunjungan atau meningkat 5,83 persen dibandingkan Mei 2025, dengan kumulatif 6,07 juta kunjungan hingga Mei dan pertumbuhan 7,68 persen. Pertumbuhan wisatawan nusantara juga positif dan menjaga perputaran ekonomi di destinasi. Surplus antara kunjungan wisatawan mancanegara dan perjalanan warga ke luar negeri memperlihatkan bahwa pariwisata memberikan kontribusi devisa yang kian nyata. Di tingkat citra global, penghargaan Muslim Friendly Destination of the Year dan kenaikan tiga peringkat dalam indeks wisata ramah Muslim menjadi amunisi penting brand pariwisata nasional. Kolaborasi dengan berbagai mitra untuk sertifikasi halal dan pemetaan destinasi ramah Muslim memperkuat posisi di segmen pasar yang tumbuh cepat. Di level event, program seperti Karisma Event Nusantara yang menghimpun 125 event unggulan di 38 provinsi memperlihatkan bahwa destinasi wisata Indonesia tidak kekurangan konten—yang diperlukan sekarang adalah konsistensi kualitas dan promosi terarah.
Dari Anggaran ke Dampak Nyata: Tantangan Implementasi dan Akuntabilitas
Pada akhirnya, pertanyaan penting bukan lagi apakah anggaran pariwisata 2027 cukup besar, tetapi apakah mampu diubah menjadi dampak nyata. Pemerintah menargetkan agar seluruh program dijalankan dengan baik dan akuntabel untuk membangun pariwisata yang tangguh, berdaya saing, dan berkelanjutan. Target kunjungan wisatawan mancanegara di kisaran 17,6–19,1 juta dan perjalanan wisatawan nusantara hingga 1,28 miliar perjalanan menunjukkan ambisi yang tinggi. Namun ambisi angka harus diimbangi dengan kualitas pengalaman wisatawan: dari keamanan, kebersihan, akses transportasi, hingga keramahan layanan. Fakta bahwa event-event yang didukung pemerintah telah menarik jutaan pengunjung, melibatkan lebih dari 7.200 UMKM, dan menyerap puluhan ribu tenaga kerja dengan perputaran ekonomi ratusan miliar rupiah, menunjukkan bahwa pariwisata bisa menjadi mesin ekonomi lokal yang konkret. Kesimpulannya, anggaran pariwisata 2027 adalah kesempatan strategis. Jika digitalisasi, investasi infrastruktur pariwisata, dan standar keselamatan dijalankan konsisten, daya saing global wisata akan naik bukan karena slogan, tetapi karena wisatawan merasakan perbedaan di lapangan.
