Temuan bermula saat pemeriksaan lapangan
Penyelewengan solar subsidi dari armada kebersihan adalah dugaan pengalihan bahan bakar yang semestinya menggerakkan layanan publik, tetapi malah dipindahkan untuk dijual kepada pihak lain. Dugaan ini mencuat di sekitar kawasan TPA Benowo, Surabaya, setelah dua pengemudi truk sampah diduga tertangkap mengalihkan solar dari tangki kendaraan ke galon. Pengungkapan berawal dari survei lapangan tim Dinas Lingkungan Hidup (DLH) untuk persiapan penilaian Adipura. Di sekitar Stadion Gelora Bung Tomo, petugas melihat sebuah truk yang semestinya meninggalkan kawasan justru berhenti di lokasi lain. Pemeriksaan berikutnya menemukan galon berisi solar di gudang, lalu kedua sopir dipanggil untuk pemeriksaan internal dan dimintai keterangan melalui berita acara pemeriksaan. Temuan itu menuntut penyelidikan terbuka: asal, jumlah, pola pemindahan, dan jalur penjualan perlu ditelusuri, bukan disimpulkan hanya dari pengakuan awal.

Dua sopir bukan satu-satunya fokus
Pengusutan kini meluas setelah pemeriksaan awal terhadap dua sopir memunculkan 11 nama lain yang diduga mengetahui atau terlibat. Penyebutan nama tidak membuktikan kesalahan; setiap orang harus diperiksa berdasarkan bukti dan perannya masing-masing. Menurut keterangan awal yang disampaikan DLH, solar dipindahkan dari tangki truk ke galon dan diduga dijual kepada penadah. Bahan bakar itu merupakan alokasi subsidi bagi armada pengangkut sampah dari tempat penampungan sementara menuju tempat pemrosesan akhir. Kedua pengemudi disebut mengaku menerima sekitar Rp160 ribu per minggu dari penjualan solar yang dialihkan, tetapi nilai dan cakupan praktik masih perlu diuji lebih lanjut. Besarnya jaringan tidak boleh ditentukan dari dugaan semata. Yang harus dibuka ialah berapa lama praktik berlangsung, siapa yang mengatur, dan apakah ada pihak lain yang memperoleh manfaat.

Penanganan harus melampaui pemeriksaan internal
Wali Kota Eri Cahyadi meminta dugaan penyelewengan BBM diteruskan kepada aparat penegak hukum, bukan berhenti pada pemeriksaan internal. DLH telah menyerahkan penanganan kasus kepada aparat, sementara pemerintah kota menyatakan pihak yang terbukti terlibat harus diproses sesuai ketentuan. Sikap ini tepat: dugaan penggelapan solar dari kendaraan dinas menyangkut penggunaan subsidi dan kepercayaan warga, sehingga pemeriksaan internal saja tidak cukup untuk menguji bukti maupun menetapkan tanggung jawab. DLH mengelola sekitar 300 armada operasional; sebanyak 120 kendaraan pengangkut sampah dari TPS menuju TPA memperoleh BBM subsidi. Skala itu membuat pengawasan perlu diperketat dan hasilnya dapat diperiksa, bukan sekadar dijanjikan. DLH juga menyampaikan permohonan maaf apabila pelayanan kebersihan belum memenuhi harapan masyarakat. Solar untuk truk, menurut kepala dinas, semestinya dipakai sepenuhnya untuk menunjang layanan kebersihan.
Langkah pencegahan yang disebut DLH adalah memperketat pengawasan penggunaan BBM pada armada. Pengawasan baru akan berarti jika mampu mencocokkan pemakaian bahan bakar dengan perjalanan kendaraan dan kebutuhan operasional, lalu menindak anomali secara konsisten. Pelacakan GPS termasuk langkah yang diusulkan dalam penanganan, tetapi teknologi tidak menggantikan pemeriksaan transaksi dan pertanggungjawaban. Kasus ini menunjukkan celah yang perlu ditutup pada tata kelola solar subsidi: bahan bakar untuk layanan publik harus tercatat dari pengisian hingga kendaraan kembali. Kesimpulannya, penanganan yang layak bukan hanya menghukum pihak yang terbukti bersalah, melainkan menuntaskan penyelidikan terhadap 11 nama yang disebut dan memastikan armada kebersihan tidak menjadi jalur penjualan ilegal. Warga berhak melihat layanan tetap berjalan dan proses hukum berjalan terbuka.







