Lintasan liar kereta api: masalah keselamatan yang tidak selesai dengan beton
Lintasan liar kereta api adalah perlintasan tidak resmi yang dibuka masyarakat tanpa persetujuan operator maupun otoritas perkeretaapian, sehingga tidak memiliki palang, penjaga, atau rambu memadai, dan sangat meningkatkan risiko kecelakaan fatal bagi pengendara, pejalan kaki, serta mengganggu keselamatan pengguna kereta yang melintas di jalur tersebut. Fenomena lintasan liar kereta api ini kembali menyeruak setelah PT KAI menutup lintasan liar di Lingkungan Pasiran, Perbaungan, dengan deretan tiang beton agar tidak bisa dilalui kendaraan. Penutupan ini bukan yang pertama; tiang beton sebelumnya sempat dicabut warga, menunjukkan betapa kuatnya dorongan ekonomi dan kebiasaan harian yang bertabrakan dengan standar keselamatan. Faktanya, lintasan ini adalah lokasi tabrakan KA Putri Deli Medan–Tanjung Balai dengan dump truk pengangkut tanah yang merenggut nyawa sopir truk.
Kalideres–Tebet: insiden temperan KRL dan ilusi keamanan fisik
Di wilayah lain, pola serupa tampak pada insiden temperan KRL di lintasan liar Kalideres dan Tebet. Dua kejadian orang tertemper KRL dalam waktu berdekatan sekitar pukul 06.30 WIB di dua jalur berbeda menunjukkan bahwa masyarakat terus mengambil risiko menyeberang di titik yang jelas tidak aman. Menyikapi ini, PT KAI Daop 1 berencana meniadakan secara permanen dua perlintasan liar tersebut sebagai bagian manajemen risiko transportasi untuk memperkuat keselamatan perjalanan kereta dan mengurangi risiko bagi warga di sekitar rel. "Seluruh perlintasan tidak resmi yang berpotensi mengganggu operasional kereta api serta mengancam keselamatan pengguna akan menjadi perhatian KAI untuk ditutup". Namun penutupan fisik tanpa perubahan perilaku publik mudah berubah menjadi ilusi keamanan: beton bisa ditembus, jalur baru bisa dibuka, dan kebiasaan berisiko berpindah ke titik lain.
Insiden Kahuripan: nyawa tetap melayang meski lintasan liar diblokir
Kecelakaan tidak hanya terjadi di lintasan liar kereta api yang dibuka kendaraan. Insiden temperan yang melibatkan KA 274 Kahuripan relasi Kiaracondong–Blitar dengan seorang laki-laki di KM 115+3/2 dekat Stasiun Sukomoro menunjukkan sisi lain persoalan. Jalur ini adalah area resmi perjalanan kereta, tetapi korban tetap berada di jalur hingga tertemper pada pukul 10.11 WIB. Dari sudut pandang operator, manajemen risiko transportasi berjalan baik: sarana kereta dinyatakan aman, keterlambatan hanya enam menit, dan seluruh perjalanan KA di Daop 7 kembali normal. Namun dari sudut pandang keselamatan masyarakat, kejadian ini menggarisbawahi bahwa penutupan perlintasan ilegal saja tidak cukup. KAI sendiri sampai harus mengimbau masyarakat untuk tidak berada, berjalan, duduk, atau beraktivitas di jalur KA karena kereta tidak dapat berhenti mendadak.
Ketika kebutuhan ekonomi menabrak tembok beton
Resistensi warga di Perbaungan memperlihatkan akar masalah yang lebih dalam. Tiang beton penutup lintasan liar pernah dicabuti warga setelah dipasang petugas PT KAI. Bagi operator kereta, penutupan perlintasan ilegal adalah soal keselamatan pengguna kereta dan pencegahan korban jiwa. Bagi warga, lintasan liar adalah urat nadi ekonomi tambang pasir di Sungai Ular; truk pengangkut pasir tak bisa lagi melintas, dan setiap truk yang keluar dari lokasi galian sebelumnya dikenai bayaran Rp15.000 yang menjadi sumber penghasilan lokal. Ketika penutupan mematikan akses ekonomi tanpa ada alternatif jalur atau skema kompensasi, konflik kepentingan menjadi tak terelakkan. Di sini terlihat bahwa manajemen risiko transportasi masih terlalu berfokus pada infrastruktur dan belum cukup menyentuh realitas sosial-ekonomi di sekitar rel.
Penutupan permanen harus diiringi strategi sosial yang serius
Serangkaian kecelakaan di Perbaungan, Kalideres, Tebet, hingga temperan KA Kahuripan membentuk pola berulang: masyarakat terus mengambil risiko di sekitar rel, sekalipun ada penutupan fisik dan imbauan. PT KAI menyebut telah melakukan sosialisasi dan edukasi kepada warga, meski mendapat keberatan masyarakat. Ini langkah awal, tetapi belum menyentuh akar perilaku. Penutupan perlintasan ilegal perlu disertai kampanye kesadaran publik yang konsisten, materi edukasi risiko keselamatan sejak sekolah, dan penegakan hukum yang tegas agar lintasan baru tidak kembali dibuka secara ilegal. Keterlibatan komunitas lokal menjadi kunci: tokoh warga, pelaku usaha, hingga pemerintah setempat harus dilibatkan dalam merancang akses alternatif dan solusi transportasi. Tanpa pendekatan holistik, setiap tiang beton hanya akan menggeser, bukan menghapus, titik berikutnya dari tragedi di rel kereta.
