Sekolah baru sebagai strategi memutus kesenjangan akses pendidikan anak
Pembangunan tujuh unit infrastruktur sekolah baru dan Sekolah Rakyat Pandeglang di Banten adalah strategi pemerintah daerah untuk memperluas akses pendidikan anak secara lebih merata, dengan mendekatkan sekolah menengah umum, kejuruan, dan sekolah khusus ke wilayah yang selama ini kurang terlayani, sehingga anak dari keluarga berpenghasilan rendah dan tinggal jauh dari pusat kota memiliki peluang yang lebih nyata untuk menikmati pendidikan yang tersedia, terjangkau, dan berkualitas tanpa harus berpindah tempat tinggal atau menanggung biaya tambahan transportasi harian yang berat bagi ekonomi rumah tangga mereka.
Inti persoalannya jelas: kesenjangan akses bukan hanya soal berapa banyak anak yang bersekolah, tetapi di mana sekolah itu berada dan siapa yang mampu menjangkaunya. Dengan meresmikan pembangunan tujuh unit sekolah baru (USB) yang dipusatkan di salah satu SMA negeri di Kabupaten Tangerang pada Senin (31/8), Gubernur Andra Soni mengirim pesan bahwa perluasan akses bukan slogan, melainkan agenda yang dibangun dengan beton, bata, dan kebijakan yang berpihak pada anak. Inilah titik awal peta baru akses pendidikan, bukan sekadar tambahan gedung di statistik.
Tujuh unit sekolah baru: lebih dekat, lebih merata, lebih strategis
Pembangunan tujuh unit sekolah baru di berbagai daerah Banten adalah intervensi langsung untuk memotong jarak antara rumah dan sekolah bagi ribuan anak. Unit-unit ini mencakup SMK, SMA, dan sekolah khusus yang hampir tersebar di seluruh daerah, sehingga tidak lagi terpusat di kota-kota besar. Gubernur menyebut langkah ini sebagai cara memperluas layanan agar pendidikan makin merata; infrastruktur sekolah baru bukan lagi proyek simbolik, melainkan instrumen pemerataan sosial yang nyata.
Pernyataan kunci yang perlu dicatat: “Pembangunan tujuh unit sekolah baru sudah direalisasikan 2025, bisa untuk menampung sekitar 1.356 peserta didik.” Angka ini menggambarkan kapasitas awal, tetapi dampaknya jauh lebih luas: setiap kursi berarti satu anak yang tidak perlu putus sekolah karena jarak atau keterbatasan daya tampung. Namun, keberhasilan kebijakan ini akan sangat ditentukan oleh bagaimana pemerintah memastikan sekolah-sekolah baru tersebut benar-benar menjadi pilihan utama warga di sekitarnya, bukan hanya papan nama baru di pinggir jalan.
Sekolah Rakyat Pandeglang: simbol keseriusan dan ujian konsistensi
Di tengah pembangunan sekolah baru, Sekolah Rakyat Pandeglang menempati posisi simbolis sebagai wajah baru sekolah rakyat Banten yang diharapkan dekat dengan kelompok paling rentan. Hingga awal Juni, progres pembangunannya telah mencapai 67,71 persen, dengan target mulai beroperasi pada Juli 2026. Gubernur meninjau langsung proyek ini dan memastikan pekerjaan berjalan sesuai target agar fasilitas pendidikan ini segera dimanfaatkan masyarakat. Tindakan ini menunjukkan komitmen, tetapi sekaligus membuka ruang evaluasi publik: apakah komitmen itu akan konsisten hingga sekolah betul-betul melayani anak-anak yang membutuhkan.
Sekolah rakyat seharusnya menjadi antitesis dari sekolah yang hanya ramah bagi keluarga mapan. Lokasinya di Pandeglang menegaskan bahwa daerah yang selama ini dikenal tertinggal pun berhak atas fasilitas yang layak. Namun, gedung yang selesai tepat waktu tidak otomatis menjawab masalah jika tidak diikuti desain program, pendidik, dan budaya sekolah yang betul-betul berpihak pada akses pendidikan anak dari keluarga kurang mampu. Di sini, keberhasilan Sekolah Rakyat Pandeglang akan diukur bukan dari persentase progres fisik, melainkan dari siapa saja yang akhirnya duduk di bangku kelasnya.
Tersedia, terjangkau, berkualitas: bagaimana menjaganya tetap adil?
Gubernur menyebut tiga kata kunci pembangunan pendidikan: tersedia, terjangkau, dan berkualitas. Infrastruktur sekolah baru memenuhi aspek ketersediaan, dan kedekatan lokasi membantu keterjangkauan. Namun, pertanyaan krusial muncul: bagaimana memastikan semua ini berakhir pada akses yang adil, bukan sekadar memperluas pilihan bagi mereka yang sudah relatif aman secara ekonomi. Tanpa fokus tegas pada transparansi, keadilan, dan akuntabilitas dalam penerimaan murid baru adil, sekolah-sekolah baru berisiko diisi oleh kelompok yang sama, sementara anak-anak dari keluarga rentan tetap tertinggal di luar pagar.
Artinya, pembangunan fisik harus berjalan beriringan dengan desain tata kelola. Sistem zonasi, kuota bagi keluarga kurang mampu, dan mekanisme pengawasan publik perlu dipikirkan serius agar akses pendidikan anak benar-benar merata, bukan hanya di kertas kebijakan. Jika tata kelola penerimaan murid baru dibuat terbuka dan dapat dipantau warga, sekolah rakyat Banten dan tujuh USB ini bisa menjadi model bagaimana infrastruktur pendidikan digunakan untuk meruntuhkan, bukan mengulangi, pola ketimpangan lama.
Dari gedung ke masa depan: infrastruktur pendidikan sebagai investasi keadilan
Pada akhirnya, pembangunan tujuh sekolah baru dan Sekolah Rakyat Pandeglang bukan sekadar proyek menambah ruang kelas; ini adalah investasi politik dan moral untuk mengurangi kesenjangan akses pendidikan antar daerah. Dengan memperluas jaringan sekolah ke wilayah-wilayah yang selama ini kurang tersentuh, pemerintah daerah mengambil langkah konkret menjadikan pendidikan sebagai hak yang “tersedia, terjangkau, dan berkualitas” bagi lebih banyak anak.
Namun, gedung yang baru tidak otomatis melahirkan keadilan. Keberhasilan infrastruktur sekolah baru akan ditentukan oleh kombinasi beberapa hal: ketepatan waktu penyelesaian seperti yang ditargetkan pada Sekolah Rakyat Pandeglang, kapasitas menampung ribuan peserta didik baru, serta keberanian politik untuk memastikan penerimaan murid baru adil dan diawasi publik. Jika tiga hal ini berjalan serempak, ribuan anak yang sebelumnya terhalang jarak dan biaya akan memiliki jalan lebih terang menuju masa depan. Jika tidak, kita hanya memindahkan ketimpangan ke gedung yang lebih baru.
