Dorongan yang perlu diikuti perubahan nyata
Kredit UMKM adalah pembiayaan yang disalurkan kepada usaha mikro, kecil, dan menengah untuk mendukung modal kerja maupun pengembangan usaha, dengan penilaian yang mempertimbangkan kemampuan bayar dan risiko usaha. Di Bali, OJK meminta BPR dan BPRS memperkuat penyaluran pembiayaan ini, bukan sekadar mengejar pertumbuhan kredit secara keseluruhan. Dorongan itu disampaikan dalam evaluasi kinerja BPR/S di Nusa Dua, Badung, pada 3 November 2026. Arah kebijakan ini tepat: lembaga yang dekat dengan pelaku usaha lokal seharusnya mampu membuka akses modal bagi bisnis yang kerap tak terjangkau layanan keuangan. Namun, permintaan regulator hanya akan berarti jika diikuti pemahaman yang lebih baik terhadap kebutuhan usaha dan proses pembiayaan yang sesuai, tanpa mengendurkan kehati-hatian.
Pertumbuhan kredit belum banyak mengalir ke UMKM
Angka-angka menunjukkan mengapa dorongan OJK mendesak. Hingga September 2026, total kredit BPR dan BPRS di Bali mencapai Rp14,17 triliun, tetapi kredit UMKM baru Rp6,67 triliun atau 47,10 persen dari keseluruhan penyaluran. Kredit UMKM tumbuh 1,59 persen secara tahunan, jauh di bawah kredit non-UMKM yang tumbuh 9,56 persen. Artinya, pertumbuhan industri belum otomatis memperluas kesempatan bagi usaha kecil. Penyaluran kredit yang lebih cepat ke segmen non-UMKM mungkin mengangkat angka total, tetapi belum tentu menjawab kebutuhan pelaku usaha yang menopang ekonomi lokal. Bagi pemilik usaha, akses modal yang lebih baik dapat membantu menjaga arus kas dan membiayai perkembangan bisnis. Karena itu, BPR Bali perlu mengukur keberhasilan bukan hanya dari besarnya kredit, melainkan juga dari siapa yang memperoleh pembiayaan.
Bunga tinggi membatasi pilihan bank
Kesenjangan pembiayaan itu tak bisa diatasi dengan instruksi semata. Bunga tinggi menjadi tantangan dalam penyusunan Rencana Bisnis Bank karena memengaruhi strategi usaha dan keputusan penyaluran kredit. Ketika biaya dana dan risiko usaha membebani perhitungan bank, bunga kredit dapat menjadi hambatan bagi UMKM yang marginnya tipis. Sebaliknya, menurunkan standar analisis agar kredit tumbuh cepat berisiko memperburuk kualitas aset. Data OJK mencatat rasio kredit bermasalah bruto BPR/S Bali sebesar 11,27 persen pada September 2026, membaik dari 14,88 persen setahun sebelumnya, tetapi masih menunjukkan bahwa kualitas pembiayaan perlu dijaga. Jalan yang masuk akal bukan memaksa ekspansi tanpa batas, melainkan memperbaiki penilaian kelayakan dan pemahaman model bisnis UMKM. Literasi dan inklusi keuangan juga perlu ditingkatkan agar usaha lebih siap memenuhi kriteria pembiayaan.
Perluasan yang sehat harus jadi ukuran
Tantangan berikutnya adalah memastikan rencana bisnis bank berpijak pada peluang lokal yang realistis. Akomodasi dan makan minum, pertanian, kehutanan dan perikanan, serta transportasi dan pergudangan merupakan sektor Bali yang dapat membuka ruang pembiayaan produktif, termasuk bagi usaha mikro dan kecil. BPR/S perlu mengenali usaha di wilayah operasionalnya, menilai kemampuan debitur membayar, serta mengendalikan risiko, bukan hanya mengejar target penyaluran. OJK menyatakan akan memperkuat pengawasan berbasis risiko, kapasitas kelembagaan, konsolidasi, dan permodalan BPR/S; upaya itu juga akan melibatkan pemerintah daerah, Bank Indonesia, LPS, Perbarindo, dan pemangku kepentingan lain melalui TPAKD Provinsi Bali. Kesimpulannya, dorongan memperluas kredit UMKM layak disambut, tetapi keberhasilannya bergantung pada pembiayaan yang terjangkau, selektif, dan benar-benar menjangkau usaha yang selama ini tertinggal.
