Geografi menentukan mudah atau sulitnya belajar
Akses pendidikan kepulauan adalah kemampuan siswa dan guru menjangkau sekolah serta mengikuti pembelajaran dan penilaian secara layak, meski dipisahkan laut, transportasi terbatas, dan jaringan komunikasi yang tidak selalu stabil. Hambatan semacam ini bukan persoalan sampingan: tanpa akses yang memadai, kesempatan belajar dan mutu layanan bergantung pada tempat tinggal.
Gambaran itu tampak di Pulau Taliabu. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Maluku Utara, Abubakar Abdullah, menempuh perjalanan laut selama dua hari dari Ternate sebelum bersama tim mengunjungi 11 sekolah, dari utara hingga selatan Taliabu, pada 14–19 Oktober 2026. Kunjungan tersebut menindaklanjuti arahan gubernur untuk mengidentifikasi hambatan layanan SMA, SMK, dan SLB; hasilnya akan menjadi bahan pemetaan kebutuhan dan penentuan prioritas penanganan.
Perjalanan itu memberi ukuran nyata tentang beban geografis yang biasanya tersembunyi di balik angka sekolah. Keterbatasan transportasi membuat sebagian guru dan murid harus naik perahu untuk mencapai tempat belajar. Karena itu, akses pendidikan tidak cukup dinilai dari ada atau tidaknya gedung: waktu tempuh, pilihan transportasi, fasilitas, dan dukungan bagi tenaga pengajar perlu masuk dalam keputusan anggaran dan layanan.
Pemetaan harus berujung pada prioritas yang jelas
Rombongan mendatangi 11 sekolah, antara lain SMA Negeri 4 dan SMK Negeri 13 di Falabisahaya, sekolah-sekolah di Langganu, Nggele, Selati, Bobong, Kawalu, Pencado, dan Bapenu, serta SLB di Bobong. Mereka memeriksa sarana prasarana, berdialog dengan guru dan murid, meninjau revitalisasi, dan melihat pemanfaatan papan digital dalam pembelajaran.
Skala kebutuhan di sekolah di Taliabu tidak kecil: pulau itu memiliki 20 satuan pendidikan—12 SMA, tujuh SMK, dan satu SLB—yang melayani 2.409 murid dengan dukungan sekitar 400 guru. Revitalisasi yang berjalan lancar dan papan digital yang telah digunakan merupakan kemajuan, tetapi perangkat tidak menghapus kendala perjalanan. Pemetaan yang berguna harus membedakan masalah tiap lokasi: akses transportasi, kondisi ruang belajar, kebutuhan guru, listrik, dan jaringan.
Inilah alasan kunjungan lapangan lebih bernilai daripada daftar kebutuhan seragam. Pemerintah perlu mengubah temuan menjadi urutan kerja yang transparan: sekolah mana paling sulit dijangkau, layanan apa yang paling mendesak, dan bagaimana kemajuannya akan diperiksa. Tanpa tindak lanjut tersebut, pemetaan berisiko menjadi laporan perjalanan, bukan dasar pemerataan.
Ujian besar memerlukan listrik dan jaringan yang stabil
Sebanyak 21.773 siswa kelas XII SMA dan sederajat di Maluku Utara dijadwalkan mengikuti Tes Kemampuan Akademik (TKA), tersebar di 532 satuan pendidikan. Pesertanya mencakup 13.417 murid SMA, 4.597 murid SMK, 17 murid SMA-LB, 2.879 murid Madrasah Aliyah, dan 863 peserta Program Paket C.
TKA berlangsung dalam dua gelombang: 26–29 Oktober 2026 dan 31 Oktober–1 November 2026. Besarnya jumlah peserta menjadikan stabilitas listrik dan telekomunikasi syarat dasar, terutama di pulau-pulau yang koneksinya rentan. Dinas pendidikan menyatakan koordinasi dengan sekolah terus dilakukan dan berharap pasokan listrik serta jaringan, termasuk layanan Telkomsel, tetap stabil selama ujian.
Ujian siswa kepulauan tidak akan adil bila jadwal dan standar sama, tetapi sarana untuk mengikutinya berbeda jauh. TKA memang dimaksudkan untuk memetakan capaian akademik secara terstandar, bukan menentukan kelulusan; hasilnya dapat membantu sekolah dan pemerintah mengevaluasi pembelajaran. Karena itu, pelaksanaan harus disertai rencana gangguan teknis dan dukungan bagi lokasi dengan listrik atau jaringan yang tidak pasti.
Siswa di kapal membutuhkan aturan yang lentur
Hambatan bukan hanya dialami murid yang tinggal di pulau terpencil. Sekitar 500 siswa SMK kemaritiman dari berbagai daerah mengikuti TKA di Sumenep, Jawa Timur, pada 26–29 Oktober 2026, karena sebagian masih menjalani praktik kerja lapangan di sektor kelautan dan berada di kapal saat jadwal ujian tiba.
Sekolah berkoordinasi dengan nakhoda dan otoritas pendidikan setempat agar peserta dapat menguji lebih dekat dengan posisi mereka. Di SMKN 1 Sumenep tercatat 268 peserta, sedangkan di SMKN 1 Kalianget jumlahnya lebih dari 200. Pengaturan lintas wilayah ini menunjukkan bahwa akses pendidikan dapat dijaga tanpa memaksa siswa memilih antara kewajiban praktik dan hak akademik.
Namun, solusi ad hoc tidak seharusnya menjadi satu-satunya pegangan. Pengalaman tersebut layak dijadikan pola perencanaan: sekolah, dunia kerja, dan pemerintah perlu menyepakati lokasi ujian alternatif serta prosedur yang jelas sebelum jadwal dimulai. Siswa terdampak dijadwalkan mengikuti ujian susulan pada Jumat, bukti bahwa kesinambungan pendidikan memerlukan ruang penyesuaian saat keadaan lapangan tak bisa dikendalikan.
Kesimpulannya, jarak laut bukan alasan untuk menurunkan harapan pendidikan, tetapi alasan untuk merancang layanan yang lebih peka terhadap kondisi setempat. Pemetaan sekolah di Taliabu harus menghasilkan prioritas penanganan yang terukur, sementara pelaksanaan TKA perlu menjamin listrik, jaringan, dan pilihan lokasi ujian. Pemerataan baru terasa bagi siswa ketika kebijakan mengikuti kenyataan perjalanan mereka—termasuk saat perjalanan itu berlangsung di atas kapal.
