Keterbukaan adalah ujian utama
Kasus impor udang adalah dugaan pelanggaran atas penggunaan komoditas udang dari luar negeri yang semestinya diproses untuk diekspor kembali, tetapi diduga masuk ke pasar domestik dan kini menjadi perkara yang menuntut pemeriksaan terbuka. Pada 1 November 2026, Indonesia Police Watch (IPW) mendesak transparansi proses penegakan hukum terkait temuan 1.048 ton udang impor di Jawa Timur, setelah Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) membongkar perkara itu pada 22 September 2026. Sorotan ini tepat: publik perlu mengetahui bukan hanya jumlah barang yang diamankan, melainkan juga bagaimana dugaan pelanggaran diuji, siapa yang bertanggung jawab, dan apa dasar keputusan aparat. Transparansi proses hukum tidak berarti mendahului putusan atau menganggap pihak tertentu bersalah. Justru keterbukaan yang terukur menjaga agar penyelidikan berjalan adil, dapat diawasi, dan tidak berhenti pada pengamanan barang.
Skalanya membuat akuntabilitas semakin penting. KKP menaksir potensi kerugian negara mencapai Rp405,8 miliar, sementara IPW menyebut kasus impor udang ini diduga melibatkan dua korporasi besar dengan pemilik yang sama, PT BB dan PT MP. Angka tersebut merupakan taksiran potensi, bukan putusan akhir mengenai kerugian ataupun bukti kesalahan. Karena itu, aparat perlu menjelaskan tahapan pemeriksaan dan hasilnya secara berkala, tanpa mengorbankan proses penyidikan.
Dugaan kebocoran membawa dampak berlapis
Menurut keterangan yang disampaikan IPW, udang asal luar negeri itu seharusnya menjalani penanganan untuk kemudian diekspor kembali, tetapi diduga merembes ke pasar domestik. Jika dugaan itu terbukti, dampaknya melampaui kepatuhan perusahaan: negara berpotensi kehilangan penerimaan, sementara masuknya pasokan yang tidak semestinya dapat menekan harga dan ruang usaha petambak udang lokal. Efeknya dapat dirasakan hingga ke rumah tangga pembudidaya yang bergantung pada hasil panen dan harga jual yang layak. Inilah sebabnya pengawasan KKP disebut bertujuan mencegah komoditas impor beredar di dalam negeri sekaligus menjaga iklim usaha dan melindungi pembudidaya. Menyebut perkara ini sebagai impor udang ilegal sebelum ada pembuktian di pengadilan akan melampaui fakta yang tersedia; istilah yang tepat saat ini adalah dugaan pelanggaran impor.
Perkara juga memiliki sisi yang harus dijelaskan secara berimbang. Dua perusahaan di Pasuruan, PT Baramuda Bahari dan PT Megamarine Pride, mempertanyakan penyegelan dan menyatakan bahan baku udang yang diamankan masuk secara legal melalui dokumen kepabeanan serta ditujukan untuk diolah dan diekspor kembali. Pernyataan perusahaan ini tidak menghapus perlunya pemeriksaan, sama seperti pengamanan KKP belum dengan sendirinya membuktikan pelanggaran. Justru perbedaan keterangan tersebut memperkuat alasan agar dasar penyegelan, alur barang, dokumen, dan tujuan penggunaan diperiksa secara terbuka.
Desakan tidak berhenti pada pengamanan barang
IPW menyebut seorang pelapor telah menyampaikan pengaduan masyarakat kepada Direktorat Jenderal Pajak, Kortastipidkor Polri, dan Kejaksaan Agung terkait dugaan tindak pidana perpajakan serta pencucian uang. IPW juga mengungkap dugaan modus berupa utang fiktif dan transaksi tunai untuk menghindari pencatatan laporan keuangan. Semua itu masih berupa tuduhan yang perlu diverifikasi, bukan kesimpulan hukum. IPW mendesak lembaga terkait, termasuk Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, menuntaskan pengaduan, melakukan penyelidikan objektif, serta mengaudit laporan keuangan perusahaan dan pihak terafiliasi. Bila pelanggaran terbukti secara sah, IPW meminta sanksi tegas, termasuk terhadap pihak yang menerima manfaat.
Ada perbedaan penting antara mendesak penanganan dan menuntut keterbukaan. Pengusutan tuntas meminta aparat mengambil langkah investigatif; transparansi menuntut penjelasan yang dapat dipertanggungjawabkan mengenai langkah, temuan, dan alasan keputusan. Keduanya perlu berjalan bersama, bukan saling menggantikan. Pengumuman bahwa penyelidikan berlangsung tidak cukup bila publik tidak memperoleh kejelasan tentang perkembangan perkara, sementara keterbukaan tanpa pemeriksaan menyeluruh juga tidak menjawab dugaan kerugian negara maupun ancaman bagi petambak.
Akuntabilitas melindungi kepentingan publik
Langkah berikutnya semestinya berpusat pada pemeriksaan dokumen kepabeanan, tujuan pengolahan dan ekspor, pergerakan udang, serta catatan keuangan perusahaan dan pihak terkait. Aparat perlu menyampaikan perkembangan yang dapat dibuka kepada publik, sambil menjaga informasi yang memang harus dirahasiakan demi penyidikan. Dengan begitu, proses tidak berubah menjadi vonis melalui pemberitaan, tetapi juga tidak tertutup dari pengawasan.
Pada akhirnya, perkara 1.048 ton ini akan dinilai bukan hanya dari siapa yang diperiksa, melainkan dari mutu pembuktiannya dan kejelasan tindak lanjut. Transparansi proses hukum adalah kebutuhan agar dugaan kerugian negara diuji secara serius, hak pihak yang diperiksa tetap dijaga, dan petambak udang lokal tidak dibiarkan menanggung dampak dari dugaan kebocoran pasokan. Publik berhak menunggu jawaban yang terang, berbasis bukti, dan disampaikan tanpa prasangka.
