Lisdes Membuka Jalan Pemerataan
Listrik desa Papua adalah upaya menghadirkan pasokan listrik bagi permukiman yang belum terjangkau jaringan, agar warga memperoleh penerangan dan dukungan bagi layanan dasar serta kegiatan sehari-hari. Sepanjang 2026, PLN melistriki 128 desa di Papua, Papua Barat, Papua Selatan, dan Papua Barat Daya melalui program Listrik Desa (Lisdes). Capaian ini penting, tetapi ukuran keberhasilannya tidak cukup berhenti pada jumlah desa yang tersambung. Akses listrik desa harus memberi manfaat yang nyata dan berkelanjutan bagi rumah tangga, sekolah, fasilitas kesehatan, dan usaha setempat. Karena itulah program Lisdes menjadi jalur utama perluasan layanan di wilayah yang lama menghadapi keterbatasan infrastruktur. Bagi PLN Papua, pekerjaan berikutnya bukan sekadar menambah sambungan, melainkan memastikan pembangunan sesuai kebutuhan warga dan kondisi setiap lokasi.

Capaian Infrastruktur dan Manfaat bagi Warga
Di balik 128 desa yang telah mendapat listrik, ada pembangunan jaringan distribusi dalam skala besar. Selama 2026, PLN membangun Jaringan Tegangan Menengah sepanjang 742,58 kilometer sirkuit, Jaringan Tegangan Rendah sepanjang 286,71 kilometer sirkuit, serta gardu distribusi berkapasitas total 7.450 kilovolt ampere. Angka-angka ini menunjukkan bahwa pemerataan membutuhkan infrastruktur yang menjangkau desa, bukan hanya sambungan akhir ke rumah. Dampaknya pun melampaui penerangan malam hari. Anggota Komisi XII DPR RI Cheroline Chrisye Makalew menyatakan bahwa listrik dapat mendukung pendidikan, pelayanan kesehatan, dan kegiatan ekonomi masyarakat di wilayah terpencil. Namun, manfaat tersebut bergantung pada kecocokan kapasitas dan keandalan pasokan dengan kebutuhan warga. Pembangunan fisik adalah prasyarat penting, bukan bukti tunggal bahwa layanan sudah memadai.
Target 199 Desa Menguji Ketepatan Pelaksanaan
Langkah berikutnya lebih ambisius: PLN menargetkan elektrifikasi 199 desa di enam provinsi di Tanah Papua, dengan penyelesaian bertahap hingga 2027. Cakupannya meliputi Papua, Papua Barat, Papua Selatan, Papua Barat Daya, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan. Target ini patut disambut, tetapi medan, keterbatasan infrastruktur pendukung, serta jarak antarpemukiman membuat pendekatan seragam berisiko menghambat pekerjaan. Perencanaan harus bertolak dari data desa dan dusun yang benar-benar belum berlistrik, lalu diselaraskan dengan pemerintah daerah. Untuk lokasi yang sulit dijangkau melalui jalur darat, tenaga surya dan mikrohidro dapat menjadi pilihan pasokan. Dengan begitu, target bukan sekadar angka penyelesaian proyek, melainkan rencana yang menyesuaikan teknologi dan cara pembangunan dengan keadaan setempat.
Keberhasilan Diukur dari Layanan yang Menjangkau Warga
Capaian 2026 memberi dasar bagi perluasan berikutnya, tetapi angka 199 desa hanya akan bermakna jika prosesnya transparan dan hasilnya terasa dalam kehidupan sehari-hari. Pemerintah daerah dan PLN perlu menyelaraskan data, menentukan prioritas bersama, serta memperhatikan dusun yang mungkin luput dari penghitungan berbasis desa. Pilihan antara memperpanjang jaringan dan memakai sumber energi lokal juga perlu mempertimbangkan aksesibilitas dan kebutuhan masyarakat, bukan semata kemudahan konstruksi. Listrik yang mendukung belajar, layanan kesehatan, dan kegiatan ekonomi dapat memperluas peluang warga; sebaliknya, sambungan tanpa pasokan yang sesuai berisiko menyisakan kesenjangan. Karena itu, ukuran paling penting bagi program Lisdes bukan hanya berapa desa yang diumumkan telah terlistriki, tetapi apakah warga memperoleh layanan yang berguna dan dapat diandalkan.






