Capaian yang harus menjadi pijakan
Listrik desa Papua adalah upaya menghadirkan pasokan listrik bagi permukiman yang belum terlayani, melalui jaringan distribusi maupun sumber energi lokal yang disesuaikan dengan keadaan wilayah. Sepanjang 2026, PLN melistriki 128 desa di Provinsi Papua, Papua Barat, Papua Selatan, dan Papua Barat Daya. Capaian ini patut diapresiasi, tetapi ukuran keberhasilannya tidak berhenti pada jumlah desa yang tersambung: listrik harus tersedia dan berguna bagi warga dalam keseharian. Perluasan akses listrik desa membuka peluang untuk belajar lebih lama, mendukung layanan kesehatan, dan menggerakkan kegiatan ekonomi di daerah terpencil. Itu sebabnya, langkah berikutnya perlu menjaga mutu pasokan dan memastikan infrastruktur benar-benar menjangkau rumah serta fasilitas masyarakat. Angka 128 menandai kemajuan nyata; pekerjaan yang tersisa menunjukkan bahwa pemerataan masih membutuhkan perhatian berkelanjutan.
Infrastruktur dibangun mengikuti medan
Skala pembangunan yang menopang capaian tersebut cukup besar: PLN membangun 742,58 kilometer sirkuit jaringan tegangan menengah, 286,71 kilometer sirkuit jaringan tegangan rendah, serta gardu distribusi berkapasitas total 7.450 kilovolt ampere sepanjang 2026. Namun, panjang jaringan saja tidak cukup untuk menggambarkan sulitnya elektrifikasi Papua. Medan, keterbatasan infrastruktur pendukung, dan jarak antarpemukiman menentukan bagaimana layanan dapat dibangun dan dipelihara. PLN Papua menyatakan pendekatan pembangunan perlu disesuaikan dengan aksesibilitas setiap wilayah, bukan disamaratakan. Pilihan ini masuk akal: desain yang cocok untuk satu desa belum tentu efektif di desa lain. Koordinasi PLN dengan pemerintah daerah dan pemangku kepentingan juga penting agar data kebutuhan selaras dengan kondisi lapangan. Tanpa perencanaan yang tepat, jaringan baru berisiko tidak menjawab kebutuhan warga yang paling sulit dijangkau.
Target berikutnya: 199 desa di enam provinsi
Tahap selanjutnya lebih luas: Program Listrik Desa menargetkan elektrifikasi 199 desa di enam provinsi, dengan penyelesaian bertahap hingga 2027. Wilayah sasaran mencakup Papua, Papua Barat, Papua Selatan, Papua Barat Daya, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan. Perluasan cakupan ini penting karena target kini melibatkan dua provinsi tambahan dibandingkan empat provinsi tempat 128 desa telah dilistriki. Namun, target hanya akan bermakna bila pelaksanaannya transparan dan kemajuan tiap wilayah dapat dipantau. Perencanaan juga perlu menggabungkan pembangunan jaringan dengan potensi energi setempat, termasuk tenaga surya dan mikrohidro, terutama untuk lokasi yang sulit dicapai melalui jalur darat. Pendekatan beragam bukan pilihan tambahan, melainkan prasyarat agar akses listrik desa dapat menjangkau permukiman terpencil tanpa memaksakan satu pola teknis untuk semua kondisi.
Pemerataan diukur dari manfaat bagi warga
Listrik dapat mengubah rutinitas warga ketika penerangannya mendukung kegiatan belajar, layanan kesehatan, dan usaha lokal; dampak inilah yang semestinya menjadi tolok ukur utama program. Anggota Komisi XII DPR RI Cheroline Chrisye Makalew menilai perluasan layanan penting bukan hanya untuk penerangan, tetapi juga bagi pendidikan, kesehatan, dan kegiatan ekonomi masyarakat terpencil. Pandangan itu menegaskan bahwa elektrifikasi Papua tidak seharusnya dinilai hanya dari jumlah desa yang masuk daftar proyek. Keandalan pasokan, kesesuaian fasilitas dengan kebutuhan setempat, serta tindak lanjut bagi dusun yang belum terjangkau sama pentingnya. Dengan 199 desa masuk target hingga 2027, pemerintah daerah dan PLN perlu menjaga koordinasi serta keterbukaan data. Kesimpulannya, 128 desa yang telah dilistriki adalah kemajuan yang layak diakui, tetapi pemerataan baru tercapai bila target berikutnya berubah menjadi layanan yang nyata dan bermanfaat bagi seluruh warga.
