Dari Empat Tahun Makan Debu ke Momen Warga Menangis Haru
Perbaikan jalan Bone di poros Ujung Lamuru–Palattae adalah pembangunan infrastruktur daerah yang mengakhiri empat tahun kerusakan jalan berdebu, mengganggu mobilitas warga Ponre, menaikkan biaya logistik, dan menekan ekonomi lokal, sekaligus menunjukkan bagaimana prioritas infrastruktur Sulawesi Selatan memengaruhi kualitas hidup di kawasan pinggiran. Peristiwa ini bukan sekadar berita pembangunan, melainkan cermin hubungan tegang antara warga yang bertahan hidup di atas jalan rusak dan pemerintah daerah yang mengklaim bergerak berdasarkan skala prioritas serta kemampuan anggaran. Puncak emosinya terlihat ketika Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman datang meninjau progres proyek poros jalan ini di Kecamatan Ponre pada Minggu 6 September 2026, dan disambut tangis haru Marlina, warga yang terang-terangan menyebut empat tahun terakhir sebagai masa “makan debu” setiap hari. Ketika warga menangis di hadapan gubernur, itu adalah protes yang berubah menjadi rasa syukur: mereka lega karena penderitaan panjang akhirnya diakui dan ditangani.
Proyek Poros Jalan Bernilai Ratusan Miliar: Berkah atau Pengingat?
Perbaikan jalan Ujung Lamuru–Palattae bukan proyek kecil: ruas ini masuk Paket 5 Multi Years Project (MYP) dengan total anggaran Rp383,5 miliar. Angka itu menjelaskan mengapa prosesnya memakan waktu, tapi juga mengingatkan bahwa butuh tekanan panjang sebelum pinggiran mendapat jatah infrastruktur Sulawesi Selatan yang layak. Skema multi-years menjadi cara pemerintah mengeksekusi proyek besar tanpa mengguncang APBD harian, namun konsekuensinya jelas: warga harus menanggung 4 tahun debu dan jalan rusak sebelum merasakan manfaat fisik dari pembangunan. Di atas kertas, pemerintah menyebut skala prioritas dan kemampuan keuangan daerah sebagai alasan keterlambatan, namun di lapangan, narasi “empat tahun makan debu” telanjangi ketimpangan antara percepatan pembangunan di pusat dan lambatnya penanganan poros-poros penting di daerah. Perbaikan yang baru berjalan sekarang adalah berkat, sekaligus pengingat bahwa hak dasar atas akses layak seharusnya tidak menunggu sekian tahun.
Dampak Nyata bagi Mobilitas dan Ekonomi Warga Ponre
Secara teknis dan ekonomis, jalan Ujung Lamuru Palattae adalah urat nadi distribusi hasil pertanian dan perkebunan dari Kecamatan Ponre menuju pasar regional di wilayah Bone. Saat poros ini rusak parah, biaya logistik meningkat, risiko komoditas rusak di perjalanan naik, dan margin keuntungan petani serta pedagang kecil tergerus pelan-pelan. Perbaikan jalan Bone di ruas ini karena itu bukan kemewahan, melainkan syarat agar ekonomi lokal bisa bernapas lebih lega. Saat Gubernur menyebut bahwa jalan yang baik akan memperlancar mobilitas, membuka akses dan mendorong pertumbuhan ekonomi di Bone, pernyataan itu tidak berlebihan, tetapi terlambat. Perbaikan poros jalan ini diharapkan mempercepat distribusi hasil pertanian, mengurangi beban perawatan kendaraan, serta memotong waktu tempuh harian warga. Di titik ini, pembangunan infrastruktur daerah terlihat sangat konkret: satu ruas jalan mulus bisa mengubah kalkulasi rugi-laba dan kualitas hidup ratusan keluarga.
Gubernur Turun ke Lapangan: Simbol Kepedulian atau Respons Terlambat?
Kehadiran Gubernur Andi Sudirman Sulaiman di lokasi proyek poros jalan Ujung Lamuru–Palattae memberi pesan politik yang jelas: pemerintah ingin terlihat hadir ketika pembangunan infrastruktur Sulawesi Selatan mulai terasa. Di hadapan warga, ia menegaskan bahwa perbaikan dilakukan bertahap demi kenyamanan, keselamatan dan penguatan konektivitas antarwilayah, seraya menekankan pentingnya skala prioritas berdasarkan kemampuan keuangan daerah. Namun, fakta bahwa Marlina menangis saat menyapa gubernur adalah tanda bahwa kehadiran itu datang setelah akumulasi rasa lelah dan nyaris putus asa. Pernyataan warga, “empat tahun kita menderita makan debu. Dulu sehari-hari makan debu”, adalah kalimat yang layak dikutip setiap kali pejabat berbicara tentang percepatan pembangunan. Kunjungan lapangan ini patut diapresiasi sebagai bentuk akuntabilitas, tapi juga harus dibaca sebagai koreksi: tanpa tekanan dan keluhan panjang warga, apakah poros ini akan mendapat perhatian secepat sekarang?
Pelajaran dari Ujung Lamuru–Palattae: Infrastruktur Harus Mengutamakan Warga
Penyelesaian perbaikan jalan Ujung Lamuru–Palattae adalah tonggak penting, tetapi bukan garis finis. Pemerintah sendiri mengakui bahwa pekerjaan rumah tidak berhenti pada pengaspalan: kualitas konstruksi harus tahan muatan berat dan cuaca, kontrol terhadap kontraktor pelaksana harus ketat, dan pemeliharaan jalan harus rutin agar ratusan miliar anggaran tidak menguap sia-sia. Kisah warga Ponre yang menangis haru seharusnya menjadi alarm: pembangunan infrastruktur daerah tidak boleh menjadikan pinggiran sebagai penunggu abadi yang baru disentuh ketika tekanannya memuncak. Proyek poros jalan seperti ini harus diposisikan sebagai prioritas karena dampaknya langsung ke mobilitas, harga pangan, hingga kesehatan warga yang selama ini hidup bersama debu. Jika momentum perbaikan jalan Bone ini dijaga dengan pengawasan berkelanjutan dan penyusunan prioritas yang lebih adil, Ujung Lamuru–Palattae bisa menjadi contoh baik bahwa kebijakan infrastruktur Sulawesi Selatan sanggup berpihak pada mereka yang paling lama terlupakan.
