Perbaikan darurat yang tak bisa ditunda
Perbaikan jalan desa secara swadaya adalah langkah bersama warga untuk memulihkan akses yang rusak ketika penanganan permanen belum tersedia, tetapi tidak seharusnya menggantikan tanggung jawab pemerintah. Di Kampung Cimeta, Desa Tugumukti, warga bergotong royong menangani jalan penghubung yang membentang di RW 09 hingga RW 13. Jalan itu dilaporkan rusak parah hampir dua tahun dan menjadi jalur penting bagi kegiatan ekonomi warga. Tahap awal perbaikan berupa rabat beton dan penambalan mencakup sekitar 500 meter, dengan target pengerjaan dua minggu. Ikhtiar ini patut diapresiasi, tetapi juga menegaskan bahwa masyarakat telah menanggung persoalan infrastruktur terlalu lama. Swadaya warga bisa mengurangi bahaya dan memulihkan sebagian akses, namun bukan pengganti rencana pembangunan yang layak dan menyeluruh.
Warga dan para donatur mengumpulkan tenaga serta material untuk menangani bagian jalan yang paling mendesak. Bagi petani dan peternak setempat, jalan tersebut merupakan akses ekonomi sehari-hari; kondisinya memengaruhi kelancaran mobilitas dan kegiatan mencari nafkah.

Jalur penting bagi ekonomi dan pendidikan
Dampak jalan rusak Cimeta melampaui ketidaknyamanan perjalanan. Ruas sepanjang 1.450 meter dengan lebar sekitar tiga meter menghubungkan Tugumukti dengan sejumlah desa, termasuk Kertawangi dan Pasirlangu, serta melayani beberapa wilayah dusun dan RW. Kerusakan makin berat setelah hujan menggerus permukaan jalan. Longsor di jalur utama lain juga membuat ruas ini menjadi jalur alternatif, bahkan dilalui kendaraan besar yang bebannya melampaui kapasitas awal. Warga melaporkan sejumlah kecelakaan, termasuk pengendara terjatuh dan tabrakan. Risiko tersebut menjadikan penanganan bukan sekadar soal kenyamanan, melainkan keselamatan.
Jalur Cimeta–Kebon Cau juga dilalui ratusan pelajar setiap hari, termasuk siswa SMA, SMK, SD, SMP, dan MTs di sekitar wilayah itu. Jalan yang lebih aman akan membantu perjalanan mereka sekaligus mendukung aktivitas pendidikan dan ekonomi. Karena itu, penambalan sementara penting, tetapi mutu dan cakupan perbaikan tetap harus menjadi perhatian.

Gotong royong bukan pengganti tanggung jawab pemerintah
Gotong royong warga memperlihatkan kepedulian dan kemampuan masyarakat mengorganisasi bantuan ketika akses publik terancam. Namun, membiarkan warga terus membiayai perbaikan sendiri akan memindahkan beban pelayanan dasar kepada mereka yang paling terdampak. Kepala Desa Tugumukti, Nandang Suherman, menyatakan bahwa usulan pembetonan telah diajukan melalui Musrenbang dan kebutuhan anggarannya diperkirakan sekitar Rp1,8 miliar. Menurutnya, usulan jalan juga telah disampaikan melalui sistem pemerintahan daerah selama dua tahun berturut-turut, tetapi belum ada realisasi.
Pemerintah Kabupaten Bandung Barat perlu memberi kejelasan: apakah perbaikan permanen dapat ditangani, bagaimana tahapan dan jadwalnya, serta dukungan apa yang bisa diberikan sesuai ketentuan. Warga berharap pemerintah ikut membantu agar pengerjaan tidak sepenuhnya bergantung pada swadaya. Informasi terbuka akan mencegah masyarakat menunggu tanpa kepastian, sementara pemeriksaan teknis dapat memastikan penanganan sesuai kondisi jalan.
Dari penambalan menuju solusi permanen
Perbaikan sepanjang sekitar 500 meter adalah langkah awal, bukan penyelesaian seluruh ruas. Delapan truk molen material dikerahkan untuk tahap pertama, dengan sasaran pengerjaan sekitar dua minggu. Cakupan ini dapat mengurangi kerusakan pada bagian yang ditangani, tetapi kebutuhan jangka panjang tetap menuntut rencana yang mencakup seluruh jalur dan mempertimbangkan curah hujan, longsor, serta kendaraan berat.
Pemerintah daerah sebaiknya menindaklanjuti usulan dengan penilaian teknis, menetapkan prioritas, dan menyampaikan jadwal serta bentuk dukungan secara transparan. Warga telah menunjukkan urgensi melalui tenaga dan kontribusi mereka; kini pemerintah perlu memastikan jalan penghubung itu tidak kembali dibiarkan rusak setelah penanganan sementara. Kesimpulannya, swadaya warga layak dihargai sebagai respons cepat, tetapi keberhasilan sesungguhnya bergantung pada dukungan pemerintah Kabupaten Bandung Barat untuk mewujudkan perbaikan permanen yang aman dan berkelanjutan.






