Pertumbuhan 5,84 Persen: Keberhasilan yang Menyisakan Pertanyaan
Pertumbuhan ekonomi Jawa Timur adalah peningkatan nilai produksi barang dan jasa di wilayah ini yang tercermin dalam kenaikan persentase produk domestik regional bruto, tetapi kualitas pertumbuhan tersebut baru dapat dinilai maju bila mampu menurunkan kemiskinan secara signifikan, mengurangi disparitas pembangunan wilayah, dan menghadirkan pemerataan ekonomi daerah yang dirasakan nyata oleh warga kota maupun pinggiran. Pada upacara Hari Jadi ke-81, Gubernur Khofifah Indar Parawansa menegaskan bahwa ekonomi Jawa Timur tumbuh 5,84 persen pada Semester I, tertinggi di Pulau Jawa dan di atas rata-rata nasional. Secara statistik, ini layak dibanggakan. Namun, kebanggaan angka tidak otomatis berarti kemajuan sosial. Pertanyaannya: pertumbuhan ekonomi Jawa Timur yang mengesankan ini mengalir ke kantong siapa, dan meninggalkan siapa di belakang?
3,71 Juta Warga Miskin: Bayangan di Balik Panggung Perayaan
Di balik panggung perayaan hari jadi ke-81, fakta bahwa 3,71 juta penduduk masih hidup dalam kemiskinan adalah tamparan moral bagi narasi kemajuan Jawa Timur. Data resmi mencatat 3,712 juta orang atau 9,06 persen penduduk berada di bawah garis kemiskinan, dengan batas Rp609.732 per kapita per bulan dan sekitar Rp2,52 juta per rumah tangga berisi rata-rata 4,14 anggota. Angka ini memang menurun dibanding periode sebelumnya, tetapi penurunan statistik tidak otomatis berarti kesejahteraan yang terasa di dapur warga. Kenaikan harga kebutuhan pokok, kehilangan pekerjaan, dan biaya kesehatan yang berat bisa mengembalikan keluarga rentan ke jurang kemiskinan kapan saja. Jika keluarga yang sedikit saja melampaui garis kemiskinan masih hidup dalam kecemasan ekonomi, maka klaim bahwa Jawa Timur sudah maju layak dipertanyakan.
Disparitas Pembangunan: Kota Berlari, Pinggiran Tertinggal
Masalah utama Jawa Timur bukan sekadar pertumbuhan, melainkan ketimpangan. Pembangunan di sektor pendidikan dan kesehatan dinilai sudah baik, tetapi masih terpusat di kota-kota besar. Pertumbuhan ekonomi dan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia pun terkonsentrasi di kawasan perkotaan besar, terutama wilayah Gerbangkertasusila plus yang menyumbang lebih dari 50 persen perekonomian provinsi tersebut. Artinya, sebagian besar mesin pertumbuhan berputar di satu kawasan, sementara wilayah pinggiran menunggu giliran yang tak kunjung tiba. Seorang legislator menyebut pemerataan sebagai “pekerjaan rumah terbesar”, dan menuntut program konkret serta terintegrasi agar manfaat pembangunan dirasakan masyarakat di pinggiran. Tanpa koreksi serius atas disparitas pembangunan wilayah, pertumbuhan ekonomi Jawa Timur akan terus tampak gemilang di pusat, tetapi redup di tepian.
Pertumbuhan Tanpa Pemerataan Ekonomi Daerah: Risiko Sosial yang Mengintai
Pertumbuhan ekonomi Jawa Timur yang ditopang ekspansi industri, hilirisasi, dan pengembangan kawasan ekonomi memang membuka peluang. Namun, jika pemerataan ekonomi daerah tidak menjadi prioritas, peluang itu akan dinikmati segelintir kelompok dan wilayah. Pemerintah provinsi didorong untuk memastikan peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pertumbuhan ekonomi tidak hanya terpusat di kota, tetapi juga dirasakan masyarakat pinggiran. Ini mencakup pemenuhan kebutuhan pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial, dan infrastruktur, serta perlindungan kelompok rentan seperti lansia, perempuan, anak-anak, dan penyandang disabilitas. Tanpa kebijakan yang sengaja memihak mereka yang tertinggal, pertumbuhan akan menjadi angka dingin di laporan, sementara jutaan warga tetap berjuang memenuhi kebutuhan dasar. Pertumbuhan yang mengabaikan keadilan sosial pada akhirnya menyimpan risiko ketegangan dan ketidakpercayaan terhadap pemerintah.
Momentum 81 Tahun: Saatnya Mengukur Kemajuan dari Warga Paling Rentan
Usia 81 tahun seharusnya menjadi cermin, bukan sekadar panggung pujian. Momentum ini disebut sebagai titik balik untuk mewujudkan pembangunan yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Pembangunan tidak boleh dinilai hanya dari seberapa tinggi ekonomi tumbuh atau seberapa megah infrastruktur berdiri, melainkan dari seberapa banyak rakyat yang mampu keluar dari kemiskinan dan hidup lebih layak. Pertumbuhan ekonomi Jawa Timur yang mencapai 5,84 persen akan layak disebut kemajuan bila garis kemiskinan terus turun, disparitas pembangunan wilayah menyempit, dan pemerataan ekonomi daerah terasa sampai desa-desa pinggiran. Jika pemerintah sibuk membanggakan angka pertumbuhan sementara jutaan warga masih bergulat dengan kebutuhan sehari-hari, maka slogan kemajuan hanya akan menjadi kalimat indah dalam pidato. Jawa Timur baru bisa disebut benar-benar maju ketika warga paling rentan merasakan perubahan di meja makan, di sekolah, dan di puskesmas.
