Sensus Ekonomi 81 Persen: Angka Tinggi yang Belum Boleh Membuat Lengah
Sensus Ekonomi 2026 adalah kegiatan pendataan menyeluruh terhadap pelaku usaha, baik formal maupun informal, untuk mengumpulkan data struktur ekonomi, skala usaha, dan karakteristik kegiatan ekonomi yang akan dipakai sebagai dasar perencanaan pembangunan dan kebijakan investasi jangka menengah dan panjang.
Di Jawa Tengah pendataan sudah menyentuh 81 persen dari total target, sebuah capaian yang di atas kertas terlihat mengesankan. Namun angka tinggi ini tidak otomatis berarti pekerjaan selesai; sebaliknya, ia menjadi alarm bahwa sisa 19 persen justru berisi segmen paling rumit dan strategis: perusahaan besar, kawasan industri yang tertinggal, serta hunian vertikal seperti apartemen. Pemerintah provinsi dan BPS memang tengah mempercepat sensus agar tuntas dalam tiga pekan sebelum masa pendataan berakhir, tetapi kecepatan tanpa memastikan kualitas bisa berujung pada data ekonomi yang timpang—dan itu berisiko langsung pada arah kebijakan daerah.
Peta Progres Jawa Tengah: Banjarnegara Juara, Semarang Tertinggal
Gambaran kasar Jawa Tengah pendataan menunjukkan ketimpangan internal yang cukup tajam. Kota Semarang, pusat aktivitas usaha terbesar di wilayah ini, baru mencapai sekitar 71 persen pendataan, sementara Banjarnegara sudah menembus 92 persen dan kawasan industri di Kendal serta Batang bahkan mencatat 100 persen. Kalimat ini layak dikutip: "Alhamdulillah progres pendataan sektor ekonomi di Jawa Tengah sangat baik. Sudah mencapai 81 persen dari total target. Ini bukan capaian yang mudah karena jumlah pelaku usaha di Jawa Tengah mencapai lebih dari 4,5 juta."
Angka-angka itu mengisyaratkan dua hal. Pertama, koordinasi lokal yang kuat—seperti di Kendal dan Batang—mampu membuat Sensus Ekonomi 2026 selesai tepat waktu dan lengkap. Kedua, kota besar dengan konsentrasi pelaku usaha tinggi membutuhkan strategi khusus, bukan sekadar menambah enumerator. Semarang yang tertinggal bukan sekadar soal teknis; ini cermin bahwa pusat ekonomi justru paling rawan menjadi titik buta statistik jika pendekatan pendataannya tidak disesuaikan dengan kompleksitas kota besar.
Perusahaan Besar dan Apartemen: 40 Persen yang Menentukan Arah Ekonomi
Di balik angka 81 persen, terdapat fakta yang lebih mengkhawatirkan: pendataan usaha besar baru sekitar 40 persen. Padahal, kelompok inilah yang sering kali memegang porsi signifikan dalam output, tenaga kerja, dan rantai pasok. Tantangan utama bukan UMKM; pelaku usaha mikro dan kecil relatif lebih mudah dijangkau. Beban justru datang dari perusahaan besar yang mensyaratkan koordinasi internal sampai ke kantor pusat, serta formulir yang mencakup data keuangan, ketenagakerjaan, dan penjualan.
Di sisi lain, pendataan penghuni apartemen berjalan lambat karena penghuni sulit ditemui, mobilitas tinggi, dan sering kali kurang memahami tujuan sensus. Akibatnya, sektor formal di kawasan hunian vertikal dan jasa modern berisiko kurang tercermin dalam BPS statistik ekonomi. Bila segmen ini tertinggal, potret struktur ekonomi Jawa Tengah akan bias ke usaha kecil menengah, sementara dinamika kapital intensif dan layanan modern menjadi kabur. Ini berbahaya bagi perencanaan investasi yang hendak menarik sektor bernilai tambah tinggi.
Dampak ke UMKM dan Perencanaan Daerah: Data Bukan Sekadar Kewajiban Formal
Hasil Sensus Ekonomi 2026 digadang sebagai fondasi kebijakan pembangunan ekonomi, baik di tingkat nasional maupun daerah. Data ini akan memotret jumlah dan sebaran pelaku usaha, skala usaha, sektor formal dan informal, serta karakteristik kegiatan ekonomi—persis jenis informasi yang selama ini dikeluhkan minim ketika pemerintah merancang program untuk UMKM data ekonomi. Tanpa peta yang akurat, bantuan, insentif, dan skema pembiayaan kerap salah sasaran, hanya menyentuh pelaku usaha yang “terlihat” oleh birokrasi.
Bagi pelaku usaha, terutama UMKM, partisipasi dalam sensus bukan ancaman. BPS menegaskan bahwa Sensus Ekonomi 2026 tidak berkaitan dengan perpajakan dan seluruh data dijamin kerahasiaannya sesuai aturan. Artinya, ini kesempatan untuk muncul dalam radar perencanaan, bukan sekadar memenuhi kewajiban administratif. Jika pelaku UMKM abai, mereka berisiko tetap berada di pinggiran data, dan pada akhirnya di pinggiran kebijakan.
Tiga Pekan Penentu: Mengapa Jawa Tengah Tak Boleh Gagal Menyelesaikan Sensus
Dengan sisa waktu tiga pekan, pemerintah provinsi dan BPS memilih strategi “all out”: penguatan kolaborasi dengan kabupaten/kota, pemetaan ulang perusahaan dan kawasan industri yang belum terdata, hingga menurunkan ASN dan pejabat senior BPS untuk membantu pendataan perusahaan besar. Ini langkah yang tepat, tetapi tetap memikul risiko: dorongan menyelesaikan target kuantitatif bisa mengorbankan ketelitian pengisian kuesioner.
Ke depan, Jawa Tengah perlu menjadikan pengalaman Sensus Ekonomi 2026 sebagai pelajaran. Ketergantungan pada “kejar tayang” di akhir periode menunjukkan bahwa ekosistem data ekonomi daerah belum matang. Jika data sensus benar-benar akan menjadi dasar perencanaan investasi dan kebijakan pembangunan ekonomi daerah, maka konsistensi pemutakhiran, bukan sekadar sensus sepuluh tahunan, yang harus diprioritaskan. Dalam tiga pekan ini, pertanyaannya bukan sekadar apakah angka 100 persen bisa dicapai, melainkan apakah 100 persen itu akan mencerminkan kenyataan ekonomi lapangan secara jujur dan bermanfaat bagi publik.
