Olahraga, Medali, dan Kontrol yang Tak Terlihat
Atas nama nation building, negara menjadikan olahraga sebagai alat mengendalikan warganya.
Desain kebijakan olahraga menonjolkan prestasi elit (atlet) demi gengsi politik.
Sementara itu, kepentingan publik dan hak warga atas olahraga makin tersingkir.
Di tengah kondisi demokrasi yang melemah dan menguatnya otoritarianisme serta oligarki, ada satu sektor yang sering tak masuk radar obrolan publik: olahraga.
Padahal, sejarah memperlihatkan bagaimana rezim yang kuat kerap memakai olahraga sebagai alat politik: membangun citra, meneguhkan legitimasi, dan mengatur warga tanpa harus tampak memaksa.
Olahraga, dengan simbol nasionalisme dan kebanggaan, menjadi medium halus untuk mengendalikan narasi kehidupan bernegara.
Dari Buru-Buru Bangsawan ke Panggung Prestise Negara
Hingga akhir 1950-an, banyak pemerintah di dunia sebenarnya belum menganggap olahraga sebagai urusan penting negara.
Keterlibatan negara lebih didorong keinginan melindungi hak istimewa elite. Misalnya, di Inggris diberlakukan Game Laws yang membatasi olahraga berburu hanya untuk kalangan bangsawan.
Situasi berubah drastis setelah 1960-an. Pencapaian dahsyat olahraga elite di Jerman Timur dan Uni Soviet menyadarkan banyak negara bahwa olahraga bisa menjadi sumber prestise dan kebanggaan nasional.
Sejak saat itu, kebijakan olahraga di banyak negara mulai diarahkan ke olahraga prestasi dan kompetisi, terutama lewat peningkatan anggaran.
Sejalan dengan itu, sports mega-events seperti Olimpiade atau kejuaraan tingkat dunia menjadi arena penting untuk diplomasi dan politik luar negeri, bukan sekadar hiburan publik.
Jejak Politik Olahraga di Indonesia
Di Indonesia, negara sudah aktif mengatur olahraga sejak awal kemerdekaan.
Presiden Sukarno memanfaatkan olahraga sebagai alat pembentukan identitas nasional dan penegasan kedaulatan. Hal ini diwujudkan melalui perhelatan besar seperti:
Pekan Olahraga Nasional (PON) pertama 1948
Asian Games 1962
Games of the New Emerging Forces (GANEFO) 1963
Pada masa Suharto, olahraga tetap menjadi instrumen diplomasi, namun dengan gaya yang lebih lunak dibanding era Sukarno yang konfrontatif. Indonesia berdamai dengan IOC dan mulai tampil di SEA Games sejak 1977.
Obsesi rezim Orde Baru pada stabilitas politik merembes ke sektor olahraga. Istilah “pembinaan olahraga” waktu itu erat kaitannya dengan strategi kontrol sosial terhadap klub remaja dan organisasi kemasyarakatan yang beririsan dengan militer.
Istilah “pembinaan” ini bertahan sampai sekarang dan sangat lazim di tata kelola olahraga. Kata tersebut mencerminkan relasi paternalistik: pemerintah sebagai “pembina”, sementara masyarakat dan pelaku olahraga menjadi objek yang dibina.
Dari sini, logika “pembinaan” lalu menjadi fondasi penyusunan kebijakan, dengan negara sebagai pusat kendali atas seluruh urusan olahraga.
Governmentalisasi: Olahraga dalam Genggaman Negara
Kebijakan olahraga di banyak negara dipicu oleh perlombaan prestasi global. Negara-negara saling mengamati, meniru, dan pada akhirnya kebijakan mereka cenderung konvergen.
Globalisasi, komersialisasi, dan proses governmentalisasi—yakni meluasnya peran pemerintah lewat birokrasi yang makin permanen—mendorong negara untuk menata olahraga secara sangat terstruktur.
Di Indonesia, arah ini tampak jelas dalam Perpres 86/2021 tentang Desain Besar Olahraga Nasional (DBON), yang mengacu pada model rezim kebijakan berorientasi kendali pemerintah yang kuat.
Praktik governmentalisasi dalam olahraga berjalan lewat beberapa mekanisme kunci.
1. Kelembagaan: Tim Koordinasi di Semua Level
Secara kelembagaan, DBON mengamanatkan pembentukan:
Tim Koordinasi Pusat
Tim Koordinasi Provinsi
Tim Koordinasi Kabupaten/Kota
Tim-tim ini menjadi pelaksana kebijakan, ditambah keterlibatan berbagai kementerian dan lembaga negara.
Struktur baru yang hierarkis ini memperkuat kontrol pemerintah atas jalannya olahraga, dari pusat hingga daerah.
2. Pendanaan: Ketergantungan Total pada Negara
DBON juga memperkuat ketergantungan finansial organisasi olahraga pada negara.
Sebagian besar federasi, baik nasional maupun daerah, bergantung pada dana publik. Ketika regulasi menyatakan bahwa pendanaan disalurkan oleh menteri, di satu sisi itu tampak sebagai bentuk tanggung jawab negara, namun di sisi lain juga menegaskan siapa pemilik kuasa.
Ketika uang datang dari satu pintu, arah kebijakan pun gampang diarahkan sesuai kepentingan pemberi dana.
3. Prioritas Cabang Olahraga: Citra Dulu, Publik Nanti
DBON menentukan cabang olahraga unggulan yang mendapat prioritas.
Kriteria utamanya bukan hanya potensi prestasi, tapi juga seberapa besar cabang tersebut bisa menguntungkan citra pemerintah.
Hasilnya, distribusi anggaran jadi sangat timpang. Dari total sekitar Rp420,2 miliar untuk 13 cabang olahraga, sepak bola menerima porsi terbesar, yaitu ± Rp199,7 miliar.
Olahraga yang dianggap “seksi” secara politik dan media akan diguyur dana, sementara cabang lain yang punya dampak luas bagi kesehatan publik bisa saja tertinggal.
4. Narasi Kebanggaan Nasional: Kontrol yang Halus
Selain mekanisme formal di atas, ada kontrol yang berjalan secara lebih subtil: lewat narasi kebanggaan nasional.
Dalam berbagai forum resmi, olahraga disebut sebagai “duta bangsa” yang mencerminkan kejayaan Indonesia di mata dunia.
Narasi ini seakan mulia, namun sekaligus menjadi alat untuk menentukan prioritas cabang olahraga yang dianggap paling “membanggakan”, berdasarkan kacamata dan kepentingan pemerintah.
Sentralisasi “Pembinaan”: Cepat, Efisien, tapi Mengorbankan Kebebasan
Pendekatan yang sangat tersentralisasi punya beberapa keunggulan:
Koordinasi antarpemangku kepentingan bisa lebih cepat
Target prestasi lebih jelas dan terukur
Anggaran lebih terarah dan efisien secara birokratis
Keterlibatan negara yang kuat berpotensi menciptakan sistem yang rapi di atas kertas.
Namun konsekuensinya tidak ringan. Ketika semua diarahkan pada target medali dan efisiensi, muncul ketegangan antara:
Prestasi vs partisipasi, dan
Kontrol vs kebebasan.
Federasi olahraga yang menggantungkan hidup pada anggaran negara terpaksa menyesuaikan visi, program, dan target dengan indikator yang ditetapkan pemerintah: medali, peringkat, dan kinerja organisasi.
Dalam tekanan tersebut, federasi terdorong mengadopsi logika pasar dan manajemen profesional yang keras kepala pada efisiensi dan hasil.
Dampaknya, semangat kesukarelaan yang dulu menjadi nilai utama olahraga—mulai dari pelatih, pengurus, sampai komunitas akar rumput—perlahan tersingkir.
Kebijakan yang terlalu fokus pada olahraga prestasi juga berimbas pada pemanfaatan fasilitas. Banyak infrastruktur besar untuk ajang olahraga multi-event yang kemudian:
Mangkrak setelah acara selesai
Sulit diakses publik sehari-hari
Di titik ini, terlihat jelas bagaimana kontrol negara yang kuat membuat olahraga kehilangan sifat publiknya.
Ketika Publik Tak Lagi Jadi Pusat Olahraga
Sesekali memang ada perhatian terhadap olahraga pendidikan—seperti pendidikan jasmani dan olahraga di sekolah—namun narasi keberhasilan olahraga yang paling sering diangkat ke permukaan tetap saja:
Olahraga prestasi,
yang diukur melalui medali, peringkat, dan statistik kemenangan.
Manfaat olahraga bagi masyarakat luas, seperti kesehatan, kebersamaan sosial, ataupun dampak ekonomi komunitas, justru jarang menjadi pertimbangan utama.
Hal ini tampak jelas ketika olahraga prestasi ditempatkan dalam agenda besar pemerintahan, sementara olahraga untuk kepentingan publik cenderung berada di pinggir.
Karena otoritas negara mendominasi narasi “pembinaan dan pengembangan” olahraga, seluruh komponen masyarakat—klub, sekolah, komunitas, hingga supporter—praktis diarahkan untuk menyukseskan agenda tersebut.
Dalam konteks pemerintahan yang cenderung mengandalkan kontrol dalam menjalankan program kerja, suara warga menjadi mudah diabaikan.
Pembicaraan soal kepentingan publik dalam olahraga akhirnya terdengar pelan, samar, dan nyaris tenggelam di balik riuh rendah perburuan medali.
Penutup: Saatnya Merebut Kembali Olahraga sebagai Ruang Publik
Olahraga semestinya bukan hanya panggung elite atau alat kosmetik politik untuk mempercantik citra penguasa.
Olahraga adalah hak publik, medium untuk sehat bersama, membangun solidaritas, dan menciptakan ruang aman bagi partisipasi warga.
Selama logika “pembinaan” yang paternalistik dibiarkan mendominasi, olahraga akan terus berputar di orbit kepentingan penguasa.
Pertanyaannya: kapan warga mulai bersuara dan menuntut olahraga yang benar-benar berpihak pada publik, bukan semata pada podium dan panggung politik?
