Harapan Baru untuk Warga Ilie
Di Gampong Ilie, Kecamatan Ulee Kareng, dua warga, Eva Kusmaningsih (43 tahun) dan Sri Puji Hastuti (44 tahun), akhirnya bisa bernapas lega.
Keduanya menerima bantuan rumah layak huni yang diserahkan langsung oleh Wali Kota Banda Aceh, Illiza Saaduddin Djamal. Dalam prosesi serah terima tersebut, turut hadir Wakil Ketua DPRK, Camat Ulee Kareng, serta Kepala Dinas Perkim Kota Banda Aceh.
Dari Aspirasi Dewan Jadi Tempat Tinggal Nyaman
Bantuan rumah layak huni ini dikerjakan oleh Dinas Perkim dan bersumber dari dana aspirasi Wakil Ketua DPRK Dr. Musriadi.
Program ini bukan sekadar bangun rumah, tapi merupakan bagian dari program kerja 100 hari Pemerintahan Wali Kota Illiza Saaduddin Djamal dan Wakil Wali Kota Afdhal Khalilullah.
Fokusnya jelas: membantu masyarakat kurang mampu agar bisa tinggal di hunian yang lebih pantas dan manusiawi.
Target Pembangunan: 7 Rumah Baru dan 12 Renovasi
Wali Kota Banda Aceh menyampaikan bahwa sepanjang tahun 2025, pemerintah kota menargetkan:
Pembangunan 7 unit rumah layak huni baru
12 unit renovasi rumah bagi warga kurang mampu
Menurutnya, pendataan seluruh penerima rumah sudah dilakukan, dan proses pembangunan maupun renovasi juga sudah berjalan.
Sebagian unit renovasi bahkan telah mencapai progres signifikan dengan 6 unit yang sudah dalam tahap pengerjaan.
Rumah Nyaman, Keluarga Lebih Bahagia
Dalam keterangannya, Wali Kota menegaskan bahwa upaya ini bukan sekadar program fisik, tapi juga menyentuh sisi sosial dan emosional warga.
Ia menyoroti pentingnya hunian yang layak bagi kualitas hidup masyarakat.
Rumah yang nyaman diyakini mampu menjadi fondasi terbentuknya keluarga yang lebih bahagia, dunia maupun akhirat.
Dengan tempat tinggal yang lebih aman dan sehat, diharapkan warga bisa menjalani kehidupan sehari-hari dengan lebih tenang dan produktif.
Aturan Tegas: Dilarang Jual Beli Rumah Bantuan
Di sisi lain, pemerintah kota juga menarik garis tegas soal pemanfaatan rumah bantuan.
Wali Kota menegaskan bahwa di Banda Aceh diharamkan jual beli rumah bantuan. Tidak boleh ada transaksi apa pun di luar ketentuan yang sudah diatur pemerintah.
Rumah bantuan bukan untuk dikomersialkan
Tidak boleh dialihkan dengan cara jual beli di bawah tangan
Setiap penyimpangan akan ditindak sesuai hukum
Ia juga mengajak masyarakat untuk aktif melapor jika menemukan penyalahgunaan, seperti transaksi jual beli atau pengalihan rumah bantuan yang menyalahi aturan.
Pelaku yang terlibat akan diproses secara hukum sebagai bentuk keseriusan pemerintah dalam menjaga amanah bantuan bagi warga yang benar-benar membutuhkan.
Penutup: Dari Program Fisik ke Gerakan Sosial
Program rumah layak huni di Banda Aceh bukan cuma soal bangunan berdiri kokoh, tapi tentang bagaimana pemerintah dan masyarakat bersama-sama menciptakan lingkungan yang lebih manusiawi.
Warga kurang mampu mendapat tempat tinggal yang lebih layak
Pemerintah menunjukkan komitmen nyata lewat pembangunan dan renovasi
Regulasi ketat diberlakukan agar bantuan tidak disalahgunakan
Pada akhirnya, rumah bukan hanya dinding dan atap, tapi ruang lahirnya harapan baru bagi keluarga yang selama ini berjuang untuk hidup lebih baik.
