Dua kasus, hampir 1.900 pekerja terdampak
PHK pabrik apparel adalah penghentian hubungan kerja yang mengancam mata pencaharian pekerja ketika kegiatan usaha melemah atau berhenti, sekaligus menuntut kepastian atas hak dan jaminan sosial mereka. Dua kasus di Semarang dan Batam memperlihatkan persoalan yang berbeda: PT Victory Apparel Indonesia menghadapi rencana PHK terhadap 846 pekerja, sedangkan 1.025 pekerja PT Ghim Li Indonesia masih menunggu penyelesaian hak setelah produksi berhenti. Jika dihitung bersama, jumlah yang terdampak mencapai 1.871 orang—hampir 1.900 pekerja. Angka ini menegaskan bahwa tekanan di industri apparel bukan sekadar urusan keberlangsungan perusahaan. Bagi pekerja, persoalannya segera menjadi soal hilangnya penghasilan, kepastian status kerja, dan apakah hak yang dijanjikan benar-benar dibayar. Karena itu, respons pemerintah dan perusahaan harus dinilai bukan hanya dari pernyataan, tetapi juga dari hasil yang diterima pekerja.
Victory: pintu penyelamatan terbuka, tetapi PHK membayangi
Pada 27 Juli 2026, setelah mengunjungi PT Victory Apparel Indonesia di Semarang, Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh Said Iqbal menyampaikan bahwa pemerintah menawarkan dua opsi terkait rencana PHK terhadap 846 pekerja. Opsi pertama berupa intervensi bila masalah perusahaan berkaitan dengan keuangan, arus kas, atau dampak ekonomi global; pemerintah menyebut akses ke bank Himbara serta bantuan terkait bahan baku dan regulasi sebagai kemungkinan dukungan. Namun, setelah berdialog dengan manajemen, Iqbal menilai perusahaan lebih cenderung memilih opsi kedua: PHK terhadap seluruh pekerja terdampak. Tekanan perusahaan disebut merupakan akumulasi dampak pandemi, gangguan operasional akibat banjir, dan persoalan arus kas. Dengan demikian, tawaran penyelamatan belum sama dengan kepastian pekerjaan dipertahankan. Operasional diperkirakan hanya berlangsung hingga Oktober 2026 karena gedung dan mesin berstatus sewa. Pemerintah meminta penyelesaian PHK beserta hak pekerja dituntaskan sebelum kegiatan usaha berhenti—tenggat yang membuat janji harus segera berubah menjadi tindakan.
Ghim Li: fokus bergeser ke pesangon dan jaminan sosial
Di Batam, persoalan PT Ghim Li Indonesia sudah berada pada tahap berbeda. Aktivitas produksi di Kawasan Industri Tunas berhenti sejak 7 September 2026, meninggalkan 1.025 pekerja dalam ketidakpastian pekerjaan dan pembayaran hak. Manajemen dijadwalkan memenuhi panggilan Bareskrim Polri di Jakarta pada 5 November 2026 untuk membahas penyelesaian pesangon bersama serikat pekerja dan pemerintah daerah. Pembahasan sebelumnya disebut telah mengarah pada kesamaan pemahaman mengenai besaran pesangon, tetapi mekanisme pembayaran belum disepakati. Manajemen mengusulkan penjualan mesin produksi yang ditaksir bernilai Rp83 miliar, sementara serikat pekerja meminta jaminan pembayaran yang jelas dan tidak sepenuhnya bergantung pada penjualan aset. Keberatan itu beralasan: kesepakatan nominal tidak cukup jika pekerja belum tahu kapan dan bagaimana uang diterima. Di sini, kebutuhan utama bukan lagi mencegah penutupan, melainkan memastikan hak pekerja dibayar dan status PHK tercatat.
Penyelesaian harus terukur, bukan berhenti pada janji
Perbedaan penanganan kedua kasus memperlihatkan dua pekerjaan yang tak boleh dicampuradukkan. Di Victory, pemerintah masih menawarkan jalan untuk mencegah PHK, meski indikasi pilihan perusahaan mengarah pada PHK massal pekerja. Di Ghim Li, produksi telah berhenti dan perhatian tertuju pada pesangon karyawan pabrik serta akses manfaat jaminan sosial. Jika kesepakatan bersama tercapai, perhitungan hak akan ditindaklanjuti dan dokumennya disampaikan ke Pengadilan Hubungan Industrial. Pemerintah daerah juga berencana meminta anjuran mengenai tanggal efektif PHK agar pekerja dapat mengurus Jaminan Kehilangan Pekerjaan dan Jaminan Hari Tua. Ketidakjelasan administrasi PHK selama ini menghambat pencairan manfaat tersebut. Ukuran keberhasilan seharusnya konkret: di Victory, apakah pekerjaan bisa diselamatkan atau seluruh hak dibayar sebelum perusahaan tutup; di Ghim Li, apakah kesepakatan menghasilkan pembayaran dan akses jaminan sosial. Hampir 1.900 pekerja tak semestinya menanggung akibat dari janji yang tak kunjung tuntas.
