Mengapa Pencegahan Karhutla Harus Dimulai dari Ruang Kelas
Pencegahan kebakaran hutan dan lahan melalui kurikulum sekolah adalah gagasan untuk menanamkan pengetahuan gambut, risiko kebakaran, dan perilaku ramah lingkungan sejak usia dini agar menjadi kebiasaan sosial jangka panjang, bukan sekadar respons darurat ketika asap sudah menutup langit dan lahan terlanjur terbakar.
Keputusan Presiden Prabowo Subianto mendorong pencegahan karhutla masuk kurikulum sekolah menandai pergeseran penting: dari negara pemadam kebakaran menjadi negara yang membangun budaya pencegahan. Arahan ini disampaikan dalam pertemuan dengan para ilmuwan dan pakar gambut, ketika disadari bahwa penanganan di lapangan tidak cukup tanpa perubahan perilaku masyarakat. Edukasi lahan gambut di sekolah bukan pelengkap manis, tetapi fondasi literasi lingkungan siswa yang akan mewarisi kawasan rawan kebakaran. Jika selama ini anak dididik menghitung luas segitiga, kini mereka perlu paham apa artinya 50 hektare lahan gambut habis terbakar di ruas tol. Itu bukan angka di soal ujian, melainkan kerugian ekologis nyata.
BPGMN: Sinyal Politik Bahwa Pencegahan Tidak Bisa Setengah Hati
Dorongan pencegahan karhutla kurikulum tidak berdiri sendiri; ia datang bersama langkah kelembagaan yang tegas. Presiden membentuk Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN) untuk memperkuat pencegahan kebakaran hutan dan lahan di enam provinsi utama berbasis gambut: Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Berbeda dari badan sebelumnya yang berada di bawah kementerian, BPGMN langsung bertanggung jawab kepada Presiden, diisi ilmuwan dan profesional serta dijanjikan anggaran memadai.
Secara politik, ini pengakuan bahwa karhutla adalah persoalan strategis, bukan urusan teknis pinggiran. Menurut Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, pembentukan BPGMN ditujukan untuk mengubah pola penanganan dari reaktif menjadi pencegahan sejak dini. Ini selaras dengan penilaian para ilmuwan bahwa mencegah kebakaran jauh lebih murah dan dampaknya lebih kecil dibanding menunggu api muncul lalu memadamkannya. Namun teknologi water injection, sistem deteksi dini berbasis AI, hingga penguatan Masyarakat Peduli Api di desa-desa hanya akan optimal jika generasi mudanya sudah dibentuk dengan pembelajaran keberlanjutan yang kuat di sekolah.
Edukasi Lahan Gambut di Sekolah: Dari Pengetahuan ke Kebiasaan
Gagasan memasukkan edukasi lahan gambut ke sekolah berangkat dari kenyataan pahit: kebakaran gambut jauh lebih sulit dan mahal dipadamkan dibanding lahan mineral. Api tidak berhenti di permukaan, ia merambat di bawah tanah, menyulitkan pemadaman dan menguras sumber daya. Karena itu, Presiden ingin pencegahan karhutla hadir sebagai materi kurikulum, agar kepedulian terhadap gambut tidak hanya dimiliki aparat atau peneliti, tetapi juga setiap warga sejak masa sekolah.
Di sini letak kuncinya: literasi lingkungan siswa harus diperlakukan seperti literasi baca tulis. Pengetahuan tentang fungsi gambut, bahaya pembakaran, dan pilihan praktik budidaya yang lebih aman harus terintegrasi dalam pembelajaran keberlanjutan lintas mata pelajaran, bukan satu bab opsional di buku IPA. Edukasi di sekolah dipandang sebagai strategi pencegahan jangka panjang, menyiapkan generasi yang tidak mengulang kesalahan pembakaran lahan karena dianggap cara paling cepat membuka kebun. Jika kurikulum tidak berubah, kita mengharapkan perilaku baru dari sistem pendidikan lama — dan itu ilusi.
Dari Desa ke Sekolah: Menyatukan Ilmu, Nilai, dan Praktik
Pemerintah menekankan pencegahan presisi berbasis desa, menempatkan masyarakat sebagai tumpuan utama pencegahan kebakaran. Masyarakat Peduli Api akan diperkuat, teknologi pemadaman dan sarana seperti pompa air direncanakan hingga tingkat desa. Namun desa bukan sekadar objek program; ia adalah ruang hidup murid-murid yang pulang dari sekolah. Di sinilah integrasi pencegahan karhutla kurikulum menemukan relevansi praktis: apa yang dipelajari di kelas harus berjumpa dengan praktik di kampung.
Edukasi lingkungan sejak dini penting bukan hanya untuk menambah pengetahuan, tetapi untuk membangun identitas generasi yang merasa terikat dengan alam sekitarnya. Pengetahuan mengenai gambut diharapkan dipahami luas, bukan monopoli ahli. Jika sekolah mengajarkan pembelajaran keberlanjutan, sementara desa menunjukkan contoh nyata pengelolaan lahan tanpa bakar, maka siswa akan tumbuh dengan standar moral baru: membakar lahan bukan tradisi, tetapi tindakan merusak masa depan. Tanpa jembatan antara kelas dan desa ini, BPGMN akan bekerja lebih berat dan siklus karhutla berisiko berulang.
Kesimpulan: Kurikulum sebagai Garis Depan Perlindungan Alam
Penguatan lembaga melalui BPGMN, teknologi deteksi dini, dan pengorganisasian desa adalah langkah penting. Namun taruhan sesungguhnya ada di kepala dan hati generasi muda. Menjadikan pencegahan karhutla dan pengelolaan gambut bagian dari kurikulum berarti mengakui bahwa perang melawan asap dimenangkan jauh sebelum musim kemarau datang — di ruang kelas, di diskusi kelompok, di tugas proyek tentang ekosistem. Pemerintah sudah memilih arah pencegahan; tantangan berikutnya adalah memastikan materi, guru, dan budaya sekolah siap menjadikan literasi lingkungan siswa sebagai norma baru. Tanpa itu, setiap kebijakan akan terus sibuk memadamkan akibat, bukan mengubah sebab.
