Target sudah disebut, rancangan belum tuntas
Kurikulum pencegahan LGBTQ adalah rencana penyisipan materi edukasi terkait LGBTQ ke dalam kurikulum yang sudah berlaku, dengan sasaran penerapan mulai akhir 2026 atau paling lambat awal tahun ajaran 2027. Target ini disampaikan Wakil Menteri Agama Romo Muhammad Syafi’i saat membuka Focus Group Discussion Pencegahan Penyebaran Budaya LGBTQ pada 27 Oktober 2026. Kemenag menyatakan materi masih dibahas dan disusun, sehingga jadwal tersebut merupakan sasaran, bukan kepastian bahwa seluruh persiapan telah selesai. Pemerintah memperkirakan prosesnya memungkinkan dimulai dalam tiga bulan terakhir 2026. Yang patut dicermati ialah jarak antara target waktu yang spesifik dan rancangan yang belum dipaparkan: keberhasilan tidak cukup diukur dari kapan materi masuk, tetapi juga dari kejelasan isi dan cara penerapannya.
Dua jalur: sekolah dan penyuluhan
Rencana Kemenag kurikulum sekolah menggunakan pendekatan insersi, yakni menyisipkan materi ke kurikulum yang telah berlaku, bukan mengumumkan kurikulum baru yang berdiri sendiri. Dampaknya tidak berhenti di ruang kelas. Bahan yang disusun juga direncanakan menjadi panduan bagi penyuluh agama dan pemuka lintas agama yang berinteraksi dengan masyarakat; Kemenag menyebutnya sebagai acuan bersama bagi ustaz, pendeta, dan tokoh agama. Dengan demikian, satu rancangan berpotensi memengaruhi edukasi bagi siswa sekaligus pembicaraan di lingkungan masyarakat. Cakupan ini membuat konsistensi dan kehati-hatian penyusunan penting: panduan bagi pendidik dan penyuluh perlu dapat digunakan secara bertanggung jawab, bukan sekadar menjadi pesan seragam tanpa penjelasan yang memadai.
Keluarga dan pendekatan keagamaan ikut dibahas
Selain jalur pendidikan dan penyuluhan, Kemenag mengemukakan pendekatan keagamaan serta peran keluarga. Menurut penjelasan Syafi’i, pandangan dan tafsir masing-masing agama dapat berbeda, meski kementerian menyebut nilai pernikahan dan keturunan sebagai pokok yang ingin diangkat bersama. Ia juga menempatkan keluarga sebagai lingkungan penting untuk membangun komunikasi yang hangat, terbuka, saling menghormati, dan penuh kepercayaan. Arah ini menunjukkan bahwa program yang dibayangkan lebih luas daripada penyampaian materi di kelas. Namun, gagasan tentang keluarga dan teologi baru menjelaskan kerangka pendekatan, belum menerangkan bagaimana pesan tersebut akan diterjemahkan menjadi bahan edukasi yang sesuai bagi kelompok sasaran yang berbeda.
Rincian yang masih perlu dijelaskan
Kemenag belum merinci isi materi edukasi LGBTQ, jenjang sekolah yang akan menjadi sasaran, ataupun mekanisme penerapannya. Kekosongan informasi ini penting, sebab target akhir 2026 atau awal tahun ajaran 2027 akan sulit dinilai tanpa penjelasan tentang apa yang diajarkan dan bagaimana pelaksanaannya disiapkan. Untuk saat ini, yang diketahui adalah rencana penyisipan ke kurikulum yang berlaku, penyusunan bahan melalui pembahasan, serta pemakaian panduan oleh penyuluh dan pemuka agama. Penilaian terhadap rencana ini sebaiknya menunggu rincian tersebut, bukan menganggap pengumuman jadwal sebagai bukti bahwa rancangan telah matang. Kemenag perlu menjelaskan cakupan dan mekanisme sebelum target waktu dijadikan ukuran keberhasilan. Tanpa itu, publik hanya memiliki garis besar, bukan gambaran tentang pelaksanaan.
