Suahasil Nazara: Menkeu kesinambungan dengan PR luar biasa berat
Menteri Keuangan Suahasil Nazara adalah pejabat baru yang diangkat untuk memimpin kebijakan fiskal, perpajakan, dan hubungan fiskal pusat-daerah, dengan mandat menjaga kesinambungan arah kebijakan sekaligus menjawab tantangan pembiayaan program prioritas dan kepercayaan publik terhadap pengelolaan anggaran negara. Presiden Prabowo Subianto melantik Suahasil Nazara sebagai Menteri Keuangan menggantikan Purbaya Yudhi Sadewa, setelah pendahulunya baru setahun bertugas di kursi yang sama. Sejak awal, Suahasil menegaskan bahwa pergantian menteri bukan pergantian rezim, melainkan kelanjutan kebijakan yang sudah ada. Di atas kertas, ia menempatkan diri sebagai figur kesinambungan yang akan menggabungkan disiplin fiskal warisan Sri Mulyani dengan pendekatan aktivasi ruang fiskal ala Purbaya. Namun kesinambungan saja tidak cukup; kondisi saat ini menuntut keberanian mengoreksi hal-hal yang selama ini menggerus kredibilitas, mulai dari restitusi pajak yang tertahan hingga kejelasan Transfer ke Daerah.
Restitusi pajak: hak wajib pajak sebagai batas minimum kebijakan
Agenda pertama yang tidak bisa ditawar dari Menteri Keuangan Suahasil Nazara adalah menyelesaikan kebijakan restitusi pajak yang tertahan. Pengamat pajak menegaskan bahwa restitusi adalah hak wajib pajak yang harus dikembalikan pemerintah, bukan kebaikan hati negara. Fajry Akbar menyebut pengembalian hak wajib pajak sebagai “batas minimum” yang wajib ditempuh Menkeu baru sebagai langkah awal memulihkan kepercayaan. Dalam bahasa lain, bila hak dasar ini saja tidak beres, klaim disiplin fiskal mudah dipersepsikan sebagai dalih untuk menahan kewajiban negara kepada pelaku usaha. Dampaknya sangat praktis: dunia usaha membutuhkan kepastian cash flow, dan restitusi yang mengalir tepat waktu akan mengurangi beban pembiayaan mereka, sehingga ruang untuk ekspansi dan serapan tenaga kerja tetap terbuka. Menunda restitusi sama saja menyalurkan krisis likuiditas ke sektor privat.
Coretax: digitalisasi pajak yang menentukan nasib penerimaan
Di ranah administrasi, Coretax sistem pajak adalah alat uji kedua bagi Menteri Keuangan Suahasil Nazara. Di sektor perpajakan, ia diperkirakan melanjutkan pengembangan Coretax sebagai sistem administrasi perpajakan digital yang menjadi tulang punggung pemungutan pajak. Suahasil menekankan pentingnya memperbaiki Coretax untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan mengurangi kebocoran penerimaan. Bagi dunia usaha, arah ini memberi sinyal bahwa pemerintah memilih memperbaiki sistem pemungutan dibanding menambah tekanan melalui kenaikan tarif. Namun Coretax bukan mantra; efektivitasnya sangat bergantung pada kualitas implementasi, keamanan data, dan kemampuan DJP di lapangan untuk memanfaatkan data yang terkonsolidasi. Tanpa tata kelola yang rapi, digitalisasi hanya memindahkan kekusutan analog ke layar komputer, sementara potensi penerimaan tetap bocor dan sengketa pajak bertambah.
Disiplin fiskal: antara jangkar defisit dan agenda besar Presiden
Warisan terbesar yang dipanggul Menteri Keuangan Suahasil Nazara adalah disiplin fiskal Indonesia, terutama komitmen menjaga defisit APBN di bawah 3% terhadap PDB. Batas ini menjadi jangkar kredibilitas fiskal sekaligus indikator kesehatan keuangan negara bagi investor. Tantangannya, pemerintah harus tetap membiayai program besar seperti makan bergizi gratis, Koperasi Merah Putih, dan Sekolah Rakyat di tengah ruang fiskal yang terbatas. Menurut ekonom, keberhasilan Suahasil ditentukan oleh kemampuan menjaga penerimaan negara tanpa menghambat pertumbuhan ekonomi sekaligus mengembalikan kepercayaan publik dan investor. Komitmen defisit di bawah 3% menunjukkan upaya menyeimbangkan kebutuhan belanja dan kemampuan penerimaan. Namun tanpa evaluasi cermat terhadap prioritas dan efektivitas belanja, disiplin fiskal akan berakhir menjadi sekadar angka cantik di atas kertas yang tidak menetes menjadi layanan publik berkualitas.
Transfer ke Daerah: ujian kepekaan politik fiskal pusat-daerah
Di tingkat daerah, pergantian Menteri Keuangan Suahasil Nazara langsung menyalakan alarm kewaspadaan. Pergantian nakhoda di Kementerian Keuangan memicu perhatian publik di daerah karena hampir semua pemerintah daerah sangat bergantung pada Transfer ke Daerah (TKD) untuk menjalankan roda pemerintahan. TKD bukan sekadar angka di APBN; ia menentukan gaji pegawai, layanan dasar, hingga proyek infrastruktur lokal. Ekonom mengingatkan bahwa di satu sisi program prioritas pusat menyedot anggaran besar, sementara ruang fiskal negara tetap terbatas sehingga setiap kebijakan belanja harus selaras dengan kemampuan penerimaan dan pembiayaan. Di sinilah sensitivitas fiskal Suahasil diuji: apakah ia dapat menjaga disiplin fiskal tanpa memukul keuangan daerah. Arah kebijakan yang jelas dan konsisten atas TKD akan menjadi sinyal penting bagi kepala daerah dalam menyusun rencana jangka menengah yang tidak lagi berubah-ubah setiap kali pusat mengganti menteri.
Kesimpulan: kesinambungan saja tidak cukup, arah harus tegas
Pelantikan Menteri Keuangan Suahasil Nazara berbasis Keputusan Presiden Nomor 97/P Tahun 2026 menandai fase baru dalam pengelolaan fiskal periode 2024–2029. Ia memilih berdiri di tengah: memegang disiplin fiskal ala Sri Mulyani, namun tetap memelihara ambisi pertumbuhan yang diasuh Purbaya. Menurut pengamat, keberhasilan Suahasil akan diukur dari tiga hal utama: pengembalian restitusi pajak sebagai hak wajib pajak, perbaikan Coretax sistem pajak agar kebocoran berkurang, dan konsistensi menjaga disiplin fiskal Indonesia tanpa mengorbankan pertumbuhan. Tanpa arah kebijakan yang jelas, program prioritas Presiden dan kebutuhan daerah akan saling berebut ruang fiskal hingga menekan kualitas layanan publik. Kesinambungan sebagai slogan belum memadai; publik berhak menuntut disiplin fiskal yang berpihak pada wajib pajak patuh, dunia usaha produktif, dan daerah yang selama ini menjadi ujung tombak layanan dasar.
